Pro Kontra, Bandara Kulon Progo Dibangun 2015

0
4528
Warga desa tolak bandara Kulonprogo

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: PT Angkasa Pura (AP) I mematangkan desain dan penyelesaian pembebasan lahan terkait Bandara Kulon Progo, di desa Temon Yogyakarta, yang ditargetkan akan mulai dibangun pada 2015. Kini, AP I bersama mitra strategis GVK India tengah merampungkan desain bandara secara detail dan terperinci sembari menunggu pembebasan lahan bergulir.

“Desain bandara sedang dimatangkan, ditargetkan selesai awal 2015. Kalau desain sudah beres, kami kebut juga pembebasan lahannya, baru dilanjutkan pembangunan,” tutur Head of Corporate Planning PT Angkasa Pura I, Yudhaprana Sugarda

Bandara Kulon Progo direncanakan menjadi pengganti Bandara Internasional Adisucipto yang telah kelebihan kapasitas. Targetnya, Bandara Kulon Progo berkonsep airport city, dapat beroperasi pada 2017.

Corporate Secretary PT Angkasa Pura Airports, Farid Indra Nugraha mengatakan AP I membentuk perusahaan patungan atau joint venture bersama investor GVK dari India, yang sukses mengembangkan Bandara Mumbai dan Bangalore di India. Meski belum ada kesepakatan persentase kepemilikan saham, manajemen AP I menginginkan pihaknya menjadi pemilik mayoritas. Kerja sama sejak 2011 melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang diteken di New Delhi, India.

Kapasitas Bandara Kulon Progo didesain untuk dapat menampung 50 juta penumpang setiap tahun. Saat ini, Bandara Adisucipto melayani 3,5 juta penumpang per tahun; padahal kapasitas bandara hanya 1,5 juta penumpang.

Bandara yang rencananya memiliki luas 110.000 meter persegi ini akan dibangun dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, AP I akan membangun terminal dengan luas sekitar 106.500 meter yang berkapasitas 10 juta penumpang per tahun. Apron akan dibangun seluas 371.125 meter persegi, yang dapat menampung 28 pesawat. “Kapasitas bandara lebih besar dari Bandara Balikpapan dan didesain untuk 60 tahun,” ucapnya.

Saat ini memang tengah memasuki tahap pembebasan lahan dan telah disiapkan dana Rp 900 miliar untuk itu. “Diharapkan proses tersebut rampung pada April 2015, kemudian pada Mei, pemasangan tiang pancang atau groundbreaking dapat dimulai,” kata Farid.

Konstruksi Bandara Kulon Progo diperkirakan memakan waktu tiga tahun. AP I mememperkirakan, dana investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 7,5 triliun dan dapat terus bertambah seiring pengembangan konsep airport city. “Dananya dari joint venture, sama sekali tidak menggunakan dana pemerintah,” ujarnya.

AP I juga menjanjikan desain bandara maupun kelengkapan infrastrukturnya lebih baik dari bandara-bandara sebelumnya. Desain khusus telah ditawarkan investor GVK India dengan kekuatan ciri khas Yogyakarta.

Terkait pembebasan lahan, ia mengungkapkan, proses berjalan lancar, meskipun masih ada penolakan dari sebagian warga yang tersebar di sepanjang pesisir Kecamatan Temon, Kulon Progo, tersebut. “Dalam setiap pembangunan pasti ada pro dan kontra. Tapi kami yakin, dengan pendekatan secara kekeluargaan dan kebudayaan, prosesnya bisa berjalan lancar,” tutur Yudha.

Berdasarkan informasi terakhir, sekitar 2.800 pemilik lahan di lima desa Kecamatan Temon terdata sebagai warga yang terdampak pembangunan bandara baru tersebut.

Anggota Tim Pembangunan Bandara Baru (TP2B) Bambang Eko menyatakan, jumlah tersebut diperoleh dari hasil pendataan awal yang meliputi jumlah keluarga yang rumahnya terdampak pembangunan bandara, para penggarap lahan, dan sebagainya.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan bandara tidak termasuk dengan rel kereta, sekitar 600 hektare. “Sementara itu, jumlah keluarga yang rumahnya terdampak sekitar 500 keluarga,” ujarnya seperti diunduh laman SHNews.com, JUmat (14/11/2014)

Lahan tersebut sudah termasuk Pakualaman Ground (PAG) seluas 169 hektare. PA, Bambang memaparkan, sudah menyetujui untuk menjual PAG yang akan dijadikan lokasi pembangunan bandara kepada AP I. “Harga tergantung dari tim penaksir saat melakukan estimasi ganti rugi lahan,” katanya.

Untuk ganti rugi peng­garap PAG, PA menyerahkannya kepada PT AP I dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo. Ia menilai, pertimbangan penyerahan ganti rugi kepada AP I dan Pemkab ini agar tidak ada duplikasi pembayaran.

Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kulon Progo, Obed Tripambudi mengatakan, melalui pendataan awal diketahui, pihak yang berhak mengikuti konsultasi publik meliputi pemilik lahan, penggarap lahan, serta pemilik bangunan di atas lahan tersebut. ****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.