HILDA'S NOTE INTERNATIONAL LIFESTYLE

Kerjasama Lintas Sektoral Perlu Dongkrak Halal Tourism

Trend halal tourism di dunia ( Foto: Kemenpar)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Sungguh melegakan melihat kiprah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang hanya dalam hitungan hari setelah dilantik. Widi, panggilan akrabnya langsung berkunjung ke kolega-koleganya di Pemerintahan.

Kunjungannya mulai dari ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas pariwisata lima tahun ke depan hingga membahas sertifikasi halal dengan Babe Haikal atau Haikal Hassan Baras, salah satu tokoh demo jutaan umat di 212 ( 2016) yang kini dipercaya Presiden sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam pembahasan dengan Erick Thohir, tercapai kesepatan untuk kembangkan sektor pariwisata demi kemajuan ekonomi nasional. Bentuk kesepakatan dari pertemuan itu akan membuat program management officer bersama dan memastikan kolaborasi terus tingkatkan.

Widiyanti dipilih Presiden Prabowo Subianto a.l pengalamannya 30 tahun sebagai pengusaha. Putri konglomerat Wiwoho Basuki di industri batu bara PT Indika Energy Tbk ini mulai menduduki posisi penting di bisnisnya tahun 2013.

Sejak tahun 1990 an ketika saya mendirikan Forum Dialog Pariwisata. ( FDP) bersama teman-teman wartawan lainnya maupun Forum Wartawan Parpostel di Departemen Pariwisata Pos & Telekomunikasi , kerjama lintas sektoral selalu menjadi sorotan.

Pariwisata, khususnya, menjadi bahan bahasan yang menarik mengingat pada saat itu belum ada kesadaran menyeluruh bahwa pengembangan pariwisata RI sedikitnya membutuhkan kerjasama lintas sektoral tingkat tinggi dari 15 kementrian yang ada di negri ini.

Oleh karena itu, kiprah Widi untuk gerak cepat membangun kolaborasi dengan berbagai instansi terkait sudah on the tracks karena kepariwisataan Indonesia dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya masyarakat di destinasi pariwisata, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

Naluri Widiyanti sebagai seorang pengusaha, investor, sekaligus filantropis membawanya melangkah dengan mantap untuk memetakan program kerjanya apalagi Kemenpar memiliki target besar dalam mencapai 14 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 yang baru tercapai 9,09 juta wisman atau naik 20,38 persen pada periode Januari-Agustus 2024.

Penampilannya yang selalu mengenakan wastra Nusantara seperti tenun dan batik juga patut diacungi jempol. Wanita cantik dengan tinggi tubuh bak seorang model ini langsung menunjukkan kecintaannya yang kuat untuk mempromosikan keberagaman dan keunikan yang dimiliki tanah airnya.

Upayanya membangun kolaborasi sekaligus up date dengan wisata halal atau di dunia kini dikenal sebagai halal tourism juga menunjukan kemampuannya bukan hanya sebagai sosok sosialita biasa tapi smart menyikapi tren dunia.

Seperti diketahui halal tourism kini menjadi salah satu ekositem industri halal mulai dari halal tourism, keuangan syariah, makanan dan minuman, Farmasi, modest fashion, media rekreasi hingga kosmetika.

Mengapa kunjungan ke Babe Haikal juga prioritas ? karena babe bertugas untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Indonesia, baik untuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) maupun perusahaan besar sebagai produsen, guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki sertifikasi halal.

Dengan kepemimpinan Babe Haikal sebagai Kepala BPJPH yang baru, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal, serta dapat mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Hal ini akan memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global dan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen, baik di dalam maupun luar negeri mengenai kualitas dan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Kolaborasi Kementrian Pariwisata dan BPJPH untuk membangun Ekosistem Halal menjadi hal yang berpotensi untuk dikembangkan. Apalagi kedua instansi ini sudah berdiri sendiri mengingat BPJPH tidak lagi menjadi badan di bawah Kementrian Agama tapi langsung di bawah Presiden RI Kabinet Merah Putih

Pentingnya ekosistem halal

Aturan tentang ekosistem halal itu sifatnya menyeluruh tidak bisa satuan, mulai dari produksinya, layanan, infrastruktur, dukungan pemerintah, dan sumber daya manusia, dikarenakan industri halal ( Halal Industry) termasuk halal tourism di dalamnya dapat menjadi sumber baru dalam pertumbuhan ekonomi.

Berkaca dari tetangga sebelah, Malaysia, berkembangnya halal industri bergantung pada besarnya peranan dari pemerintah yang membina UMKM dengan standar tertentu guna menjamin kualitas produk agar bisa dijual, bisa melalui insentif ataupun subsidi, namun perlakuan standar halalnya tetap sama serta diberikan kemudahan dalam prosesnya.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memang menjadi pasar halal potensial dan challenging. Dengan jumlah penduduk 87 persen Muslim dari total penduduk Indonesia permintaan akan produk dan jasa halal dipastikan besar untuk itu dibutuhkan regulasi jaminan produk halal.

