Kuala Lumpur/Malaysia, bisniswisata.co.id: – Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) hari ini mendesak pemerintah di seluruh kawasan untuk memberikan dukungan tepat waktu dan praktis bagi maskapai penerbangan yang menghadapi lonjakan harga bahan bakar serta berbagai hambatan operasional.

Seruan ini disampaikan pada penutupan Assembly of Presidents (Pertemuan Para Presiden Maskapai) ke-70, 11-13 Nopember yang diselenggarakan oleh Malaysia Airlines di Kuala Lumpur.

Tekanan-tekanan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional dan menambah ketidakpastian dalam perencanaan maskapai. Kondisi ini membebani industri yang memainkan peran vital dalam mendukung kegiatan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan konektivitas regional.

Direktur Jenderal AAPA, Wong Hong, menyatakan, “Lingkungan operasional bagi maskapai penerbangan di Asia Pasifik telah berubah secara signifikan sejak Assembly of Presidents terakhir 12 bulan lalu. Maskapai-maskapai masih menunjukkan ketangguhan dan kemampuan beradaptasi. Namun, lonjakan tajam harga bahan bakar, ditambah dengan tekanan biaya lainnya serta ketidakpastian operasional, telah menciptakan lingkungan yang jauh lebih menantang.”

Ia menambahkan, “Pemerintah harus menyadari permasalahan tersebut dan bekerja sama secara konstruktif dengan industri untuk memberikan dukungan yang dapat menjaga keberlangsungan jangka panjang transportasi udara di seluruh kawasan.”

Ketangguhan Industri

Secara lebih luas, AAPA menyerukan pendekatan lebih terkoordinasi dan kolaboratif di antara pemerintah, regulator, dan para pemangku kepentingan industri untuk menangani berbagai masalah bersama serta memperkuat ketangguhan dan daya saing jangka panjang sektor penerbangan Asia Pasifik.

Dalam pertemuan Assembly of Presidents ke-70 disahkan empat resolusi yang mencakup keberlanjutan penerbangan, hak-hak penumpang, keselamatan kabin, dan keamanan penerbangan.

Keberlanjutan Penerbangan

AAPA menegaskan kembali targetnya untuk mencapai penggunaan 5% Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) pada tahun 2030, sebagai bentuk dukungan terhadap tujuan jangka panjang International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk mencapai emisi karbon nol bersih (net-zero carbon emissions) pada tahun 2050. Asosiasi ini mendesak pemerintah untuk mengambil peran kepemimpinan dengan mengadopsi delapan prinsip kebijakan utama sebagai landasan bagi kebijakan SAF di tingkat nasional maupun regional.

Prinsip pendekatan ekosistem di sepanjang rantai nilai SAF, serta kepastian kebijakan jangka panjang yang disesuaikan dengan kesiapan masing-masing negara. Selain itu, prinsip tersebut  mendorong persaingan sehat, mencegah pemusatan pasar, serta menuntut terciptanya kesetaraan kesempatan (level playing field) bagi seluruh maskapai penerbangan. Mereka juga mendukung pendekatan yang netral terhadap teknologi dan berbasis kinerja —memberikan imbalan atas pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih besar— serta kejelasan persyaratan sertifikasi, dengan ketentuan ideal bahwa bahan bakar harus tersertifikasi di bawah skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

Mereka menyerukan harmonisasi kebijakan baik di tingkat global maupun domestik, serta fleksibilitas bagi maskapai penerbangan dalam pengadaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel atau SAF), dan pengakuan resmi terhadap mekanisme book-and-claim di dalam suatu kawasan.

Hak Penumpang

Seiring dengan semakin berkembangnya regulasi mengenai hak penumpang di kawasan Asia Pasifik dan wilayah lainnya, AAPA meminta pemerintah untuk menerapkan resolusi inti saat menyusun atau meninjau regulasi tersebut. Berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan penumpang dan daya saing industri, tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan keamanan. Resolusi tersebut mencakup penyediaan informasi yang jelas dan edukasi konsumen sebelum perjalanan, pembaruan informasi secara berkala serta penanganan yang layak saat terjadi gangguan, dan mekanisme penanganan keluhan.

AAPA juga menekankan bahwa tanggung jawab hukum harus mencerminkan pembagian tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan penerbangan, sehingga maskapai tidak menanggung beban yang tidak proporsional. Semua pihak diharapkan untuk berkolaborasi dan merencanakan langkah bersama dalam menghadapi gangguan, serta dalam menjamin akses nondiskriminatif terhadap transportasi udara.

Keselamatan Kabin

AAPA menyerukan kolaborasi lebih kuat antara pemerintah, regulator, dan maskapai penerbangan untuk menangani berbagai isu keselamatan kabin, termasuk risiko baterai litium, penumpang berperilaku tidak tertib, keadaan darurat medis, evakuasi, serta pelatihan awak pesawat. AAPA juga mendorong kerja sama regional lebih erat di antara para regulator, termasuk melalui pertukaran informasi dan dukungan untuk pengembangan kapasitas.

Keamanan Penerbangan

AAPA berkomitmen untuk mendorong kolaborasi regional lebih luas guna mengintegrasikan faktor manusia (human factors) ke dalam aspek keamanan penerbangan, dengan fokus pada pelatihan, manajemen beban kerja, budaya keamanan, dan pembelajaran organisasi. Selain itu, AAPA juga mendorong pertukaran praktik terbaik di tingkat regional melalui forum keamanan penerbangan ICAO untuk kawasan Asia dan Pasifik.

Keempat resolusi tersebut secara bersama-sama menetapkan agenda praktis yang disepakati bersama bagi maskapai penerbangan, pemerintah, dan regulator di kawasan ini.

“Resolusi-resolusi tersebut menunjukkan bagaimana maskapai penerbangan di Asia Pasifik berupaya membangun industri penerbangan yang berkelanjutan, aman, terjamin, dan tangguh. AAPA beserta seluruh anggotanya siap bekerja sama dengan pemerintah, regulator, dan mitra industri lainnya untuk mewujudkan hal tersebut, agar penerbangan di Asia Pasifik terus mendorong pertumbuhan serta konektivitas, baik di dalam kawasan maupun ke wilayah lainnya,” ujar Wong.*