BANDUNG, bisniswisata.co.id: Penolakan wisata halal di beberapa daerah, jumlahnya semakin membengkak. Berawal dari Bali, kemudian melebar ke Tana Toraja dan kini Labuan Bajo, Manggarai Barat. Penolakan di kawasan wisata dunia, Komodo itu, bukan datang dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun digencarkan Kelompok masyarakat Manggarai perantauan.
Ikatan Keluarga Manggarai Bandung (Ikamaba) ikut menolak gagasan wisata halal. Penolakan itu disampaikan dalam pernyataan sikap yang diteken Ketua Ikamaba Aleksius Aben, Penasihat Ikamaba Fransiskus Borgias, dan Ketua II Ikmaba Flory Santosa Nggagur.
“Ikamaba menolak wacana penerapan wisata halal di Labuan Bajo yang digagas Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo,” kata Flory saat membacakan peryataan sikap di Bandung, seperti dilansir laman MediaIndonesia.com, Senin (06/05/2019).
Wacana wisata halal mencuat setelah adanya sosialisasi di Labuan Bajo pada 30 April 2019, yang melibatkan Kementerian Pariwisata, BOP, dan Dinas Budaya dan Pariwisata Mabar.
Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat sebelumnya menolak wacana wisata halal, yang disebutnya hanya akan menimbulkan masalah. “Mana ada wisata di NTT pakai (wisata) halal. Wisata halal itu hanya bikin ribut nanti,” tukasnya.
Ikamaba mencatat, akhir-akhir ini telah berkembang wacana bahkan mungkin rencana penerapan konsep wisata halal di Labuan Bajo yang menimbulkan banyak keresahan di kalangan masyarakat Manggarai khususnya dan Flores serta NTT pada umumnya.
Perkembangan pariwisata Labuan Bajo selama ini, kata Flory, didukung oleh berbagai elemen masyarakat dari bermacam suku dan agama yang sudah secara historis bahu membahu menjaga, melestarikan dan membangun berbagai fasilitas pendukung kemajuan sektor kepariwisataan di Labuan Bajo – Kepulauan Komodo.
Wisatawan dengan latar belakang agama apa pun, kata Flory, sudah diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi dan dengan penuh keramahan yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal yang sudah mengakar kuat di dalam diri masyarakat Manggarai.
Karena itu, kata dia, demi kecintaan akan kepariwisataan di Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo, pihaknya menolak dengan tegas semua wacana maupun rencana menerapkan konsep wisata halal di Labuan Bajo – Kepulauan Komodo maupun Flores dan NTT pada umumnya.
Meski demikian, Ikamaba juga menuntut semua pelaku pariwisata di Labuan Bajo dan Kepulauan Komodo untuk memperhatikan pemenuhan fasilitas dan kebutuhan dasar yang spesifik dari para wisatawan yang datang berkunjung. “Kami mendukung tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT yang menolak penerapan konsep wisata halal di Labuan Bajo,” kata Flory.
Ketua Fraksi DPR RI Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng Bapa juga secara tegas menolak Wisata Halal di Labuan Bajo, ini gerakan yang akan dilakukannya bersama warga NTT. Pasalnya, wisatawan datang ke NTT termasuk Labuan Bajo untuk melihat keaslian dan kearifan budaya lokal. Karena itu wisata halal hendaknya tidak diterapkan di Labuan Bajo dan NTT.
“Jangan dipaksakan untuk kepentingan yang tidak sesuai kerifan lokal yang ada, dan tidak semua tempat wisata harus menjadi wisata halal. Silahkan saja membuat wisata halal di tempat lain, tapi jangan di Labuan Bajo atau NTT. Sebab NTT ada banyak sekali budaya dan kearifan lokalnya. Saya kuatir, hal ini mulai masuk dari Labuan Bajo, nanti akan masuk ke daerah atau kabupaten lain di NTT. Maka akhirnya seluruh wilayah NTT akan diterapkan wisata halal, terus nanti kearifan dan budaya lokal NTT bagaimana,” geram Mekeng.
Pria asal Kabupaten Sikka mengingatkan di NTT itu 80-an persen penduduknya beragama Kristen Protestan dan Katholik. Jika diterapkan wisata halal, kearifan lokal akan tergeser bahkan hilang. “Biarkan masyarakat itu hidup dengan budaya masing-masing. Kalau orang luar mau datang ke NTT ya silahkan saja. Tapi jangan datang lalu merusak budaya dan kearifan lokal yang sudah ada selama ini di NTT, salah satunya dengan menerapkan Wisata Halal itu,” kata Mekeng seprti dikutip PosKupang.com.
DilanjutkAN, otoritas wisata kalau tidak mengerti jangan bikin wisata halal di Labuan Bajo dan NTT. Kalau mau menarik wisata datang ke NTT, berikan infrastruktur yang baik, listrik yang baik, jalan raya yang baik, air yang banyak, bukan malah bikin regulasi yang bisa merubah kearifan dan budaya lokal di NTT. Sepertinya ketua otoritas itu bukan orang NTT, kesalnya. (NDY)