Selain layanan berbasis syariah, kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal produk dan tumbuhnya halal lifestyle di kalangan muslim menjadi peluang baru pertumbuhan industri halal. Dampak ikutannya, ekosistem halal akan menjangkau pasar yang luas dan variatif.

Laporan Ekonomi Islam Global (SGIE) yang dikeluarkan oleh Dinar Standard, Dubai, Uni Emirat Arab ke sepuluh mengenai ekonomi Islam Global tahun 2023 lalu juga disebutkan tumbuhnya gaya hidup Halal dimana pasar belanja telah tumbuh dari konsumen sebesar US$1,62 triliun pasar belanja, seperti yang diperkirakan pada tahun 2012, menjadi US$2,29 triliun pada tahun 2022.

Hal ini didorong oleh generasi muda dan
populasi global yang tumbuh pesat dan melampaui batas-batasnya dengan sedikitnya 2 miliar konsumen Muslim inti dipasar konsumen etis global yang lebih luas..

Kebijakan ekonomi di Malaysia, Indonesia dan Arab Saudi terus memasukkan ekonomi Islam sebagai bagian dari strategi nasional. Dana Ventura Capital (VC) dan dana ekuitas swasta (PE) terus mendukung wirausahaan yang menarik,

Pertumbuhan perjalanan ( halal tourism)

Industri perjalanan dan pariwisata lanjutkan pemulihannya setelah pandemi, dengan lonjakan pembangunan hotel baru di negara-negara OKI setelah konsolidasi dan berkurangnya fokus pada pengembangan hotel baru selama pandemi.

Publik Arab Saudi Reksa Dana (PIF) terus meningkat dan melakukan diversifikasi
investasinya di bidang pariwisata, serta menciptakan investasi bersama, peluang kerja sama dengan sektor swasta.

Penggunaan teknologi perjalanan semakin berkembang, mulai dari pengenalan wajah untuk izin keamanan bandara hingga memanfaatkan AI untuk menganalisis
data dan memfasilitasi pemesanan perjalanan.

Pembelanjaan umat Islam pada perjalanan pada tahun 2022 mencapai US$133 miliar, naik 17% dari US$114 miliar pada tahun 2021, dan diperkirakan mencapai US$174 miliar pada tahun 2021- 2027 dengan CAGR sebesar 5,5% antara tahun 2022 dan 2027.

Konglomerat mulai dari BRF atau Nestle hingga Nike juga terus berinvestasi dan berkembang untuk solusi pasar Islam yang besar dan berkembang. OKI (Organisasi Kerjasama Islam, yang mencakup 57 negara anggota) ekosistem, dari Grup ISDB hingga ICDT, kini juga fokus pada ekonomi Islam/Halal peluang sebagai prioritas pembangunan.

Sementara itu, perkembangan global
lembaga-lembaga, mulai dari UNHCR hingga Bank Dunia, sedang mengkaji sosial keuangan Islam sebagai sumber pendanaan yang signifikan.

Edisi 2023 SGIE ini dihadirkan di tengah krisis global seputar Konflik Palestina-Israel yang memiliki relevansi sosio-ekonomi yang signifikan pasar inti Islam. Ekosistem yang dibangun tuntas dari hulu ke hilir jika berhasil memadukan konsep ini, optimistis semua kekuatan untuk mengangkat industri halal Indonesia ke tingkat dunia akan terlaksana.

Dengan begitu, ekosistem halal diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, ladang kreativitas dan produktivitas, serta mengangkat industri halal sebagai sumber kesejahteraan umat.

Hal ini menjadi peluang besar bagi industri halal dalam negeri, sebab ekosistem industri halal Indonesia telah naik ke peringkat ketiga dunia, bersaing dengan Malaysia dan Arab Saudi.

Dengan adanya peluang keuntungan yang tinggi dari industri halal, pemerintah memanfaatkan peluang tersebut dengan menerapkan kebijakan sertifikasi halal wajib yang diharapkan dapat mengakomodir industri dalam negeri untuk menjadi pusat pembuatan produk halal global yang akan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di atas delapan persen setiap tahunnya.

Nah pekerjaan rumah berikutnya adalah menempatkan wisata halal atau halal tourism ini di Direktorat Jenderal (Ditjen) tersendiri sebagai salah satu unit organisasi dalam instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana tugas teknis operasional di bawah kementerian atau lembaga negara.

Pembentukan Direktorat Jenderal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Nah mbak Widi halal tourism di bawah Direktorat Minat khusus itu masih jauh panggang dari api. Semoga semua yang sudah dan akan dikolaborasikan membuahkan hasil ya…

Hilda Ansariah Sabri

Pendiri, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan pemegang sertifikasi Wartawan Utama Dewan Pers dan Ketua Departemen Pariwisata PWI Pusat (2018-2023)