“Pasubayan Bendesa” Adat Gelar Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa

0
987

MANGUPURA, test.test.bisniswisata.co.id, Pasubayan Bendesa Pekraman/Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Minggu 20 Maret siap melaksanakan aksi damai di bundaran Taman Patung Ngurah Rai Tuban (pintu Tol Tuban). Aksi berupa penyampaian aspirasi dan parade ogoh- ogoh yang bergerak dari Pura Desa Adat Kelan ke bundaran Taman Patung Ngurah Rai. Demikian disampaikan I Wayan Gendo Suardana Pelaksana Mandat Teknis/Koordinator ForBALI, saat menyampaikan pengumuman hal aksi tersebut.
Pengumuman resmi yang diterima Rep. BisnisWisata.co.id menyebutkan:
“Pasubayan Bendesa Pekraman/Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Kepada Yth. Seluruh Rakyat Bali
Om Swastiastu
Pada hari Minggu, 20 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 wita, Pasubayan Desa Pekraman/Adat Bali tolak reklamasi Teluk Benoa akanmenggelar aksi massa damai, berupa penyampaian pendapat dan parade ogoh- ogoh.
Aksi damai tersebut akan digelar di bundaran Taman Patung Ngurah Rai Tuban (pintu Tol Tuban) diawali dengan long march dari pura desa adat Kelan (Sebelah selatan Bandara). Tujuan dari aksi ini adalah untuk menghentikan rencana reklamasi Di kawasan suci Teluk Benoa. Aksi ini sekaligus sebagai wujud permintaan kepada Presiden Jokowi agar mencabut dan membatalkan Perpres No 51 Th 2014.
Oleh karenanya, diberitahukan kepada seluruh rakyat Bali terutama pengguna jalan yang melalui jalur lokasi aksi, agar menghindari rute tersebut. Sekiranya masyarakat yang menuju ke arah bandara, dimohon mendahului berangkat agar tidak mengalami hambatan lalu lintas.
Demikian pengumuman sekaligus permakluman ini disampaikan agar kiranya dapat dipahami. Mari Berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan tanah leluhur dari segala bentuk eksploitasi.
Om Santhi..santhi..santhi Om
Denpasar, 17 Maret 2016
Atas seijin, Pasubayan Desa Pekraman/ Adat Tolak Reklamasi Teluk Benoa.
I Wayan Gendo Suardana (Pelaksana Mandat Teknis/Koordinator ForBALI)

Terkait aksi penolakan reklamasi atas Teluk Benoa sampai pada tingkat menurunkan desa adat tak kurang pendapat yang disampaikan sejumlah pengamat mau pun pengusaha asing di Bali. “Jika desa adat sudah berbicara, sebaiknya didengarkan. Saat mereka bertindak semua pihak tidak akan mampu mengendalikannya,’’ ungkap pengusaha asal Australia yang sudah lebih dari 30 tahun mengembangkan usahanya di Bali.

Kewajiban Moral
Jika pada aksi-aksi sebelumnya hanya beberapa bendesa adat yang menggerakkan krama (masyarakatnya) untuk turun lapangan menyampaikan aspirasinya. Minggu 20 Maret yang ‘’turun arena’’ atas nama ‘’pasubayan desa pekraman”. Pasubayan desa pekraman, jelas jro Bendesa Pekraman Kuta Wayan Swarsa adalah salah satu bentuk implementasi dari harmonisasi dalam ajaran Tri Hita Karana. Wujud semakin lekatnya hubungan moral satu dengan lainnya.
Dalam ranah adat Bali, jelas Jro Bendesa Kuta, hubungan moral yang didasari pasidhi – karan / kekerabatan dikenal dengan istilah pasubhayan, yang bermakna satu bentuk perjanjian atau kesepakatan moral berdasarkan visi dan tujuan sama. Pasubhayan tidak ada bedanya dengan pakta integritas dalam istilah kekinian, tuturnya.
Lebih jauh disampaikan, bahwa sikap penolakan komponen adat Bali terhadap rencana reklamasi kawasan suci Teluk Benoa semakin masif. Makin menguat dengan pernyataan terbuka yang disampaikan 26 desa adat / pakraman di Bali untuk membentuk satu kesepakatan moral berupa pasubhayan desa adat / pakraman penolak reklamasi kawasan suci Teluk Benoa. Bukan saja dalam bentuk lisan tetapi ke depannya akan berkembang dalam format tertulis, termatub jelas pasal demi pasal.

Ketegasan pemerintahan adat
Ketegasan pemerintahan adat

Yang pasti, jelas Jro Bendesa Kuta, ada satu sikap , satu visi dan satu penanganan terhadap permasalahan Bali. Kedepan, penanganan persoalan terkait wilayah Bali, tidak saja berbicara hal yang terjadi di kawasan suci Teluk Benoa. Juga, segala hal bentuk perilaku ketidak patutan terhadap alam lingkungan tanah Bali. Pasalnya, setiap pekraman di Bali memiliki tata aturan tersendiri . Namun untuk kepentingan Bali secara holistik diperlukan panduan yang disepekati bersama, seperti upaya penyelamatan dan pelestarian terhadap perusakan hutan dan pengurugan laut, sungai, hutan dan segala mata air oleh pihak non adat mau pun adat Bali .
Demikian juga dengan upaya menjaga kawasan suci, tuturnya lebih lanjut perilaku menjaga kebersihan, dan memberikan sanksi hukum adat Bali kepada pihak adat dan non adat Bali sesuai bobot pelanggaran yang dilakukan .
“Substansi pasubhayan adat Bali ini, tentu saja menjadi kewajiban semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pusat. Karena bentuk penyelamatan dan pelestarian alam lingkungan adalah satu bentuk awal untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Hal yang sama juga menjadi patitis atau tujuan desa adat / desa pakraman di Bali, yaitu : mapakardi kasukertan jagat ‘’, tegasnya.
Menurut Jro Bendesa Wayan Swarsa, pasubhayan adat Bali ini akan semakin meluas. Pasalnya ada dharma sasana / kewajiban moral dari semua pihak di Bali untuk melakukan pasubhayan karena menapaki tanah yang sama , tanah Bali . Semua pihak diminta menghentikan perbedaan sikap tentang reklamasi Teluk Benoa. Hentikan reklamasi teluk benoa dengan dalih apapun, cabut Perpres no 51 / 2014.
‘’Kita semua bersaudara karena berpijak di tanah yang sama. Tanah Bali adalah replika kecil tanah nusantara,’’ tegas Jro Bendesa Kuta. (dwi:[email protected])

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.