Tekan Turis Muslim, AS Disinyalir Keluarkan Travel Ban Jilid II

0
371
Protes travel ban di Bandara JFK AS

WASHINGTON, bisniswisata.co.id: Berbagai kalangan, mulai dari kelompok pembela hak sipil hingga Kejaksaan Agung, sudah antre untuk menantang kebijakan larangan perjalanan (travel ban) bagi pengungsi dan wisatawan dari enam negara mayoritas muslim yang baru saja direvisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Namun, apakah mereka akan sukses untuk memutarbalikkan aturan yang sengaja dibuat Trump untuk mencabut penyetopan dari pengadilan AS terhadap travel ban yang pertama? Itu mungkin lebih sulit.

Gedung Putih telah merancang proses untuk menghindari berulangnya kebingungan yang dulu muncul akibat travel ban pertama–aturan yang dipaksakan tanpa pemberitahuan dan sedikit persiapan dalam seminggu kepemimpinan Trump.

Kali ini, mungkin tidak ada lagi kekacauan dan penahanan massal yang bisa membantu para pengacara untuk memperkarakan pelanggaran hak rakyat. Meski mirip dengan travel ban pertama, aturan baru ini telah diubah secara signifikan demi dapat diterima hukum.

Salah satunya, larangan baru belum berlaku hingga 16 Maret yang berarti ada waktu selama 10 hari bagi para pengungsi atau pelancong untuk bersiap-siap. Lalu, yang paling krusial, aturan itu membebaskan penduduk permanen AS dan pemegang visa yang berlaku dari larangan, memungkinkan pelepasan secara kasus per kasus, dan tentunya mengeluarkan Iran dari daftar negara yang dilarang.

Tampaknya strategi itu didesain untuk menghadapi kemarahan yang muncul akibat travel ban pertama yang berefek fatal secara politik. Dengan aturan jilid satu itu, bayi asal Iran tidak dapat melakukan perjalan untuk mendapat pengobatan khusus di AS.

Namun, sekarang itu bisa dilakukan dengan adanya pengecualian atau kasus mahasiswa asing dan pekerja Silicon Valley yang tertahan di luar negeri, sementara seluruh keluarga ditahan di bandara. Kini, selama mereka memiliki visa di bawah aturan baru, mereka tidak lagi menghadapi risiko itu.

“Kami meninjau perintah eksekutif baru dengan hati-hati untuk menentukan dampaknya terhadap Washington dan langkah hukum berikutnya,” kata Jaksa Agung Washington, Bob Ferguson.

Pengadilan distrik AS di Hawaii akan menantang revisi travel ban pada Rabu (8/3) waktu setempat. Ini akan menjadi uji hukum pertama bagi aturan baru itu. Negara bagian tersebut meminta proses dipercepat untuk mempertimbangkan mosi perintah penahanan sementara pada aturan itu. “Jika para hakim setuju, akan ada jadwal mendengarkan mosi sebelum travel ban itu berlaku pada 16 Maret,” kata Jaksa Tinggi Hawaii, Douglas Chin. (*/SEN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here