Tren wisata glamping —glamour camping -menawarkan estetika alam terbuka— di Bali kini berada di bawah sorotan tajam. Menyusul musibah longsor fatal yang melanda penginapan mewah di kawasan Pelaga saat cuaca ekstrem. Pemerintah daerah dan pegiat lingkungan, mulai menggugat kelayakan lokasi serta komitmen mitigasi bencana para pengelola wisata yang dinilai kerap mengabaikan faktor keselamatan demi mengejar panorama instagenik

AWAL November 2026, hujan lebat dengan intensitas ekstrem mencapai 121 milimeter mengguyur keheningan malam di kawasan Petang, Badung, awal November 2026. Dalam hitungan jam, tebing yang semula tampak kukuh berdiri menjulang di area Pelaga Eco Park, jenuh terendam air, kehilangan daya ikatnya, lalu longsor. Tiga unit akomodasi mewah berbasis glamour camping (glamping) roboh seketika, dan satu unit lainnya hanyut tanpa sisa diterjang arus sungai purba di bawahnya.

Tragedi malam itu menyisakan duka mendalam bagi industri pariwisata dunia. Seorang wisatawan asing asal Jerman, Sacha Erich Schubert (56), dinyatakan hilang terseret material longsoran. Setelah tujuh hari pencarian intensif menyisir radius empat kilometer aliran sungai, Tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi penyelamatan pada 8 November 2026. Sang pelancong dilepas dengan status dinyatakan meninggal dunia.

Bencana di Pelaga bukanlah anomali tunggal, melainkan sebuah alarm keras yang berulang. Ingatan kolektif publik Bali belum sepenuhnya pulih dari tragedi serupa pada Maret 2024 di Jatiluwih, Tabanan. Kala itu, saluran irigasi subak tradisional yang jebol di atas bukit meluncurkan tanah tebing setebal lutut, mengubur hidup-hidup Angelina Smith (AS) dan Kross Luciano (Belanda) di atas tempat tidur Vila Yeh Baat saat mereka sedang tertidur lelap.

Rangkaian peristiwa mematikan ini , menempatkan tren pariwisata alam terbuka Bali di persimpangan jalan yang krusial.

Ancaman Nyata Musim Monsun

Memasuki akhir tahun 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah preventif agresif dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2026 sebagai panduan mitigasi risiko daerah di destinasi wisata. Langkah ini segera disusul oleh respons taktis Pemerintah Provinsi Bali melalui instruksi Sekda Dewa Made Indra dan Kepala Dinas Pariwisata I Wayan Sumarajaya yang menerbitkan SE Nomor B.20.500.13/3207/DES/DISPAR.

Kebijakan teranyar ini memaksa seluruh pengelola hotel, vila, desa wisata, dan objek wisata alam di Pulau Dewata untuk melakukan pemetaan ulang (vulnerability mapping) terhadap seluruh titik aktivitas rekreasi mereka. Di bawah komando Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta, apel siaga bencana langsung digelar dengan mengerahkan 446 personel gabungan lintas sektor dan 42 unit kendaraan operasional khusus. Alat-alat berat kini diparkir siaga di sepanjang jalur kritis logistik pariwisata pegunungan, mulai dari Kintamani di Bangli, Sukasada di Buleleng, hingga Baturiti di Tabanan.

Langkah super ketat ini beralasan kuat. Data mitigasi terbaru dari BPBD Kabupaten Tabanan menempatkan kawasan warisan budaya dunia Jatiluwih sebagai satu dari satu dari sepuluh desa dengan kerentanan longsor tertinggi akibat labilnya kontur tanah terasering saat puncak musim hujan. Saban siang menuju sore, Stasiun BMKG Wilayah III Denpasar secara konsisten merilis peringatan dini cuaca buruk level kecamatan (nowcasting), yang memaksa pengelola DTW Jatiluwih menutup jalur trekking sawah secara mendadak demi keselamatan jiwa turis.

Dewi Tanggana

Menyadari bahwa tren pariwisata kini bergeser masif ke arah pedesaan dan ramah lingkungan (eco-tourism), kementerian dan pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan evakuasi dari pusat kota. Di sinilah program Desa Wisata Tangguh Bencana (Dewi Tanggana) menjadi tulang punggung pertahanan baru pariwisata Bali.

Program Dewi Tanggana menerapkan panduan terstruktur berupa Profiling Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan. Melalui skema ini, komunitas lokal, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan perangkat desa adat dilatih secara intensif untuk melek instrumen kebencanaan. Mereka dibekali kemampuan membaca data cuaca riil dari BMKG, memetakan zona bahaya di area desa mereka sendiri, serta memasang papan petunjuk evakuasi mandiri yang ramah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Esensi dari Dewi Tanggana adalah memangkas golden time—waktu krusial pascabencana sebelum bantuan medis atau Basarnas tiba di lokasi terpencil. Ketika cuaca buruk ekstrem melanda, komunitas desa yang telah tersertifikasi ini mampu mengorganisasi penghentian aktivitas tur secara mandiri, mengarahkan turis ke titik kumpul aman (assembly point), hingga memberikan pertolongan pertama secara swadaya tanpa kepanikan.

