Swastanisasi Bandara Halim Dikecam

0
1147
Bandara Halim Perdanakusuma

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar menghentikan rencana swastanisasi Bandara Halim Perdanakusuma oleh Lion Grup.

“Bandara itu layanan publik dan infrastruktur vital yang tidak sembarangan bisa dijual ke swasta. Apalagi itu bandara TNI, sebagai salah satu pusat pertahanan dan selama ini telah melayani pergerakan VIP dan VVIP,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Menurutnya, negara telah memiliki BUMN pengelola bandara, yakni PT Angkasa Pura I dan II, yang memang dibentuk untuk mengelola bandara di Tanah Air. “Kalaupun pengelolaan bandara dimungkinkan untuk digarap investor swasta maupun asing, saya kira akan berbeda untuk kasus Halim,” katanya.

Selain itu, Tulus mengaku ragu dengan kemampuan Lion Group sebagai induk usaha Lion Air yang hendak mengelola Bandara Halim Perdanakusuma. “Kami ragu karena sering sekali mendapatkan keluhan dari pengguna jasa mereka terkait pelayanan yang diberikan Lion Air,” tuturnya.

Ia menyatakan, selama ini maskapai berlogo singa merah itu kerap dikeluhkan karena ketepatan jadwal penerbangannya rendah, kenyamanan pelayanan yang kurang, dan belum lama ini mereka dikeluhkan karena melakukan kekerasan kepada calon penumpangnya.

Karena itu, Tulus menyarankan kepada Lion Group, sebelum mereka mengelola Bandara Halim, lebih baik Lion Group memperbaiki pelayanan terhadap para calon penumpang yang biasa menggunakan jasa maskapai mereka. “Bandara itu pintu masuk sebuah negara. Jika terjadi pelayanan yang tidak maksimal, bukan tidak mungkin para wisatawan akan enggan berkunjung lagi ke Tanah Air yang disebabkan pengalaman pertama mereka masuk ke Indonesia sudah tidak mengesankan,” ucapnya.

Tulus pun memprediksikan jika Lion diberikan izin untuk mengelola Bandara Halim Perdanakusuma, mereka akan mengenakan pajak baik bagi penumpang atau maskapai yang menggunakan jasa mereka akan lebih tinggi jika dibandingkan bandara-bandara lain di Tanah Air. “Mereka kan harus membayar dana pinjaman kepada pihak ketiga sebelum digunakan untuk melakukan pembangunan. Hal ini dipastikan akan memberatkan masyarakat,” katanya seperti dikutip laman SHnews.com, Jumat (24/10)

Kesepakatan Buntu

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan mengatakan, nota kesepahaman (MoU) pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma antara PT Angkasa Pura (AP) II dan Kementerian Pertahanan telah buntu sejak 2002. Meski begitu, pihak AP II masih sah dan berhak mengelola bandara tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7/1992 tentang Penyertaan Modal Negara di Halim, yang menjadi aset badan usaha milik negara itu. “MoU-nya kan belum putus,” ujar Direktur Bandara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bambang Tjahjono.

Ia mengungkapkan, meski sejak 2002 Kementerian Pertahanan dengan AP II belum menemukan kesepakatan soal pengelolaan Bandara Halim, kegiatan operasional AP II di Halim tetap legal karena ada aset pemerintah yang diserahkan ke AP II di sana.
Bambang menjelaskan, sepanjang 2002-2014 AP II masih mengelola Bandara Halim sebagai bandara sipil. Namun, penggunaannya terbatas pada penerbangan di bawah durasi satu jam dengan kurang dari 100 tempat duduk. “Baru pada awal tahun ini dibuka untuk penerbangan berdurasi lebih dari satu jam dan terjadwal,” katanya.

Bambang melanjutkan, karena belum juga ada kesepakatan, Kementerian Keuangan selaku pemilik lahan Halim yang merupakan aset negara memberikan izin kepada Kementerian Pertahanan untuk memberikan konsesi pengelolaan Halim kepada pihak selain AP II. Baru pada 2005 itulah Kementerian Pertahanan memberikan konsesi selama 25 tahun kepada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) untuk mengelola lahan Halim seluas 21 hektare. Namun, Kementerian Perhubungan menyatakan pihak ATS belum boleh mengelola bandara karena belum mengantongi izin badan usaha bandara yang saat ini masih dalam pengurusan.

Sementara itu, pihak AP II masih bersikukuh menjadi pengelola tunggal Bandara Halim berdasarkan PP No 7/1992 tentang PMN.
Direktur Utama PT AP II, Tri Sunoko mengatakan, tidak ada batas waktu yang tertulis dalam kontrak pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma antara AP II dan pemerintah.

Ia juga belum menerima putusan dari Mahkamah Agung mengenai pengelolaan bandara itu. “Jadi, saya perintahkan GM Bandara Halim untuk tetap beroperasi,” ucapnya.

Namun, perusahaan pengelola bandara pelat merah tersebut akan menunggu keputusan pemerintah. “Prinsipnya, kami menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau kami diminta menyetop pengelolaan Halim, kami akan berhenti,” tutur Tri.

Sementara itu, Lion Grup melalui juru bicara Edward Sirait menyebutkan, ATS merupakan pengelola tunggal Halim berdasarkan putusan kasasi Makhamah Agung (MA). Melalui putusan tertanggal 16 Juli 2014 itu, MA menolak kasasi AP II sehingga ATS menjadi pengelola tunggal Halim.

Lion sendiri mengklaim telah membayar total Rp 17 miliar untuk kompensasi ke Inkopau. Pembayaran dilakukan bertahap pada 2006-2007 sebesar Rp 7 miliar. Pada 2009-2010 membayar lagi sebesar Rp 8 miliar untuk kompensasi serta untuk kas negara sebesar Rp 2 miliar. “Kalau tidak melakukan pembayaran, bolehlah (kami) dianggap gugur,” ujarnya. ****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.