Wapres: Kebijakan Bebas Visa Ada Efek Negatifnya

1
1091
Turis China di Bandara Ngurah Rai Bali (Foto: Kompas.com)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang dikeluarkan pemerintah hampir terhadap 169 negara. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dari 169 negara ke Tanah Air.

Kebijakan bebas visa kunjungan dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot jumlah wisatawan asing yang berlibur di Tanah Air. Mengingat, jika dibanding negara tetangga, Malaysia, Singapura dan Thailand, jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia masih kalah jauh. “Memang perlu dievaluasi juga, jangan-jangan kita sudah bebaskan tetapi wisatawannya tak ada. Jadi perlu kita evaluasi juga, negara-negara Afrika contohnya,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (23/12).

JK mengakui ada efek negatif dari kebijakan bebas visa. Di antaranya, penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Walaupun, kemungkinan itu kecil karena gaji yang ditawarkan di Indonesia lebih kecil untuk sektor pekerja kasar. “Tak mudah negara lain datang ke Indonesia jika hanya bekerja kasar. Kenapa? Gaji kita di sini kalau pekerja itu katakanlah Rp 2 juta, Rp 3 juta. Di Tiongkok contohnya gaji minimum Rp 4,5 sampai Rp 5 juta. Jadi ngak mudah itu sebenarnya orang bekerja di Indonesia,” kata JK.

Dilanjutkan, lihat saja, pengungsi Myanmar, Banglades atau Afganistan, tidak mau datang ke Indonesia. Tetapi terpaksa saja singgah di Indoensia, maunya ke Australia. “Jadi hampir-hampir orang tidak ada orang pekerja itu mau datang ke Indonesia, karena gaji di sini murah. Jadi, walaupun kita bebaskan Malaysia, bebaskan Singapura bebas visa, mana ada orang Singapura mau bekerja kasar di sini,” paparnya.

JK memastikan pemerintah akan menindak tegas warga negara asing yang menyalahgunakan visa kunjungannya dan bekerja di Indonesia. Sebagaimana, tenaga kerja asal Indonesia yang dideportasi dari Malaysia dan Arab Saudi karena menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja. “Jika ada yang melanggar, kita pulangkan juga. Jadi, kalau orang Tiongkok itu yang visa turis kita pulangkan juga, deportasi juga. Sama di Malaysia dipulangkan juga orang Indonesia, di Saudi juga orang Indonesia yang melanggar itu dideportasi,” tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta pemerintah mengevaluasi secara berkala kebijakan bebas visa. Pasalnya, kebijakan itu rawan disalahgunakan oleh tenaga kerja asing ilegal untuk bekerja di dalam negeri. Modusnya pura-pura jadi wisatawan asing lalu diam-diam menjalankan aktivitas pekerjaan mereka di dalam negeri. Ini tentu merugikan bagi anak bangsa yang kesempatan bekerjanya menjadi hilang.

“Kebijakan itu berpotensi menghilangkan pendapatan negara lebih dari Rp1 triliun. Itu kebocoran yang terjadi dalam setahun ini. Belum lagi potential loss yang terjadi akibat tingginya risiko akibat hilangnya potensi lapangan kerja di dalam negeri,” ujar Heri Gunawan.

Juga patut diwaspadai masuknya oknum-oknum yang punya niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan. “Belum lagi ancaman masuknya narkoba, serta kelompok tertentu yang punya tujuan mengembangkan dan menanamkan ideologi dan pandangan radikal. Itu kalau dihitung-hitung merupakan potential loss yang punya risiko tinggi terhadap keamanan nasional,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan kebijakan bebas visa kunjungan wisatawan ke Indonesia. Karena kebijakan itu menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat. Apalagi, pada hari-hari belakangan ini semakin banyak TKA yang menyalahgunakan visa masuk untuk bekerja dengan menyiasati sebagai wisatawan.

“Fakta ini sebetulnya tidak bisa dibantah begitu saja. Kemenaker, imigrasi, dan kepolisian banyak melakukan penangkapan. Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay di gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Dia menyebut ada beberapa alasan mengapa kebijakan bebas visa itu harus dicabut. Pertama, tujuan bebas visa untuk menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara terbukti tidak berhasil. Data resmi yang dimiliki pihak imigrasi menunjukkan kunjungan orang asing ke Indonesia 2016 terbukti menurun dibandingkan 2015. Tercatat 2015 jumlah kunjungan WNA adalah 8.526.490 orang. Sementara tahun 2016 menurun menjadi 8.278.819. Itu artinya ada penurunan.

