NTB Minta Presiden Cabut Larangan Rapat di Hotel

0
714
Ballroom hotel sepi

MATARAM, BISNISWISATA.CO.ID: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin, Selasa (27/1) menyatakan akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Suratnya meminta Presiden untuk segera mencabut larangan rapat di hotel menyusul mulai berdampak terhadap para pelaku pariwisata di daerah ini.

“Saya bersama gubernur secara khusus akan menyurati Presiden Jokowi untuk segera mencabut larangan rapat di hotel itu,” kata Amin saat menerima menerima massa dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPP) NTB yang berunjuk rasa terkait larangan rapat di hotel, di Kantor Gubernur NTB, kemarin.

Selama ini Pemerintah Provinsi NTB loyal terhadap kebijakan pemerintah pusat. Tetapi jika kebijakan itu tidak pro rakyat, maka sudah sepantasnya pemerintah daerah untuk buka suara. “Apa yang menjadi tutuntan para pelaku wisata untuk mencabut larangan itu sudah sejak awal kami sudah memprotesnya, karena memang kebijakan ini tidak pro rakyat,” tegasnya.

Sebagai daerah pariwisata, lanjut dia, selama ini NTB berharap banyak dikunjungi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Terlebih lagi pariwsata NTB mengandalkan kedatangan wisatawan dari acara MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

“Kita setuju pelarangan itu untuk efisiensi anggaran dan kita taat terhadap pemerintah pusat. Tetapi, jangan karena satu kebijakan itu berefek kepada yang lebih luas. Dalam arti kata kita menghidupkan yang satu justru mematikan yang lain,” kata Amin seperti dikutip laman Antara, Kamis (29/1/2015).

Puluhan karyawan hotel yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSPP) NTB menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan larangan rapat di hotel. Mereka menyampaikan aspirasinya tersebut di depan kantor Wali Kota Mataram dan Kantor Gubernur NTB.

Dalam aksi unjuk rasa itu, koordinator lapangan, Mardi’i mengatakan kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan-RB itu merugikan para pekerja dan pengusaha kecil bahkan usaha ekonomi kreatif masyarakat akan mati suri.

Sebab, jika kondisi ini terus-terusan terjadi dalam dua bulan ke depan, pihaknya meyakini para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari pariwisata terancam menjadi pengangguran. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah provinsi NTB bisa melakukan langkah nyata untuk mencegah timbulnya masalah-masalah sosial di tengah masyarakat. ****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.