Premi asuransi merupakan salah satu beban keuangan terbesar bagi para pelaku bisnis perhotelan.(Foto: Getty Images

NEWTON, AS, bisniswisata.co.id: Seiring dengan mundurnya perusahaan asuransi dan melonjaknya nilai putusan juri yang memicu kenaikan premi, para ahli memaparkan beberapa langkah kunci yang dapat diambil hotel untuk menekan biaya.

Dilansir dari www.hoteldive.com, para
pelaku bisnis perhotelan kini membayar lebih mahal untuk cakupan asuransi kerugian (casualty coverage) yang lebih terbatas; penyebabnya beragam, mulai dari melonjaknya nilai putusan juri hingga kurangnya pelatihan staf, menurut para ahli.

Sebanyak 43% pemilik hotel menyatakan bahwa premi asuransi termasuk dalam beban keuangan terbesar mereka, berdasarkan survei bulan Maret oleh American Hotel & Lodging Association            ( AHLA)

Antara kuartal keempat tahun 2025 hingga kuartal pertama tahun 2026, tarif tanggung jawab umum (general liability) naik sebesar 5% hingga 15% bagi operator dengan rekam jejak klaim yang baik, dan naik 15% hingga 30% bagi mereka yang tidak memilikinya, menurut laporan pasar perhotelan kuartal pertama 2026 dari IMA Financial Group.

Tarif asuransi tambahan (umbrella) dan asuransi kelebihan tanggung jawab (excess liability) juga naik sebesar 10% hingga 20%.

Selain itu, jumlah perusahaan asuransi yang tersedia telah menyusut dari sekitar 25 perusahaan lima tahun lalu menjadi hanya sekitar 10 perusahaan pada tahun 2026, dengan hanya tiga pilihan yang benar-benar layak bagi pemilik hotel, ujar Paul DiBenedetto, pemimpin praktik waralaba di broker asuransi Hub International.

Pilihan perusahaan asuransi yang tersisa bagi hotel kini menghapus cakupan perlindungan utama, termasuk untuk kasus perdagangan manusia, pelecehan dan kekerasan seksual, serta penyerangan fisik sehingga hotel rentan terhadap risiko klaim terkait insiden kendaraan yang berisiko tinggi, menurut DiBenedetto.

Pasar asuransi kerugian (casualty coverage) bagi hotel saat ini “mungkin berada dalam kondisi tersulit yang pernah ada,” ujarnya.

Tekanan biaya yang terus meningkat

DiBenedetto dan para ahli perhotelan lainnya memaparkan bagaimana lanskap asuransi terus berubah dan langkah apa yang dapat diambil hotel untuk mengatasi tekanan yang kian meningkat tersebut.

Kebijakan harga premi yang terlalu rendah selama bertahun-tahun, risiko tanggung jawab baru yang bermunculan, serta putusan juri bernilai fantastis (nuclear verdicts).

Yaitu putusan ganti rugi juri yang melebihi US$10 juta—mendorong kenaikan nilai klaim, menurut para ahli. Hal ini terjadi karena biaya klaim tanggung jawab yang ditanggung perusahaan asuransi meningkat lebih cepat daripada inflasi umum—sebuah fenomena yang disebut sebagai “inflasi sosial” menurut National Association of Insurance Commissioners.

Selain itu, banyak hotel bersikap tidak konsisten dalam hal manajemen risiko dasar—seperti pelatihan staf, pemantauan klaim, dan penyelesaian masalah sebelum berujung pada gugatan hukum—ujar DiBenedetto.

Menurut AHLA, jumlah putusan pengadilan dengan nilai ganti rugi yang sangat besar (nuclear verdicts) meningkat dua kali lipat secara nasional dari tahun 2023 hingga 2024, dengan total nilai ganti rugi melonjak dari US$14,5 miliar menjadi lebih dari US$31 miliar. Hotel, sebagai bisnis yang berinteraksi langsung dengan publik, memiliki risiko yang sangat tinggi dalam hal ini.

“Bahkan kejadian yang sifatnya rutin—seperti insiden terpeleset atau tersandung hingga jatuh—kini berujung pada kesepakatan penyelesaian bernilai ratusan ribu hingga jutaan dolar,” kata DiBenedetto.

“[Pihak hotel] kini menghadapi klaim senilai US$5 juta atau US$10 juta untuk kasus-kasus yang secara historis hanya bernilai US$100.000.” tambahnya.

Menurut NAIC, tren ini dipercepat oleh praktik pendanaan litigasi pihak ketiga, di mana investor luar membiayai gugatan hukum dengan imbalan bagian dari nilai penyelesaian atau putusan pengadilan.

Hal ini pada gilirannya mendorong kenaikan biaya serta besaran nilai ganti rugi. Faktor lain yang turut berperan, menurut Insurance Information Institute, adalah meningkatnya sentimen negatif publik terhadap perusahaan besar serta berkurangnya kepekaan masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang sangat besar yang diputuskan oleh juri.

