EVENT INTERNATIONAL PENDIDIKAN

Dessy Ruhati, Seketaris Utama KemenEkraf Peroleh Predikat Cumlaude dari Riset Blockchain

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang disusun oleh Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama Kementerian Ekonomi Kreatif ( Ekraf) Dessy Ruhati mendapat predikat Cumlaude.

Forum ujian terbuka di hadapan penguji dan khalayak umum sebelum kelulusan dan gelar doktor diresmikan ini juga mengingatkan pada promovenda Dessy Ruhati untuk segera mengurus hak paten Kekayaan Intelektual atas karyanya ini.

Sidang terbuka ini menguji disertasi berjudul ‘Implementasi Kebijakan Blockchain: Solusi Inovatif untuk Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Smart Government di Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif’

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menghadiri sidang terbuka tersebut. Kehadiran ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi dengan dunia akademik guna merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis riset dan data.

Menteri Ekraf menilai hasil disertasi akademik mampu memberikan perspektif strategis untuk merancang arah kebijakan yang terukur, relevan, dan adaptif terhadap dinamika industri ekonomi kreatif, khususnya dalam aspek perlindungan karya.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia akademik menjadi penting untuk memastikan pengembangan ekonomi kreatif didukung oleh pengetahuan, riset, dan data yang kuat. Hasil penelitian dan disertasi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan kebijakan serta strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat sasaran,” ujar Menteri Ekraf.

Dessy Ruhati memang memberikan rekomendasi untuk membangun kerangka regulasi dan tata kelola blockchain yang adaptif untuk kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif di negri ini.

Pemerintah, ujarnya, perlu kembangkan pilot project blockchain untuk pengelo- laan kekayaan intelektual yang terinte- grasi dengan smart government.

Dia juga merekomendasikan untuk membentuk tata kelola kelembagaan dan ekosistem kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan implementasi blockchain.

Sedikitnya ada lima saran yang diajukannya baik untuk akademisi dan praktisi, institusi pendidikan, pelaku ekraf, KemenEkraf/Bekraf dan Pemerintah.

Bagi akademisi & praktisi perlu mendarong riset terapan dan pengembangan model implementasi blockchain untuk Kekayaan Intelektual ( KI). “Memperkuat kolaborasi riset antara akadernisi industri, dan pemerintah dan mengembangkan innovation lab atau blockchain sandbox untuk pengujian inovasi.” tegas Dessy.

Institusi Pendidikan agar mengintegrasi-kan blockchain dan digital governance ke dalam kurikulum. Mengembangkan pendidikan berbasis kompetensi dari kebutuhan industri serta mendorong pelatihan dan sertifikasi untuk tingkatkan kompetensi blockchain.

Para pelaku berkontribusi tingkatan literasi blockchain untuk perlindungan dan monetisasi karya. Mereka agar mengadopsi platform blockchain untuk pencatatan karya dan pengelolaan lisensi dan berkolaborasi dalam ekosistem inovasi dan pengermbangan teknologi.

Bagaimana dengan Kemenekraf/Bekraf ? Dessy Ruhati menjelaskan bahwa institusinya menginisiasi platform nasional blockchain untuk pengelolaan Kl, mengembangkan pilot project pada subsektor Ekraf yang siap dan perkuat ekosistem dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan blockchain.

Sedang Pemerintah agar menyusun regulasi blockchain yang adaptif dan memberikan kepastian hukum. Disamping mengembangkan regulatory sandbox untuk menguji inovasi dan meningkatkan interoperabilitas dan arsitektur digital nasional.

Dr.Dra Dessy Ruhati M.M Par 

  • “ Kita bisa mengambil best practices dari benchmarking negara pembanding seperti Amerika Serikat, Inggris, Estonia, Korea Selatan, China dan Singapura sebagai salah satu negara dangan ekosistem blockchain dan ekonomi digital termaju di Asia yang didukung Smart Nation initiative serta Inovasi finteoh dan blockchain yang kuat,” kata Dessy.

Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Muhammad Saifulloh, mengatakan bahwa ujian terbuka ini merupakan salah satu tahapan penting dalam menyelesaikan studi dimana disertasi ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

Menurut Dessy Ruhati aspek penting dalam strategi penguatan kelembagaan dalam konteks model blokchain yang tertuang dalam strategi penguatan kelembagaan dalam konteks model blockchain yang tertuang dalam trust based blockchain governance model adalah Model GovTech dan Policy Feedback.

“Model GovTech menempatkan teknologi sebagai inti transformasi layanan publik dan mengintegrasikan teknologi, kebijakan, serta layanan publik. Sementara Policy feedback merupakan mekanisme evaluasi berbasis data untuk dukung perbaikan kebijakan berkelanjutan.

“ Dalam blockchain, data real-time dapat meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan adaptivitas kebijakan menuju Smart Governance”.

Dessy Ruhati tak luput dicecar para penguji dengan dua kasus terbaru di Amerika Serikat dimana kelumpuhan penerbangan Amerika Serikat berlangsung selama lima jam dan di Jepang layanan ATM, transaksi teller, dan internet banking di 128 Shinkin Bank (bank koperasi kredit regional) di wilayah barat dan tengah Jepang mengalami gangguan serentak.

Singkatnya Indonesia sebaiknya mulai merancang National Digital Resilience Strategy yang mengintegrasikan keamanan siber, blockchain, sistem pembayaran, dan keberlanjutan layanan publiknya.

Teknologi blockchain tidak sekadar inovasi digital, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), mendongkrak nilai ekonomi karya kreator, serta mentransformasi tata kelola pemerintahan digital (smart government).

Salah satu rekomendasi utamanya adalah penerapan GovTech Model yang menempatkan teknologi sebagai inti transformasi dengan mengintegrasikan kebijakan, kelembagaan, dan layanan publik.

“Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual tidak cukup hanya melalui pemanfaatan teknologi, tetapi membutuhkan integrasi kebijakan, penguatan kelembagaan, kesiapan regulasi, serta tata kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan terpercaya.”

Teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen, tujuan akhirnya adalah menghadirkan tata kelola yang mampu memberikan kepastian perlindungan, membangun kepercayaan, meningkatkan nilai ekonomi kekayaan intelektual serta memastikan bahwa karya dan kreativitas anak bangsa memperoleh penghargaan dan manfaat ekonomi yang semestinya,” ujar Dessy dalam sidang terbuka.nya.

Saat ini, adopsi teknologi blockchain dalam tata kelola pemerintahan di sektor ekonomi kreatif masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pengelolaan KI.

Padahal, teknologi ini menawarkan transparansi, keamanan pencatatan karya, serta penguatan ekosistem inovasi bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Untuk mengakselerasi hal tersebut, diperlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan meliputi akademisi, institusi pendidikan, pelaku usaha ekonomi kreatif, dan pemerintah melalui tiga langkah strategis.

Maksudnya, kata Dessy membangun kerangka regulasi dan tata kelola blockchain yang adaptif, kembangkan proyek percontohan (pilot project) berbasis blockchain untuk pengelolaan kekayaan intelektual, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM), literasi teknologi, serta kolaborasi antarlembaga agar implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Turut hadir secara daring dalam sidang tersebut Menteri Pariwisata periode 2014-2019 Arief Yahya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode 2019 – 2020 Wishnutama Kusubandio, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Periode 2020 – 2024 Sandiaga Salahuddin Uno. Selam Menekraf, sidang terbuka ini juga dihadiri, sejumlah Eselon I dan II Kementerian Ekraf.

Hilda Ansariah Sabri

Pendiri, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan pemegang sertifikasi Wartawan Utama Dewan Pers dan Ketua Departemen Pariwisata PWI Pusat (2018-2023)