“Tourism and Terorism”, Beda Tipis Perlu UU Pengelolaan Kawasan Perbatasan

0
469

KUTA, test.test.bisniswisata.co.id,- UNTUK keamanan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara, Indonesia harus memiliki undang- undang khusus pengelolaan kawasan perbatasan. Payung hukum strategis dalam pelaksanaan kewenangan dari seluruh komponen penegakan hukum di perbatasan. Pasalnya persoalan perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu departemen, tetapi sinergitas sejumlah bidang kepemerintahan.

Demikian dijelaskan Dirjen Imigrasi Drs Ronny Franky Sompie, S.H,M.H, menjawab test.test.bisniswisata.co.id, usai pembukaan pertemuan Direktur Jenderal Keimigrasian se ASEAN dan Forum Intelejen Keimigrasian se ASEAN, Rabu 21 September di Kuta.

Pertemuan bertajuk  The 12th ASEAN Imigration Intelligence Forum (12th AIIF), The 20 th ASEAN Directors General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs (20th DGICM) dan the 12th DGICM + Australian Consultation Meeting, merupakan pertemuan tahunan  yang diikuti Dirjen Imigrasi se ASEAN dan Kepala Urusan Kekonsuleran negara- negara ASEAN dan Australia.

Media briefing
Media briefing

Dibuka Menkum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, berlangsung  sampai 24 September dengan membahas isu strategis  kerjasama regional pencegahan terjadinya kejahatan foreign terrorist fighters (FTF) dan pendeteksian dini imigran illegal terkait kejahatan transnasional.

“Fokus kedua hal tersebut, mengingat dampak yang luar biasa seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, perdagangan manusia, korupsi, pencucian uang dan terorisme,’’ papar Yasonna H Laoly.

Hal terorisme mendapat perhatian khusus, pasalnya terorisme semakin berkembang dan menggunakan beragam cara. Telah masuk pada dimensi tangible dan untanggile, terlebih didalam kepariwisataan. “Tourism dan terrorism, beda tipis yang membuat banyak pihak termasuk imigrasi terkecoh, “ ungkap Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada kesempatan tersebut.

Pembahasan hal tindakan pencegahan terhadap kejahatan terorisme di wilayah Asia Tenggara, kejahatan dalam bidang keimigrasian (pemalsuan dokumen, pelanggaran izin tinggal, hingga perdagangan dan penyelundupan manusia), keamanan perbatasan dan check point (tempat pemeriksaan imigrasi), menyepakati penambahan nomor kontak Kepala TPI (tempat pemeriksaan imigrasi) Utama ke dalam kontak point 24/7 AIIF, membentuk forum khusus bagi Kepala- kepala TPI Utama ASEAN untuk bertukar informasi secara langsung dalam menghadapi isu terkait masing- masing TPI.

Hal pergerakan atau lalu lintas FTF, jelas Ronny F Sompie disepakati untuk sharing data. “Kesediaan negara anggota dengan sukarela mengkoordinir data dan menyebarkan ke negara lain,’’ paparnya.

 

Kewenangan Lebih

 

Dinamika hubungan antar negara tanpa batas, mendorong pihak imigrasi melakukan peningkatan kualitas sinergi baik ke dalam mau pun dengan pihak negara – negara tetangga. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, terlebih diperbatasan. Keterkaitan dengan bidang- bidang lain sangat tinggi. Kami perlu payung hukum yang memberi kewenangan lebih dalam bertindak melindungi kedaulatan negara khususnya di wilayah perbatasan baik di darat mau pun di laut,’’ tegas Ronny.

Keterbatasan yang dialami pihak imigrasi tidak hanya pada sisi kewenangan, tetapi juga dalam penyediaan SDM berkemampuan handal di lapangan. Sehingga dukungan dan penguatan SDM dari instansi terkait lainnya dapat memperluas fungsi ketahanan nasional diperbatasan. “Perlu leader dengan kewenangan khusus di lapangan untuk mengambil aksi. Sehingga persoalan  tertangani secara professional, efisien, efektif, tidak berlarut- larut,’’ imbuhnya. *Dwi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.