Yogyakarta Dukung Larangan Rapat PNS di Hotel

0
712

YOGYAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Meski Kota Yogya selama ini pendapatan asli daerahnya terbesar dari pajak sektor perhotelan, namun kalangan DPRD Kota Yogya justru mendukung pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menghapus kegiatan dinas pegawai negeri yang digelar di hotel.

“Kebijakan untuk PNS itu tak akan membuat hotel bangkrut, hanya berkurang sedikit pendapatannya, jadi kami dukung untuk realisasinya,” kata Ketua DPRD Kota Yogya Sudjanarko.

Kebijakan larangan rapat di hotel itu telah diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran pekan lalu. Agar para pegawai negeri di tingkat pusat sampai daerah tidak lagi menggelar rapat atau kegiatan kedinasan di hotel-hotel.

Ditambahkan, tak latah mengamini penghapusan kegiatan dinas di hotel yang dibuat pemerintahan Jokowi. Sebab, penghapusan kegiatan dinas di perhotelan, sebenarnya sudah diterapkan pemerintah dan DPRD Kota Yogya sejak dua tahun terakhir. “Sejak tahun 2012, kegiatan konsinyering (konsultasi bersama soal anggaran) dewan dan pemerintah hampir tak pernah lagi di gelar hotel, langsung di dewan,” kata Sudjanarko.

Meskipun sangat jarang menggelar kegiatan di hotel, Sudjanarko menyebut realisasi pendapatan daerah Kota Yogya dari sektor perhotelan tetap tercatat teratas. “Hotel jangan beralasan pendapatn berkurang, toh Yogya kota wisata, penghasilan dari okupansinya juga penuh terus tanpa PNS rapat di hotel,” kata dia.

Catatan DPRD Kota Yogya, tahun 2013 lalu PAD sektor perhotelan dan restoran mencatat pemasukan sekitar Rp 64 miliar. Tahun 2014 target dinaikkan jadi Rp 88 miliar. “Sampai September, target pajak perhotelan dan restoran tercapai Rp 50 miliar,” ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogya Kadri Renggono seperti dilansir laman Tempo.co, Senin (10/11/2014).

Potensi wisatawan dan sektor swasta yang besar melakukan aktivitas di Yogya, dinilai PDI Perjuangan sangat mampu menutupi kekurangan pendapatan dan pajak hotel akibat larangan PNS menggelar rapat di hotel.

“Yogya punya 400 bahkan akan jadi 500 hotel tahun ini, artinya investasi hotel masih tinggi dan kebijakan larangan PNS rapat itu tak akan berpengaruh di sini,” kata dia.

Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono menyatakan akan mentaati surat edaran larangan PNS menggelar rapat atau kegiatan dinas di hotel itu sesuai instruksi pusat, “Tapi biasanya hotel itu punya program CSR (Corporate Social Responsibility) dengan menyediakan ruang rapat gratis jika ada pengurus kampung membutuhkan, jadi tak masalah selama gratis,” kata Imam yang juga kader PDI Perjuangan itu.

Imam justru saat ini mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan perizinan pembangunan hotel di Yogya yang tengah jadi sorotan masyarakat. “Pemerintah dituding rawan gratifikasi atas pemberian izin hotel karena marak pertumbuhannya, padahal kami selama ini hampir tak pernah menggunakan hotel sebagai kegiatan kedinasan,” ujarnya. ****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.