JAKARTA, bisniswisata.co.id: Sejumlah skenario ekonomi yang dapat muncul akibat krisis Timur Tengah dan perubahan konstelasi geopolitik dunia. Kesepakatan damai AS-Iran yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Swiss, 19 Juni 2026 setidaknya ada 4 skenario dari DinarStandard.

Dari perspektif global, Managing Director DinarStandard, Rafiuddin Shikoh, memaparkan via zoom “Dunia saat ini menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Setiap perubahan geopolitik dapat menciptakan risiko baru, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang bagi negara-negara yang mampu beradaptasi lebih cepat,” ujarnya.

Rafiuddin menambahkan bahwa negara-negara dengan fondasi ekonomi yang kuat dan ekosistem halal yang berkembang berpotensi memperoleh manfaat dari pergeseran pola perdagangan dan investasi global yang tengah berlangsung.

Berbicara dalam forum Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Iran–US–Israel Regional Crisis yang berlangsung pada Rabu di Ballroom Bappenas, Jakarta, sebagai keynote speech, dia menegaskan 4 skenario utama (empat Jalan) itu pastinya memiliki implikasi ekonomi yang berbeda.

“Apa saja pilihan strategis jangka menengah (1-2 tahun) dan jangka panjang (3-5 tahun) bagi pemerintah dan perusahaan negara-negara anggota OKI untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah krisis regional AS-Israel-Iran?,” tambahnya.

Seminar dalam konteks pengembangan ekonomi syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Indonesia Lifestyle Center (IHLC) dan DinarStandard ini membahas Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Iran- US-Israel.

“Kalau skenario satu yang berjalan artinya ada gencatan senjata dan dunia menghadapi era Normal Baru. Skenario ini adalah dasar utama untuk perencanaan strategis ke depan,” kata Rafiuddin Shikoh.

Forum kolaborasi Bappenas, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), dan DinarStandard ini juga menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mengkaji implikasi krisis Timur Tengah terhadap ekonomi nasional dan ekosistem ekonomi syariah.

Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, menilai ketidakpastian geopolitik saat ini menuntut Indonesia lebih adaptif dalam membaca perubahan lanskap ekonomi global.

“Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal dunia. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif sejak dini,” ujar Sapta.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki peluang memperkuat posisinya dalam ekonomi halal global apabila mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan.

Pandangan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap berbagai kemungkinan perubahan ekonomi global.

“Perencanaan pembangunan harus mampu mengantisipasi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Ketahanan ekonomi nasional menjadi fondasi penting agar Indonesia tetap tumbuh di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” tuturnya.

Wakil Kepala Bappenas tersebut juga menyebut dinamika geopolitik internasional perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang karena dampaknya dapat menjalar ke sektor energi, perdagangan, hingga investasi.

Dari perspektif global, Managing Director DinarStandard, Rafiuddin Shikoh, memaparkan sejumlah skenario ekonomi yang dapat muncul akibat krisis Timur Tengah dan perubahan konstelasi geopolitik dunia.

“Dunia saat ini menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Setiap perubahan geopolitik dapat menciptakan risiko baru, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang bagi negara-negara yang mampu beradaptasi lebih cepat,” ujarnya.

Rafiuddin menambahkan bahwa negara-negara dengan fondasi ekonomi yang kuat dan ekosistem halal yang berkembang berpotensi memperoleh manfaat dari pergeseran pola perdagangan dan investasi global yang tengah berlangsung.

Menutup rangkaian forum, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menekankan bahwa tantangan global harus dijawab melalui penguatan daya saing industri halal nasional.

“Momentum ini harus menjadi dorongan bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir. Semakin kuat ekosistem yang kita miliki, semakin besar peluang Indonesia mengambil peran strategis di pasar halal dunia,” katanya.

Haikal menegaskan bahwa sertifikasi halal, penguatan industri, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan Indonesia mampu memanfaatkan peluang yang muncul di tengah dinamika global.

Forum ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah antisipatif menghadapi dampak krisis Timur Tengah sekaligus menangkap peluang bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.