Skandal Berlinale Kementerian Pariwisata Dilimpahkan ke KPK

0
842
Insan film demo di Kemenpar (foto Liputan6.com)

JAKARTA, BISNISWISATA.CO.ID: Perjuangan Insan film Indonesia tak berhenti hanya dengan melakukan aksi unjukrasa di Kantor Kementerian Pariwisata, Rencananya, Senin (9/2/2015) insan film Indonesia akan membawa masalah itu ke jalur hukum, termasuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengingat, terjadi ketidakberesan Direktur Pengembangan Industri Perfilman Kementrian Pariwisata yang menghamburkan anggaran Rp1,5 miliar dengan memberangkatkan orang-orang tidak memiliki kredibilitas di bidang perfilman ke Festival Film Berlin (Berlinale).

Skandal Berlinale nampaknya menjadi puncak ketidakpuasan, kejengkelan, kegerahan insan perfilman nasional terhadap kinerja Kementrian Pariwisata selama ini. Apalagi, industri film nasional masih dianggap sebelah mata, tak ada dukungan, tak ada perhatian dan dianaktirikan di negeri sendiri.

Robby Ertanto, sutradara sekaligus inisiator gerakan ini mengatakan, rencananya Senin (9/2), setelah menyampaikan surat langsung kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya, akan membawa masalah ini ke ranah hukum, termasuk mengadukan ke Komisi Pemberantasab Korupsi, mengingat ada anggaran negara yang dipakai bukan sesuai dengan ketentuan.

“Kami juga akan berkonsultasi dengan orang-orang hukum untuk mendiskusikan masalah ini. Masalah ini sudah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena selama ini insan perfilman kita diam saja, karena tak tahu apa yang harus dilakukan,” papar Robby di Jakarta, kemarin

Selain itu, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti lain, dikumpulkan untuk mendukung penyidik KPK melakukan penyelidikan hingga membawa kasus Berlinale ke persidangan agar terungkap siapa dalang di balik kasus ini.

Termasuk kejadian-kejadian serupa di masa lalu, dimasa para menteri yang pernah menjabat di Kementrian Pariwisata. “Kita kumpulin bukti, makanya kita buka email belafilmindonesia@gmail.com untuk teman-teman lain yang pernah merasa dirugikan atau punya bukti,” kata dia.

Dengan langkah ini Robby dan segenap insan film yang satu perjuangan berharap adanya perubahan pemerintah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi film Indonesia.

Robby Ertanto, juga anggota dari Badan Perfilman Indonesia menuntut KPK untuk mengusut kemungkinan penyalahgunaan uang negara untuk kegiatan-kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, dan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perfilman Indonesia, termasuk penyelenggaraan Festival Film Indonesia yang menhambisakan anggaran sampai Rp 300 miliar.

“Kami mendesak agar uang rakyat yang dikelola pemerintah untuk membangun perfilman Indonesia ditata secara profesional, bersih dari segala kepentingan pribadi, dan transparan,” ungkapnya.

Sebenarnya, kasus Birlinale bukan menguncang insan perfilman nasional. Saat menteri Pariwisata dan Kebudayaan dipegang Jero Wacik – yang kini menjadi tersangka korupsi di KPK – sineas Indonesia ramai-ramai mengembalikan Piala Citra, karena tak puas dengan kinerja sang Menteri yang terlalu ikut campur mengurusi dunia film Indonesia.

Selain itu, insan film Indonesia memprotes akibat perederan film Indonesia dibatasi dan membuka kran film impor secara besar-besaran. Dan film Indonesia yang main di bioskop dibatasi cuma main selama 2-3 hari. (endy)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.