JAKARTA, bisniswisata.co.id: Transformasi layanan halal menempatkan BPJPH sebagai penggerak percepatan ekosistem halal nasional. Dalam satu tahun, lompatan digital dan berbagai kemudahan bagi UMKM telah membawa BPJPH meraih beberapa penghargaan bergengsi.

Dilansir dari halalmui.org, hal ini menegaskan bahwa reformasi layanan halal kini benar – benar berjalan, inklusif, dan berdampak luas pada bisnis di seluruh Indonesia.

Transformasi layanan halal nasional telah memasuki fase baru yang jauh lebih progresif. Dalam satu tahun, Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) telah menjadi salah satu lembaga pemerintah yang paling terkemuka melalui serangkaian inovasi, percepatan layanan, dan dukungan bagi usaha mikro dan kecil.

Menurut situs web resmi BPJPH, lembaga ini memenangkan penghargaan Merek Populer Indonesia di Disway Awards 2025 dan dua penghargaan bergengsi di Top Digital Awards 2025. Prestasi beruntun ini membuktikan bahwa reformasi halal benar-benar berjalan dan berdampak luas pada masyarakat.

Penghargaan Merek Populer Indonesia di Disway Awards 2025 diserahkan langsung kepada Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, oleh tokoh nasional Dahlan Iskan. Pengakuan ini juga menandakan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap perubahan layanan halal dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menyatakan bahwa apresiasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan internal lembaga, tetapi juga menandakan bahwa ekosistem halal nasional bergerak lebih mudah, cepat, dan lebih selaras dengan kebutuhan pelaku usaha.

Haikal menekankan bahwa semua inisiatif layanan halal BPJPH berakar pada mandat negara untuk memperluas akses ekonomi bagi masyarakat miskin.

Arahan Presiden Prabowo jelas: negara harus hadir untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin. “Oleh karena itu, kami memastikan bahwa setiap penyederhanaan layanan halal mendukung masyarakat dan ekosistem industri halal nasional, khususnya sektor UMKM, agar mereka dapat tumbuh, lebih produktif, dan lebih kompetitif,” katanya.

Baginya, komitmen ini bukan hanya slogan, tetapi fondasi teknis untuk setiap kebijakan dan inovasi yang diimplementasikan BPJPH.

Transformasi yang dilakukan melampaui sekadar peningkatan prosedur administrasi. BPJPH memandang percepatan layanan halal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat daya saing industri nasional.

“Industri halal dan UMKM yang kuat akan memperkuat perekonomian negara. Tugas kita adalah memastikan bahwa layanan halal berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan daya saing bisnis kita, baik di pasar domestik maupun di pasar global, yang terus tumbuh potensi ekonominya,” kata Haikal Hasan.

Program unggulan yang mendapat perhatian signifikan adalah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang tahun ini memberikan lebih dari 1,14 juta kuota untuk UMKM. Melalui digitalisasi penuh sistem SIHALAL, proses aplikasi menjadi jauh lebih sederhana, lebih transparan, dan dapat diakses 24/7.

Dampaknya nyata: lebih dari 10,5 juta produk kini telah bersertifikasi halal, didorong oleh perluasan lembaga inspeksi, lembaga pendukung, dan sumber daya manusia halal di berbagai wilayah.

Keberhasilan BPJPH semakin diperkuat dengan dua penghargaan Top Digital Awards 2025: Top Digital Implementation Level Five Stars, dan Top Leader on Digital Implementation untuk Kepala BPJPH. Prestasi ini dimungkinkan berkat modernisasi SIHALAL, yang kini didukung oleh teknologi AI dan blockchain.

“Digitalisasi adalah mandat regulasi.” Presiden menekankan pentingnya mentransformasi layanan pemerintah agar lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berorientasi pada kenyamanan publik. Kami menerjemahkan komitmen ini melalui SIHALAL, yang kini mampu memproses hingga 10.000 sertifikasi halal per hari,” kata Haikal Hasan.

Dia menambahkan bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh BPJPH merupakan lompatan sistemik, bukan sekadar layanan pelengkap. “Transformasi digital kami telah membuat layanan halal lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akuntabel.

Lonjakan pendaftaran dan jumlah produk bersertifikat halal selama setahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaatnya,” tegasnya. Dengan sistem yang beroperasi secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh provinsi, digitalisasi kini menjadi pilar utama dalam mempercepat layanan halal nasional.

Sejalan dengan upaya BPJPH untuk meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal, upaya LPPOM juga telah diakui dalam ajang penghargaan global. LPPOM memenangkan GIFA Championship Award 2025 dalam kategori Sertifikasi Halal pada Global Islamic Finance Awards (GIFA) ke-15 di Kuala Lumpur.

Penghargaan internasional ini diterima oleh Sekretaris Perusahaan LPPOM, Raafqi Ranasasmita, di hadapan para tokoh dunia, termasuk Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim.

Bagi LPPOM, penghargaan ini memperkuat posisinya sebagai lembaga inspeksi halal yang diakui secara global. Raafqi menekankan bahwa pencapaian ini menunjukkan konsistensi lembaga dalam menjaga integritas sertifikasi halal.

“Pencapaian ini memotivasi kami untuk terus menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan andal.” “Layanan sertifikasi halal. Terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPJPH (Badan Penjaminan Produk Halal), klien kami, dan rakyat Indonesia atas dukungannya,” katanya.

Dia menambahkan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan upaya kolaboratif, dan LPPOM (Lembaga Penilaian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik) akan terus memainkan peran kunci di dalamnya.

Serangkaian penghargaan yang diterima oleh BPJPH dan LPPOM menunjukkan bahwa transformasi halal Indonesia berada pada puncaknya.

Dengan akselerasi digital, fokus pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan penguatan kapasitas badan inspeksi, arah keseluruhan ekosistem halal nasional kini lebih jelas: layanan yang lebih inklusif, modern, dan berdaya saing global