Menaker: Visa Turis Disalahgunakan untuk Kerja Ilegal

0
1952
Warga Taiwan dan China salahgunakan visa Dideportasi

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri menemukan modus visa turis atau visa kunjungan yang disalahgunakan oleh warga negara asing untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. Modus ini dilakukan, setelah Indonesia memberikan visa bebas kunjungan wisata ke lebih dari 50 negara.

“Pemberi visa bebas kunjungan wisata tujuannya memang baik, agar turis asing lebih banyak berwisata ke Indonesia. Namun sisi negatufnya juga ada mereka menyalahgunakan untuk bekerja secara ilegal. Kasus seperti ini harus segera ditangani secara bersama dengan melakukan sanksi tegas,” tegas Menaker seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di kantor Kemnaker di Jakarta, Jumat (18/9).

Dijelaskan, bebarapa pekerja asing yang menggunakan visa wisata sudah diambil tindakan tegas, dengan mendeportasi ke negara asalnya. Umumnya mereka bekerja menjadi operator telekomunikasi, hingga tempat hiburan malam. “Kami terus melakukan operasi pekerja ilegal asing, karena keberadaanya sangat merugikan,” paparnya.

Selain itu, Menaker mengusulkan untuk membuka layanan terpadu sebagai pencegahannya. “Kami minta bantuan imigrasi untuk membantu deteksi awal dengan memeriksa kelengkapan paspor, visa kerja dan dokumen lainnya. Ini juga menghindarkan kasus trafficking atau perdagangan orang.” sarannya.

Hanif apresiasi tehadap Menkumham yang melakukan deteksi finger print dan blacklist terhadap para TKI ilegal dan mafianya yang sudah dideportasi dari negara-negara penempatan sehingga tidak terulang lagi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menambahkan koordinasi kerja sama Kemnaker dan Kemkumham berjalan baik harus dan ditingkatkan lagi. Pihaknya menyambut baik integrasi sistem data secara online untuk mempermudah pengawasan dan penindakan hukum terhadap TKA ilegal, yang memanfaatkan visa kunjungan wisata.

“Penindakan hukum terhadap TKA ilegal yang menggunakan visa kunjungan wisata akan lebih mudah bila didukung adanya informasi dan data yang lengkap. Pemantauan dan pengawasan akan lebih mudah dilakukan secara bersama-sama,” kata Yasonna.

Selama ini, kata Yasonna, pihak imigrasi langsung memeriksa dan menindak secara hukum bila mendapatkan informasi, pengaduan, dan laporan adanya TKA ilegal dari pihak Kemnaker. Pemeriksaan, sidak, dan operasi yustisi terhadap TKA ilegal pun melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kemnaker.

Sedangkan terkait adanya TKA ilegal yang masuk dengan menyalahgunakan visa kunjungan, Yasonna mengaku tengah berkoordinasi juga dengan Kementerian Pariwisata untuk menanganinya.

”Idealnya, kunjungan wisata itu menggunakan travel agent sehingga pengawasannya lebih mudah. Jadi tinggal di data jumlah turis yang masuk harus sama dengan yang kembali ke negaranya agar tidak ada TKA ilegal yang kerja di Indonesia,” kata Yasonna. (marcapada2015@yahoo.co.id)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.