Kedua, kebijakan bebas visa menghilangkan potensi penghasilan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1,3 triliun. Penerimaan negara dari biaya penerbitan visa reguler dan on arrival jadi hilang. Ketiga, kemampuan pemerintah melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia belum maksimal. Akibatnya, banyak temuan menunjukkan visa kunjungan wisata digunakan untuk kerja. Juga, koordinasi antar kementerian lembaga terkait belum berjalan dengan baik.

“Saya meminta pemerintah lebih fokus menciptakan lapangan kerja bagi WNI. “Karena itu, investasi asing yang masuk semestinya dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI. Dengan begitu, pengiriman TKI ke luar negeri bisa diminimalisir,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan sudah waktunya Pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa. Saran ini bukan lantaran adanya pengibaran bendera Cina di Indonesia ataupun penanaman benih cabai berbakteri beberapa waktu lalu. Alasannya lebih karena banyaknya warga negara Cina yang datang ke Indonesia dan mencari pekerjaan. Awalnya mereka hanya turis, namun setelah sampai di sini mereka mulai mencari pekerjaan.

“Pemerintah harus paham, Cina berpenduduk besar 1,2 miliar. Ekonomi mereka tidak terus menerus bagus. Pemerintah (Cina) sulit mencari lapangan kerja untuk warga, jangan-jangan dibiarkan mencari kerja di luar,” paparnya sambil melanjutkan evaluasi juga harus dilakukan terhadap aparat. Bukan karena kerja mereka tak baik, tapi lantaran jumlah personelnya sedikit, sudah pasti aparat kesulitan memonitor masuknya warga negara Cina ke Indonesia.

Secara umum masuknya warga Cina ke Indonesia cukup besar. Namun ia ragu apakah jumlah yang datang sama dengan jumlah yang kembali ke negara asalnya atau tidak. “Apa mereka kembali lagi tidak ke negaranya? Apalagi di Indonesia dapat kartu tanda penduduk gampang, bisa dipalsukan. Pemerintah perlu evaluasi,” kata Hikmahanto.

Saat ini di media sosial beredar kabar ada gelombang besar kedatangan warga negara Cina ke Indonesia. Meski kabar itu belum terkonfirmasi, diharapkan pemerintah tanggap bersikap. “Jangan sampai warga negara Indonesia keturunan Cina jadi korban. Jangan sampai kemarahan publik akhirnya menghantam pemerintah,” katanya sambil menambahkan pemerintah memoratorium dan mengevaluasi kebijakan bebas visa. Tidak hanya bagi Cina tapi juga bagi negara lain.

Berdasarkan catatan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, hingga pertengahan tahun ini, WNA paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah Cina, Bangladesh, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan. Warga negara Cina masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 1.180 pelanggaran pada Januari hingga Juli 2016. Sementara urutan berikutnya diikuti warga negara Bangladesh (172), Filipina (151), dan Irak (127). (*/NDY)

1 KOMENTAR

  1. Saya harap kedepan nya Pihak yang mengeluarkan REGULASI (baik itu KEPPRES, PERMEN dsb) dapat secara DETAIL/JELAS dan TEGAS (tidak ABU-ABU) menyatakan dalam naskah Keputusan/Peraturan nya, maksud dan tujuan penggunaan VISA termasuk batasan-batasan tujuan penggunaan VISA.
    Seperti TUJUAN BISNIS, harus dijelaskan secara tegas maksud/definisi BISNIS agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan visa berakibat dari MULTI TAFSIR dan perbedaan penafsiran ke atas regulasi pemerintah tersebut. Seperti apakah RAPAT di LOKASI Perusahaan rekanan di Indonesia termasuk BISNIS? apakah kunjungan (inspeksi/witnessing) ke YARD/Lokasi kerja bisa disebut BISNIS ? Apakah melakukan KUNJUNGAN SINGKAT AUDIT termasuk BISNIS ? Apakah survey ke lokasi perusahaan partner/mitra termasuk bisnis?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.