Presiden Jokowi Rencana Bentuk Badan Ekonomi Kreatif

0
1882
Presiden Joko Widodo

JAKARTA, bisniswisata.co: Terpisahnya sektor ekonomi kreatif dari Kementrian Pariwisata sempat menjadi bahan pertanyaan besar. Mengingat, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu penunjang ekonomi sekaligus membuat generasi muda lebih kreatif dalam berbagai karyanya.

Ternyata Visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam bidang ekonomi kreatif, masih tetap menjadi perhatian serius. Terbukti, ekonomi kratif akan ditangani satu badan tersendiri, atau dengan membentuk badan baru. Badan ini, satu level di bawah kementerin itu akan dinamakan Badan Ekonomi Kreatif.

“Itu akan menjadi badan ekonomi kreatif agar jangkauannya lebih kuat. Posisinya, sedikit di bawah kementerian,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Selasa (28/10/2014).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A Chaniago menambahkan Badan ini tidak akan menjadi lembaga pembuat kebijakan, tapi menjadi eksekutor atas pengembangan kegiatan ekonomi kreatif. “Dia (Badan Ekonomi Kreatif) lebih sebagai eksekutor melaksanakan, bukan pembuat kebijakan,” ujar Andrinof.

Mengenai anggaran untuk kedua badan tadi, Andrinof menyebut anggarannya akan masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015. “Ini secepatnya dibentuk, sekarang dipersiapkan perangkatnya dulu. Nanti akan masuk di RAPBN 2015, sekarang persiapkan desain dan perangkat,” ujar Andrinof.

Dalam pelaksanaan pemilu presiden lalu, Jokowi-JK sempat berjanji akan menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Ide ini bahkan menggerakkan kalangan penggiat seni untuk membantu Jokowi-JK pada pilpres lalu.

Jokowi-JK berjanji akan memberikan perlindungan penuh bagi karya kreatif dan inovasi. Tiga sumber hukum yang ada sekarang ini dianggap tidak menguntungkan negara dan bangsa. Tiga sumber hukum itu adalah HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) untuk melindungi kepentingan individu dan perusahaan, WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk melindungi hak suku tertentu dan GPL (General Public License) untuk melindungi karya kebudaan sebagai milik seluruh umat manusia.

Saat pengenalan Kabinet Kerja lalu, sempat ada kekecewaan dari para pendukung Jokowi. Mereka melihat ekonomi kreatif tidak ada dalam 34 menteri yang dikenalkan Jokowi pada Minggu (26/10/2014).

Siapa yang memimpin Badan Ekonomi Kreatif? Apakah kalangan musisi, seniman, budayawan, generasi muda kreatif? Ya kita tunggu saja. (endy)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.