Kontrak Hotel Indonesia & Grand Indonesia Rugikan Negara Rp 1,2 triliun

0
2463
Grand Indonesia Jakarta (Foto: is.asia-city.com)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Kontrak antara PT Hotel Indonesia Natour (Hotel Indonesia) dengan PT Grand Indonesia, diduga merugikan negara sebesar Rp 1,2 triliun. Kontrak BOT yang ditandatangani pada tahun 2004, disinyalir penuh kongkalikong yang hanya menguntungkan pribadi maupun perusahaan sehingga negara mengalami kerugian yang sangat besar.

Karena itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil sekaligus akan memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Hotel Indonesia Natour (HIN) periode 1999-2009 A.M. Suseto. Pemeriksaan terkait dugaan kerugian negara akibat perpanjangan kontrak dan pembangunan dua bangunan di luar kontrak build, operate, transfer (BOT) antara PT HIN dan PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI), anak usaha Djarum Group yang memiliki sebagian besar saham PT Grand Indonesia (GI).

“Saseto membenarkan ada kerja sama dengan PT GI terkait dengan pembangunan hotel, mall dan parkir. Tidak termasuk di situ pembangunan perkantoran dan apartemen,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah di Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Arminsyah mengatakan dari perpanjangan kontrak Kejagung menduga negara mengalami kerugian sebesar Rp1,29 triliun. Sebab dalam perpanjangan kontrak masih menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tahun sebelumnya.

Selain Suseto Kejagung juga mengagendakan pemeriksaan 4 orang saksi lainnya, Dirut PT GI Chandra Indra Kunarta, Direktur PT GI Tessa Natalia Hartono, Direktur Keuangan PT GI Hary Kusnadi, dan Direktur PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Sayangnya keempat saksi mangkir tidak mau memenuhi panggilan Kejagung, tanpa keterangan.

Begitu juga Johanes Arief Hartono (Direktur Utama PT. Cipta Karya Bumi Indah Periode 2004), Fransiskus Yohanes Hardianto Lazaro ( Dirut PT. Grand Indonesia) dan Wijajanto Samirin (Swasta), tidak hadir dalam pemeriksaan penyidik Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto menambahkan dalam kasus ini, Kejakgung sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satu yang diperiksa,h mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi. Selain Laksamana Sukardi, Kejagung akan memeriksa Direktur Utama PT Grand Indonesia, Fransiskus; Dirut PT Cipta Karya Bumi Indah, Johanies; dan Wijajanto dari pihak swasta.

Awalnya, jelas Kapuspenkum, negara memiliki lahan yang saat ini terbangun kompleks Grand Indonesia dan mempercayakan lahan itu kepada PT HIN. Tahun 2002, perusahaan milik negara tersebut melakukan kerja sama dengan PT Cipta Karya Bumi Indah (PT CKBI) untuk membangun lahan itu.

Kerja sama yang baru diteken pada 2004 itu menggunakan skema perjanjian bangun-guna-serah atau built-operate-transfer (BOT). Dalam skema perjanjian itu, hanya empat aset yang sepakat untuk dibangun, yakni hotel bintang lima Kempinsky, pusat perbelanjaan Grand Indonesia west mall, east mall dan fasilitas parkir. Pada praktiknya, pembangunan Menara BCA dan Hotel Kempinski di luar dua Mal, Hotel Indonesia dan Parkir, 2004 tidak masuk ke negara.

Namun, PT CKBI melalui anak perusahaannya, PT Grand Indonesia, melakukan subkontrak lagi dengan pengusaha lain, yakni BCA dan Apartemen Kempinsky.
Menara BCA dan Apartemen Kempinsky pun memiliki bangunan di aset lahan milik negara tersebut. Dua pembangunan itu selama ini tidak memberikan pemasukan kepada negara karena di luar dari perjanjian.

Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-10/F.2/Fd.1/02/2016, tanggal 23 Februari 2016. Peningkatan kasus ini ke penyidikan karena, PT CKBI diduga secara sepihak membangun Menara BCA dan Hotel Kempinski di luar kesepakatan dengan PT HIN.

Kerjsama antara dua usaha itu meliputi, bangunan di atas tanah negara seluas 42. 815 m2 untuk hotel bintang lima, pusat perbelanjaan I 80 ribu m2, pusat perbelanjaan II 90ribu m2 dan Fasilitas Parkir 175 ribu m2. (endy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.