Susi Pudjiastuti: Pembatasan penangkapan lobster justru untuk peningkatan produksi dan sejahterakan nelayan

0
1797
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti (tengah) di dampingi Dubes Paraguay, Cecar Estebon Grillion (kiri) dan Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) di Sekolah Tinggi Perikanan< Pasar Minggu, Jakarta tengah menyimak pertanyaan saat Jumpa Pers. ( foto Hilda Sabri Sulistyo)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id; Kepiting dan lobster dua komoditi ekspor yang banyak di cari wisatawan nusantara maupun  mancanegara di destinasi wisata utama seperti Bali menjadi perhatian Menteri Kelautan Susi Pujiastuti.

Wisatawan dalam dan luar negeri yang berlibur ke Bali, senang mendatangi rumah makan yang menyajikan masakan dengan ikan laut dan banyak turis asing termasuk asal Eropa yang makan di restoran memesan menu dari lobster.

Bali, Lombok, Pangandaran, Muncar, Pacitan  merupakan titik-titik pengembangan lobster yang diharapkan produksinya akan meninhgkat minimal dua kali lipat karena melalui kebijakannya sehingga  produksi lobster secara nasional juga naik tahun 2015 ini.

Dia berharap kebijakannya yang dikeluarkan pada 6 Januari 2015 lalu yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Melalui peraturan ini  pemerintah memberikan pembatasan spesifikasi berat bibit lobster menjadi minimal 300 gram. Sementara selama ini  para petani biasa mengekspor bibit lobster dengan berat 50-100 gram.

“Saya justru memperhatikan kepentingan nelayan kecil dengan meningkatkan produksi lobster kami melakukan pembatasan agar lobster bertelur jangan diekspor. Sekarang lobster harganya Rp 500 ribu per kilogram. Kalau misalkan kita biarkan lobsternya bertelur dan menghasilkan banyak benih-benih lobster, kita lepas ke laut lagi, tunggu tiga bulan kemudian anda bisa dapat Rp 500 ribu dikali jumlah benih-benih lobster yang sudah tumbuh tersebut” jelasnya.

Dia prihatin karena kebijakannya dinilai kontroversial padahal dengan membiarkan lobster yang akan bertelur tetap dilaut maka hasil ekonomi justru akan berlipat ganda. Lagi pula nelayan tinggal melepasnya kembali ke laut karena alam sudah memberikan makan lobster itu secara gratis di laut.

Peraturan Menteri KKP yang dikeluarkannya bukan hal yang baru karena Lagi pula, lanjut dia, pelarangan penjualan lobster bertelur atau ia sebut bibit lobster sudah ada sejak tahun 80-an, tepatnya Keppres No 39 tahun 1980. “Ini sudah ada dari dulu, tapi  tidak ada yang berani melaksanakannya, Karena itu inilah saatnya keputusan tersebut ditegakkan dan dalam peraturan menteri itu sejumlah petunjuk pelaksanaan tengah dirancangnya bersama tim di KKP.

Meski sejumlah pengusaha laut menentang kebijakannya dalam pembatasan penjualan lobster dan kepiting dalam keadaan tertentu, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti bersikukuh akan konsisten terhadap kebijakan yang telah ia gulirkan itu. Pembatasan ekspor kepiting khususnya untuk mereka yang beratnya di bawah 200 gram dan yang tengah hamil atau bertelur.

Susi juga meminta nelayan, pengepul maupun pengusaha lobster untuk tidak tergiur dengan keuntungan ekonomis akibat mengekspor lobster bertelur, karena menurutnya keuntungan dari tidak mengekspor lobster jenis tersebut bisa lebih banyak.

Sayang kebijakannya untuk membela wong cilik justru berbuah demo nelayan lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memprotes kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti terkait aturan penjualan lobster pada Senin (19/1/2014) .

Seribuan lebih nelayan lobster yang datang dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat tersebut mendatangi kantor Gubernur NTB untuk menyampaikan aspirasinya dan demo berakhir dengan ricuh..

Susi mengaku prihatin dan meminta media lebih jelas menyuarakan kepentingan siapa yang dibelanya. Susi menganggap apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk mendukung upaya penggarapan hasil kelautan yang berkesinambungan.

“Dari pengamatan saya, Indonesia sudah rugi besar secara ekologis akibat ekspor lobster bertelur dan juga lobster yang memiliki berat 200 gram. Saya berusaha melakukan kebijakan untuk  masa depan laut kita, kalau karena hal ini Presiden pun melarangnya, saya tidak apa-apa dicopot jabatannya sebagai menteri,” kata dia seusai menghadiri acara kerja sama Indonesia-Amerika soal pendidikan kelautan di Sekolah Tinggi Kelautan (STP).

KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) yang diketuai oleh Suseno Sukoyono meluncurkan Indonesia-America Network (IA Net) atau Indonesia-America Partnership for Marine and Fisheries Vocational Education.

Kegiatan peluncuran juga diisi dengan mendengarkan kuliah umum Dubes AS untuk Indonesia, Robert O Blake dan teleconference dengan Missisippi  State University, AS. Hadir pula Meko Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo Soedarman serta Dubes Paraguay untuk Indonesia dan lima negara Asean lainnya, Cecar Estebon Grillion.

“AS juga memberikan asistensi melalui satelit untuk pengawasan kapal-kapal illegal penangkap ikan illegal dalam wilayah RI,” jelas Susi ([email protected]).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.