“Seiring dengan melonjaknya nilai penyelesaian dan putusan ganti rugi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, perusahaan asuransi terpaksa menaikkan premi dan membatasi cakupan perlindungan, sehingga menyulitkan sebagian pelaku bisnis perhotelan untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang mereka butuhkan,” ujar Chirag Shah, penasihat hukum umum sekaligus wakil presiden eksekutif bidang kebijakan, regulasi, dan hukum di AHLA, melalui surel.

Langkah yang dapat diambil pihak hotel

Langkah paling efektif yang dapat diambil hotel untuk menekan biaya asuransi adalah “pelatihan, pelatihan, dan terus-menerus pelatihan,” ujar DiBenedetto.

Menurut DiBenedetto, perusahaan asuransi kini mewajibkan adanya pelatihan tahunan yang terdokumentasi mengenai topik perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan pencegahan kecelakaan akibat terpeleset atau terjatuh—tidak hanya bagi manajer, tetapi juga bagi seluruh karyawan.

Hotel yang menerapkan pelatihan menyeluruh menikmati premi lebih rendah dan hasil pembaruan polis yang lebih baik, sementara hotel yang mengambil pendekatan “lepas tangan” (laissez-faire) justru menghadapi jumlah klaim terbanyak dan kenaikan biaya tertinggi, ungkapnya.

Pihak penjamin emisi (underwriter) juga mencermati informasi yang tersedia bagi publik. DiBenedetto mengatakan bahwa ia bahkan kesulitan membujuk perusahaan asuransi tertentu untuk sekadar mempertimbangkan properti dengan peringkat di bawah 3,5 di Tripadvisor.

Dia menyarankan agar pihak merek memastikan operator memantau ulasan, menjaga kepuasan tamu, serta memastikan bahwa komentar-komentar tersebut “benar-benar asli, bukan dari pesaing.”

Selain pelatihan, hotel sebaiknya bekerja sama dengan broker yang memiliki spesialisasi di bidang perhotelan.

Menurut DiBenedetto dan Jackie Collins—direktur eksekutif sekaligus wakil presiden senior wilayah untuk divisi real estat dan perhotelan di Arthur J. Gallagher & Co.—broker lain mungkin menjual polis yang memuat klausul pengecualian yang tidak diketahui oleh pembeli.

Collins menambahkan, pihak hotel juga harus berperan aktif dalam proses ini dengan menyusun dokumen pengajuan, menyediakan informasi lengkap mengenai kerugian, serta bertemu langsung dengan penjamin emisi.

“Tidak ada pihak yang bisa mempresentasikan perusahaan hotel kepada penjamin emisi sebaik perusahaan hotel itu sendiri,” ujarnya.

Namun, hotel sebaiknya tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan harga. Banyak pelaku bisnis perhotelan memangkas nilai properti atau cakupan asuransi gangguan usaha demi menghemat biaya.

Langkah ini bisa menjadi bumerang ketika nilai klaim melampaui batas pertanggungan. Para ahli berpendapat bahwa membayar sedikit lebih mahal untuk cakupan tambahan adalah langkah yang sepadan.

Alih-alih hanya berfokus pada premi, hotel sebaiknya memperhatikan total biaya risiko, termasuk kerugian yang tidak ditanggung oleh asuransi.

“Ketika salah satu klaim bernilai sangat besar (klaim ‘nuklir’) terjadi, hal itu bisa membuat bisnis Anda gulung tikar,” kata DiBenedetto.

Dia menambahkan bahwa pihak pewaralaba (franchisor) juga mendesak penerima waralaba (franchisee) untuk memiliki cakupan asuransi yang memadai.

Jika penerima waralaba tidak memiliki cakupan yang diwajibkan, pihak pewaralaba akan membeli polis atas nama mereka dan menagihkan biayanya kepada mereka.

Sementara itu, pihak lain sedang mempertimbangkan tindakan tegas; DiBenedetto mencontohkan kasus di mana pemilik waralaba (franchisor) mengancam akan memutus akses penerima waralaba (franchisee) ke sistem reservasi mereka.

Menurut DiBenedetto, broker asuransi Hub memanfaatkan kekuatan tawar sistem waralaba berskala besar—seperti jaringan Wyndham Hotels & Resorts yang mencakup sekitar 9.000 hotel—untuk menegosiasikan tarif yang lebih baik dan cakupan perlindungan yang lebih luas dengan perusahaan asuransi.

Setiap penerima waralaba tetap diperlakukan sebagai akun independen, namun sekaligus menikmati keuntungan dari daya beli kolektif kelompok tersebut.

Untuk mengendalikan biaya asuransi, beberapa negara bagian berupaya mengatasi akar penyebab putusan pengadilan dengan nilai ganti rugi yang sangat besar (nuclear verdicts).

Sebagai contoh, menurut AHLA, Florida dan Georgia telah memperketat aturan mengenai biaya pengacara, ganti rugi, dan klaim atas dasar itikad buruk (bad-faith claims), yang pada akhirnya menurunkan biaya asuransi.

Namun, sebagian besar negara bagian belum mengambil langkah signifikan, sehingga membuka peluang bagi pihak hotel untuk perjuangkan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi laba bersih mereka.

“Para pelaku bisnis perhotelan dapat bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk menciptakan iklim litigasi yang lebih seimbang dan menekan biaya akibat inflasi sosial,” ujar Shah.