Slamet Rahardjo: Film Sejarah Tak Boleh Bohong

0
427
Slamet Rahardjo (Foto: Antara)

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Aktor senior Indonesia Slamet Rahardjo menilai film berlabel sejarah harus dibuat dengan jujur. Produk budaya, selayaknya benar-benar berlandaskan sejarah yang terdiri dari data dan fakta.

“Film sejarah tidak boleh bohong, harus seperti apa adanya, tetapi apa orang berani membuat film seperti apa adanya?. Film sejarah yang selama ini dikenal meluas sekalipun perlu ditinjau ulang kebenarannya. Terkadang, ada saja bahasa penguasa yang terselip dalamnya,” papar Slamet seperti dilansir laman Republika.co.id, Ahad (23/09/2017).

Ketua Yayasan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu menjelaskan, tiap film memiliki sosok antagonis dan protagonis, pihak yang dirugikan dan tidak dirugikan. Hal iu membuat pihak yang ada dalam posisi hendak membuat film sejarah pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu.

Akan berbeda hasilnya jika satu film sejarah bertema sama dibuat oleh pihak berlainan, seperti misalnya Belanda dan Republik Indonesia. Menurut Slamet, persoalannya tergantung siapa yang membuat film dan pesan apa yang ingin disampaikan.

Pria 68 tahun kelahiran Serang itu mengaitkan hal tersebut dengan pro-kontra rencana penayangan kembali serta ide pembuatan ulang film sejarah G 30 S PKI. Pria bernama kcil Memet itu tidak mempermasalahkan, tetapi juga tidak berminat terlibat.

“Tidak usah gelisah orang mau membuat apa. Saya tidak suka dilarang-larang, masa saya sendiri harus melarang-larang. Asal tetap bebaskan saya untuk tetap menjadi saya,” kata pemeran film Badai Pasti Berlalu pada 1977 itu.

Sementara Aktris senior Christine Hakim setuju pembaruan film Penumpasan Pemberontakan G30S/PKI yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih mudah dipahami generasi muda. “Saya sangat menyambut baik ide Pak Jokowi untuk membuat reproduksi peristiwa sejarah, tentunya sejauh itu tetap berpegang kepada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Christine Hakim.

Pemeran utama perempuan dalam film “Badai Pasti Berlalu” itu optimistis jika film tersebut dibuat kembali dengan data-data sejarah yang lebih kuat dan meluas, masyarakat bisa mendapat manfaat yang sangat besar. “Jadi, saya sangat mendukung sekali untuk G30S/PKI dibuat kembali, yang judulnya bisa apa saja, tetapi kejadian saat itu, memang bisa diungkap dari perspektif yang lain sejauh data-datanya bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Terkait aktivitas nonton bersama film Pengkhianatan G30S/PKI yang digelar berbagai tempat dalam beberapa waktu terakhir dan menuai pro dan kontra, Christine menilai tidak ada masalah dengan hal itu. “Sebenarnya film itu kan sudah lulus sensor. Sah-sah saja kalau ada yang memutar kembali. Tetapi, akan menjadi berbeda kalau memang kemudian dipakai untuk kepentingan politik tertentu,” tuturnya.

Dia menilai, apabila film itu memang memuat sejumlah penyimpangan sejarah, pemerintah punya hak untuk melakukan sensor kembali.
“Kan ada badan sensor. Itu pun harus melalui proses pembuktian bahwa itu memang ada penyimpangan sejarah. Apalagi, film setelah puluhan tahun mau ditayangkan kembali,” demikian Christine Hakim.

Film Pengkhianatan G30S/PKI dibuat Produksi Film Negara (PFN) pada 1984 disutradarai Arifin C. Noer dan produser G. Dwipayana. (*/BBS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.