AIRLINES DESTINASI INTERNATIONAL

IATA Serukan Pendekatan Adil Atas Penumpang yang Tidak Diizinkan Masuk

MACAO, bisniswisata.co.id: Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menyerukan keseimbangan tanggung jawab dan biaya yang lebih adil antara pemerintah dan maskapai penerbangan ketika penumpang ditolak masuk saat kedatangan.

Maskapai penerbangan memainkan peran penting dalam mencegah kasus penumpang yang tidak diizinkan masuk dengan memeriksa dokumen perjalanan sebelum keberangkatan, tetapi tidak setiap penolakan dapat dicegah oleh maskapai penerbangan.

Penumpang dapat ditolak masuk karena alasan di luar kendali wajar maskapai penerbangan. Ini termasuk kasus di mana maskapai penerbangan tidak memiliki semua informasi yang diperlukan, penipuan yang kompleks, perubahan tren migrasi, dan keputusan imigrasi atau keamanan pemerintah.

Meskipun aturan yang disepakati oleh pemerintah melalui Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menetapkan bahwa maskapai penerbangan bertanggung jawab atas biaya penahanan dan perawatan ketika penumpang ditolak masuk karena dokumentasi yang tidak tepat, laporan IATA yang baru dirilis menunjukkan kurangnya transparansi oleh pemerintah dalam memberikan alasan penolakan masuk.

Bersamaan dengan kebutuhan akan transparansi untuk penolakan masuk, laporan tersebut juga menyoroti kebutuhan akan informasi yang lebih baik sebelum keberangkatan, dan alokasi tanggung jawab dan biaya yang lebih jelas.

“Meskipun maskapai penerbangan telah melakukan pemeriksaan dokumen, beberapa penumpang ditolak masuk di tempat tujuan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan maskapai penerbangan menanggung biaya yang signifikan, termasuk denda. “ kata Nick Careen, Wakil Presiden Senior Operasi, Keselamatan, dan Keamanan IATA

Penelitian menunjukkan bahwa maskapai penerbangan sering menerima tagihan atau denda tanpa spesifikasi alasan penolakan tersebut. Untuk membantu mencegah terulangnya kejadian serupa, transparansi yang lebih besar sangat penting.

Dalam beberapa kasus, di mana maskapai penerbangan telah melakukan semua yang dapat diharapkan secara wajar untuk memastikan dokumentasi yang sesuai, pendekatan yang lebih adil dalam berbagi biaya diperlukan.

Temuan Laporan

Laporan tersebut, berdasarkan survei terhadap 49 maskapai penerbangan dan 22 otoritas perbatasan, menemukan:

Alasan penumpang ditolak masuk: Sebagian besar maskapai penerbangan mengatakan bahwa kesalahan dokumentasi dan pemrosesan menyumbang sekitar 20–30% dari kasus penumpang yang tidak dapat diterima.

Kurangnya informasi: 40 dari 49 maskapai penerbangan melaporkan kasus di mana otoritas imigrasi tidak mengungkapkan alasan mengapa seorang penumpang ditolak masuk, sehingga maskapai penerbangan harus menangani deportasi penumpang tanpa mengetahui alasan keputusan tersebut.

Maskapai penerbangan sering membayar: Berdasarkan aturan ICAO, maskapai penerbangan menanggung biaya penahanan dan perawatan ketika penumpang ditolak masuk karena dokumentasi yang tidak tepat.

Sementara pemerintah menanggung biaya ini ketika penumpang ditolak masuk karena alasan lain. Namun, maskapai penerbangan melaporkan membayar setidaknya sebagian biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah dalam lebih dari 90% kasus.

Gangguan operasional: Kasus di mana seseorang ditolak masuk ke suatu negara dapat menyebabkan penundaan, pemesanan ulang, masalah pesawat dan awak, persyaratan pengawalan, dan koordinasi yang panjang antara maskapai penerbangan dan otoritas.

Semua maskapai penerbangan mengatakan mereka mengalami penundaan operasional terkait penumpang yang tidak memenuhi syarat.

Biaya yang signifikan: Biaya rata-rata per penumpang berkisar dari sekitar $4.000 di Asia Utara hingga $14.000 di Eropa.

Variasi peraturan nasional yang luas: Tanggung jawab, layanan, jangka waktu deportasi, dan sanksi sangat bervariasi antar negara, dan terkadang antar bandara di negara yang sama.

Dalam salah satu contoh biaya yang terlibat, seorang peserta survei mencatat bahwa mereka dikenakan biaya hampir EUR 60.000 (EUR 300/hari selama enam bulan) untuk perawatan sementara seorang penumpang yang tidak memenuhi syarat berada dalam tahanan pemerintah menunggu kerja sama dari kedutaan terkait.

“Kasus ekstrem ini menggambarkan perlunya solusi yang lebih adil. Kami akan bertanggung jawab jika itu adalah kesalahan kami. Tetapi maskapai penerbangan seharusnya tidak menghadapi biaya yang begitu besar dan tidak terbatas ketika suatu situasi benar-benar di luar kendali mereka,” kata Careen.

Apa yang Diserukan IATA

IATA mendesak pemerintah untuk:

Memperjelas tanggung jawab: Membedakan antara kasus di mana maskapai penerbangan gagal mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan kasus di luar kendali wajar mereka.

Membuat hukuman dan biaya proporsional: Menghubungkan hukuman dan pembagian biaya dengan uji tuntas, kontrol, dan alasan spesifik ketidaklayakan.

Meningkatkan transparansi: Memberi tahu maskapai penerbangan mengapa seorang penumpang ditolak masuk, dalam batas hukum, sehingga mereka dapat memahami apa yang salah dan membantu mencegah terulangnya kejadian serupa.

Perkuat pencegahan: Manfaatkan lebih banyak Sistem Informasi Penumpang Lanjutan Interaktif (iAPI), verifikasi digital, dukungan Petugas Penghubung Imigrasi, dan saluran eskalasi waktu nyata untuk menyelesaikan pertanyaan sedini mungkin.

Tingkatkan koordinasi deportasi: Pastikan pemberitahuan tepat waktu dan kerja sama yang efektif antara Negara dan maskapai penerbangan ketika penumpang yang tidak memenuhi syarat perlu dideportasi.

“Pemerintah dan maskapai penerbangan menginginkan hasil yang sama: perbatasan yang aman dan perjalanan yang lancar. Pendekatan terbaik adalah menetapkan apakah seorang penumpang memenuhi syarat sedini mungkin, sebelum perjalanan.

Hal ini sambil memastikan bahwa ketika terjadi masalah, tanggung jawab dan biaya mencerminkan apa yang dapat dikendalikan secara wajar oleh masing-masing pihak. Informasi yang lebih baik, alat digital, dan penerapan standar global yang konsisten dapat membantu mencapai keduanya,” kata Careen.

Hilda Ansariah Sabri

Pendiri, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan pemegang sertifikasi Wartawan Utama Dewan Pers dan Ketua Departemen Pariwisata PWI Pusat (2018-2023)