JAKARTA, bisniswisata.co.id: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selain terus memberantas aktivitas pencurian ikan juga berkomitmen mengembangkan kekayaan sektor pariwisata bahari nasional.
“Mengamankan laut Indonesia dari perusak dan pencuri ikan, bukan hanya berhenti pada penenggelaman kapal pencuri ikan. KKP juga berkomitmen melanjutkan bersama komunitas-komunitas pecinta laut, bekerja bersama memanfaatkan kekayaan dan keindahan laut Indonesia untuk mengembangkan pariwisata bahari,” ungkap Menteri Susi dalam keterangan tertulis yang diterima Bisniswisata.co.id, Jumat (13/07/2018).
Dilanjutkan, pariwisata merupakan salah satu sektor utama penopang pembangunan ekonomi Indonesia dan wisata bahari memberikan kontribusi yang signifikan. Apalagi, Indonesia memiliki wisata bahari yang sangat melimpah bahkan potensial. Dan spot-spot wisata bahari dipenjuru nusantara memiliki daya tarik tersendiri.
Disisi lain, Indonesia perlu meningkatkan aspek pelayanan (services), bukan hanya berfokus pada penyediaan produk dan komoditas perikanan dan kelautan. Namun juga pariwisata bahari sehingga pendapatan negara akan bertambah jika wisata bahari juga berfokus pada pengelolaan yang lebih bagus, profesionl serta daya tarik yang akhirnya memberikan nilai tambah.
Menteri Susi juga meminta Kementerian Pariwisata untuk bersama menata pelabuhan perikanan dan pasar, agar dapat menjadi destinasi wisata bahari yang menarik. Ia juga ingin masyarakat, nelayan, dan pengusaha bahari diajarkan sikap yang baik, sadar wisata untuk menarik hati pengunjung atau wisatawan yang datang.
“Wisata bahari ini seharusnya menghasilkan lebih banyak dari wisata darat. Contohnya Maldives. Maldives itu hanya pulau kecil saja, kira-kira sebesar pulau Nias, mungkin lebih besar pulau Nias, tapi hasilnya (sumbangan devisa) hampir sama dengan seluruh Indonesia. Padahal lautnya hanya sekitar pulau itu saja. Exclusive Economy Zone (EEZ) mereka juga tidak banyak. Jadi kita harus bisa meningkatkan services kita, sehingga kita bisa seperti mereka,” ungkapnya.
Ditargetkan tahun 2019 kontribusi wisata bahari terhadap total devisa Indonesia sebesar USD 4 miliar atau sekitar 20 persen. Meningkat empat kali lipat dari yang bisa disumbangkan tahun lalu. Target itu optimis bisa tercapai, mengingat KKP sudah melakukan MOU kesepakatan kerjasama dengan Kementrian Pariwisata.
Kesepakatan bersama KKP dan Kementerian Pariwisata ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengembangan SDMPKP dan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. Adapun fokusnya adalah pertukaran tenaga ahli, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan permagangan, serta pemanfaatan sarana prasarana.
Sebagai bentuk keseriusan kerja sama ini, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP bersama Kementerian Pariwisata telah menerbitkan buku Directory Underwater Indonesia yang berisi pariwisata kelautan Indonesia.
KKP dan Kementerian Pariwisata akan terus besinergi untuk mendorong pengembangan pulau-pulau di SKPT, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk wisata bahari, dan mengembangkan standar kompetensi pariwisata di laut dan pesisir.
“Tak hanya itu, kita juga akan adakan pelatihan wisata bahari, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi wisata bahari. Kita juga akan dorong pemanfaatan data informasi pariwisata bahari,” tandas Susi. (redaksibisniswisata@gmail.com)
