Pelaku wisata Banten Sambut Baik Sosialisasi Dan Advokasi Pelaksanaan TDUP

0
972
Pekerja asing di perhotelan segera masuk ke RI memanfaatkan kesepakatan MEA ( foto repro mcha-id.com)

SERANG, test.test.bisniswisata.co.id: Ruangan pertemuaan hotel D’Gria, Serang, penuh dengan kalangan industri pariwisata seperti Administrator KEK Tanjung Lesung, praktisi hotel, biro perjalanan wisata, utusan Disbudpar dari berbagai kabupaten/kota di provinsi Banten hingga kepala desa.

“Buat kami bimbingan teknis mengenai Tata Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP) ini bermanfaat karena kami harus sosialisasikan lagi bagi para pelaku industri pariwisata. Kalau selama ini pelaku wisata harus mengurus perizinan ke beberapa tempat maka TDUP memangkas birokrasi jadi jika persyaratan sudah lengkap tinggal diajukan ke Nana Sastra Permana, S.IP., M.Si, Kabid Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Serang, ungkap Jenni, Kepala Seksi di Disbudpar Cilegon, kemarin di sela-sela kegiatan “Advokasi Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) di Serang – Banten.

Kementerian Pariwisata melalui Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Asdep Industri Pariwisata menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi TDUP itu untuk mempersiapkan SDM di lingkungan pemerintahan maupun para pelaku mengenai pentingnya memiliki TDUP dan serifikasi usaha maupun sertifikasi profesi apalagi menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA) mulai awal Januari 2016. Di tambah lagi November lalu Menpar Arief Yahya canangkan kawasan KEK Tanjung Lesung masuk menjadi 10 Destinasi Wisata Baru di Indonesia mulai tahun depan juga.

“Dalam bimbingan teknis ini, terdapat dua kegiatan yaitu sosialisasi Kebijakan Industri Pariwisata menghadapai MEA dan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. Tujuan bimbingan teknis ini adalah agar para pelaku usaha dan industri pariwisata memahami tata daftar usaha pariwisata (TDUP), sertifikasi usaha dan regulasi,” kata Drs. Partono, MM, Kabid Administrasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata – Kementerian Pariwisata yang menjadi nara sumber utama dalam sosialisasi ini.

Drs Partono MM
Drs Partono MM

Menurut dia, salah satu program kebijakan industri pariwisata menghadapi MEA adalah kebijakan strandarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata bagi para pengusaha pariwisata.. Didalam kebijakan ini terdapat tata daftar usaha pariwisata (TDUP), standar usaha, pedoman penyelenggaraan sertifikasi usaha dan regulasi terkait

“ Dengan adanya TDUP ini proses pengajuan usaha pariwisata lebih singkat waktunya dan tidak dikenakan biaya. Keuntungannya salah satunya lebih prestise , karena udah diakui oleh pemerintah,” kata Partono.

Bimbingan teknis ini merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan Pemerintah Provinsi Banten dan dibuka oleh Drs. Arief Fadilla – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten . Kegiatannya meliputi : Seminar dengan topic pada sesi pertama yaitu “Kebijakan Industri Pariwisata Menghadapai MEA”.

Pada sesi kedua dengan topic “Tata Cara Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)“ menghadirkan narasumber yakni Drs. Partono, M.M (Asdep Industri Pariwisata), Nana Sastra Permana, S.IP., M.Si. Kabid Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Serang).

Saat ini ada sekitar 56 jenis usaha di bidang industri pariwisata yang bisa digarap oleh para pengusaha. Untuk itu kami ingin mempermudah buat mereka yang mau usaha cukup dalam 14 hari malah di Serang dapat diproses dalam 5 hari jika persyaratannya sudah lengkap semua,” ujarnya.

Partono mengatakan bahwa dasar hukum UU no 10/2009 tentang kepariwisataan pada pasal 15 ayat 1 dan 2 sudah tertulis bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata maka pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan peratutan menteri.

Industri wisata, kata Partono, merupakan kumpulan usaha terkait menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan nusantara maupun mancanegara jadi ada ada standar-standar usaha yang harus dipenuhi.

“Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan sesuai standar, hak informasi mengenai daya tarik wisata, perlindungan hukum, keamanan, asuransi dan lainnya karena itu setiap pengusaha berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai regulasinya,” ungkapnya.

Saat ini standar usaha disusun dengan Peraturan Menteri dan ada 13 bidang atau 56 sub jenis usaha yang menerapkan standar usaha. Sedangkan untuk sertifikasi usaha pariwisata di lakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) pariwisata dan untuk standar kompetesi profesi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pariwisata ( LSP).

Partono mengatakan bahwa standar usaha pariwisata harus mendapat perhatian karena dimana wisatawan berada maka factor keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kebersihan yang menjadi perhatian utamanya.

“Tujuan standarisasi maupun sertifikasi usaha pariwisata untuk menjamin kualitas produk yang memenuhi kebutuhan wisatawan sebagai konsumen, membverikan perlindungan kepada semua pihak, meningkatkan kualitas pelayanan hingga akhirnya meningkatkan produktivitas usaha pariwisata,”

Menghadapi MEA, ujarnya, ada 32 profesi yang disepakati dapat diisi oleh warga Asean untuk Front Office yaitu FO Manager, FO Supervisor, Resepsionis,operator telepon, Bell boy. Jenis Food Production terbuka bagi Demi chef, Commis chef, Chef de Partie, Commis Pastry, Bakesr, Butcher.

Untuk Food and Beverage meliputi F & B Director, F & B Oulet Manager, Head Waiter, Bartender, Waiter dan Executiv Chef. Sementara bidang House Keeping terbuka untuk Executive housekeeper, Laundry manager, Floor supervisor, Laundry Attendant, Room attendant serta Public area cleaner.

Untuk Travel Agencies, di era MEA yang terbuka di isi pekerja asing adalah Genaral manager, Assistant GM, Senior travel consultant dan Travel consultant. Sementara bidang Tour Operation terbuka untuk posisi Product manager, Sales and marketing manager, Credit manager. Ticketing manager dan Tour manager.

“Jadi total ada 32 posisi yang disepakati dalam Mutual Recognition Agreement ( MRA) dalam kesepakatan Pasar Bebas Asean ( MEA) sehingga sertifikasi profesi dan sertifikasi usaha bagi para pelaku pariwisata sangat penting,” tegas Partono.( hildasabri@yahoo.com).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.