Pembentukan Badan Otorita Danau Toba Masuki Tahap Harmonisasi

0
1145

Dr.Ir.Rahman Hidayat M Eng, Asdep Infrastuktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata. (Foto: HIlda Sabri Sulistyo)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Pembentukan Badan otorita pariwisata Danau Toba masuki tahap harmonisasi dan pembahasan yang lebih spesifik.Kini draft ada di kantor Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena PNS bisa terlibat di Badan Otorita Danau Toba, ungkap Dr.Ir Rahman Hidayat M.Eng

Asdep Deputi Infrastruktur Pelayanan, Perikanan dan Pariwisata, Deputi bidang Kordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Sumberdaya itu menambahkan bahwa pengelolaan Danau Toba dengan  konsep single management dan single destination seperti manajemen Angkor Watt yang mengangkat pariwisata Kamboja juga akan diterapkan di Danau Toba dan obyek wisata Candi  Borobudur.

“Pengembangan Danau Toba ini merupakan bagian dari ‎10 kawasan wisata seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Wakatobi, dan Morotai. Namun setiap daerah punya permasalahan yang berbeda jadi belum tentu semua harus diseragamkan dengan membentuk badan otorita, ujarnya, “ hari ini.

Menurut Rahman, ide Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli oleh masing-masing deputi sudah ditindak lanjuti dan pihaknya mendapat tugas fokus ke destinasi Danau Toba, Borobudur dan KEK Tanjung Lesung. Kordinasi dan percepatan pembangunan harus terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini.

Pemerintah akan membangun infrastruktur pendukung seperti bandara, jalan tol, rel kereta api, perhotelan, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya berstandar internasional sehingga dibutuhkan grand design dan tata ruang baru dengan tetap meningkatkan kualitas lingkungan Danau Toba.

“Menko Maritim dan Sumberdaya serta  Kementrian terkait sudah sepakat dengan pendirian Badan Otirita Danau Toba ini sehingga kami semua gerak cepat untuk merealisasikan pembentukannya. Jadi pembagian kerja siapa melakukan apa sedang berlangsung di Kementrian PAN dan RB karena harus di harmonisasikan secara detil. Kalau PNS ditunjuk sebagai pengelola maka status dan penggajiannya bagaimana,” kata Rahman Hidayat.

Menurut dia, badan otorita terbentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres), jadi dana APBN, APBD,  DAK yang mengalir harus diatur juga. Tujuh bupati di kawasan Danau Toba juga harus melepaskan sebagian wewenangnya agar fungsi badan otorita dapat berjalan. Selama ini pengelolaan kawasan wisata berkiblat pada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) seperti Nusa Dua Bali.

“Untuk kawasan Danau Toba seluas 500 ha dan wewenang 7 bupati serta Borobudur  seluas 5000 ha dengan tiga pengelola saat ini mulai dari Kemendikbud, PT Taman Wisata Candi Boribudur dan Ratu Boko serta Pemda sendiri  permasalahannya berbeda-beda. Jadi untuk menjadi single destination single management itu dibutuhkan terobosan-terobosan,” kata Rahman

Menindak lanjuti hasil rapat 9 Januari lalu antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli, dihadiri Menteri Koordator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B. Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama  para bupati serta plt Gubernur  setempat, pihaknya akan kembali melakukan rapat kordinasi dalam waku dekat.

Pembenahan infrastruktur terutama bandara Dinisa yang berada di Parapak misalnya dibutuhkan agar wisman bisa langsung mendarat di tempat tanpa harus mengalami perjalanan panjang 5-6 jam dari bandara Kualanamu, Medan. Bandara Sibisa di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir yang dibangun sejak  tahun 1977 ini runway akan diperpanjang dari 7500 meter menjadi 2500 meter.

“Dalam mengembangkan Danau Toba, Borobudur dan KEK Tanjung Lesung yang menjadi tanggungjawab di deputi kami  spiritnya tetap  konservasi tapi harus jadi tujuan wisata internasional dan jadi daya tarik baru di luar Bali sehingga mampu menyedot kunjungan wisman yang seharusnya sudah dilakukan dari 20 tahun lalu, tandas Rahman.

Pihaknya berharap sinergi dan kordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan stakesholder pariwisata untuk merevitalisasi 10 destinasi wisata baru yang di unggulkan pada 2016 ini ritme kerjanya bisa kompak dan berjalan lancar karena tahun depan akan banyak lagi destinasi lama yang akan dikembangkan lagi.

Menko Maritim dan Sumberdaya, Rizal Ramli berharap dengan pengelolaan Danau Toba  yang lebih terkoordinasi maka bisa menjelma menjadi  Monaco of  Asia yakni pariwisata tingkat internasional yang dapat memikat banyak wisatawan mancanegara khususnya.

“Kita akan jadikan Danau Toba ini Monaco of Asia, karena orang sudah tahu kalau Monaco itu bagus, cantik, pemandangannya indah dan bersih,” ucap Rizal Ramli dalam berbagai kesempatan. (hildasabri@yahoo.com).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.