Celah Izin Digital

Di tengah penguatan akar rumput tersebut, mata publik tetap tertuju pada menjamurnya akomodasi glamping di tebing-tebing curam Bali. Bali Tourism Board (BTB) memaparkan fakta mengejutkan: hingga akhir 2026, belum ada satu pun akomodasi berbasis murni outdoor glamping di kawasan pegunungan Bali yang mengantongi Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) resmi.

Mayoritas izin usaha glamping luar ruangan “lahir” secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS) pusat. Proses digitalisasi yang belum terintegrasi dengan database pemetaan risiko bencana geologi riil di daerah. Akibatnya, tenda-tenda kain semi-permanen —nampak estetik di media sosial— didirikan tanpa kajian kelayakan struktur tanah, mengabaikan fakta bahwa mereka berada tepat di jalur aliran air jenuh maupun zona rawan pergerakan tanah.

Menyikapi celah berbahaya tersebut, penegakan hukum yustisi mulai digalakkan. Per awal November 2026, Satpol PP Pemkab Tabanan secara resmi merobohkan dan menutup permanen sejumlah proyek restoran serta akomodasi ilegal di jalur hijau dan sempadan sungai Jatiluwih demi mengembalikan daya dukung lingkungan subak.

Menengok Kiblat Standar Internasional

Apa yang diupayakan Indonesia dan Bali saat ini, merupakan refleksi standardisasi tata kelola krisis global. Dunia internasional melalui UN Tourism (dulu UNWTO), bersama World Meteorological Organization (WMO) dan UNEP, telah menetapkan cetak biru mitigasi pariwisata.

Melalui Inisiatif SAFE-D (Safety of Destinations) dan Handbook on Natural Disaster Reduction in Tourist Areas, organisasi dunia menegaskan bahwa daerah pariwisata yang berada di lanskap rentan, wajib memiliki integrasi sistem peringatan dini maritim dan cuaca yang terhubung langsung ke gawai para pemandu wisata. PBB juga merilis Toolbox on Crisis Communications in Tourism untuk melatih otoritas lokal menyebarkan informasi bahaya multibahasa satu pintu, mencegah kepanikan massal yang berpotensi mematikan reputasi ekonomi destinasi secara permanen.

Indonesia mengadaptasikan kerangka kerja global, melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK), kemudian diintegrasikan secara digital ke platform SISPARNAS (Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional). Di Bali, prinsip-prinsip internasional, membumi pada program SI-KENCANA milik BPBD Bali. Properti pariwisata diwajibkan memenuhi 31 indikator kesiapsiagaan terstruktur, mencakup jalur evakuasi mandiri, titik kumpul (assembly point), hingga audit kekuatan fisik bangunan.

Perlindungan Berlapis

Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat ada 117 hotel dan resor di Bali yang resmi mengantongi sertifikasi aman bencana, SI-KENCANA, lulus uji kelayakan sarana fisik serta manajemen krisis darurat, menjadikannya pilihan dengan tingkat keamanan tinggi. Untuk klaster resor dan vila mewah tercatat Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection, Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay, Amankila (Kawasan Manggis, Karangasem). Kayumanis Nusa Dua Private Villa & Spa, The Oberoi Beach Resort (Kawasan Badung – tersertifikasi aktif dengan pelatihan mitigasi mitigasi tsunami teruji), The Westin Resort & Spa Ubud (Telah melalui verifikasi lapangan khusus mitigasi gempa dan longsor tebing sungai).

Klaster hotel urban dan semi-pantai (bebas risiko longsor pegunungan), berada di kontur tanah sangat landai, memiliki struktur evakuasi vertikal (vertical rescue), serta mengantongi sertifikasi kebencanaan aktif dari pemerintah daerah antara lain: THE HAVEN Bali Seminyak, Citadines Berawa Beach Bali, The 1O1 Bali Fontana Seminyak, Grand Whiz Hotel Nusa Dua, Novotel Bali Benoa, Tandjung Sari Hotel (Sanur).

Bagaimana dengan akomodasi glamping?

Sebagian besar dari 117 akomodasi pariwisata bersertifikasi SKB resmi dari BPBD Bali, hotel berbintang dan resor semi-permanen mewah. Sementara destinasi berbasis pure glamping luar ruangan (outdoor) berada di Bali Utara/Pusat (seperti Kintamani atau Bedugul) posisinya secara geografis berada di lereng curam, sehingga manajemennya dalam tahap sosialisasi asesmen bertahap dan belum banyak memegang sertifikasi SKB formal. Di tingkat akar rumput, mitigasi ini didekatkan melalui kearifan lokal Menyama Braya—semangat gotong royong masyarakat desa adat penyokong Dewi Tanggana.

Bali sedang membuktikan kepada dunia, bahwa pariwisata berkualitas bukanlah tentang kemewahan visual semata, melainkan tentang komitmen mutlak untuk melindungi setiap jiwa yang datang mempercayakan liburannya di tanah para dewa.***