Ketua Komisi I DPR: Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

0
515
Turis China

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Desakan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara, terus bergulir. Kini Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari juga meminta hasl serupa. Sebelumnya desakan muncul dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

Komisi I DPR menilai evaluasi harus meliputi keseluruhan untuk menetapkan negara yang kerap menyalahgunakan izin sehingga bebas visa bagi negara perlu dicabut. Juga agar pemerintah tak keliru menentukan kebijakan bebas visa.
“Bisa dievaluasi dulu oleh pemerintah. Tentunya kalau bagi negara yang menyalahgunakan bebas visa, bukan untuk wisata, ya perlu dicabut,” kata Abdul Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1/2017).

Adapun negara-negara yang menurutnya wajib dicabut bebas visanya adalah negara-negara yang banyak menyalahgunakan izin bebas visa, baik sebagai pekerja asing ilegal, pengedar narkoba, atau untuk kejahatan siber. “Saya minta pemerintah tak khawatir akan kehilangan kunjungan wisatawan mancanegara karena mencabut izin bebas visa,” ucapnya.

Menurut dia, kunjungan wisatawan mancanegara juga dipengaruhi hal-hal lain, tak hanya penggunaan visa. “Tidak perlu khawatir. Menurut saya, Indonesia sudah sangat kaya dengan destinasi wisata yang sangat bagus dan tidak kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) minta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa agar “serbuan” TKA ilegal tak benar-benar terjadi. “Nah kebijakan bebas visa juga asal muasalnya penyebab pertama. Karenanya harus ditinjau ulang kebebasan kebijakan visa itu,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

Diakuinya, telah menyampaikan kepada pemerintah agar mengontrol dan mengawasi lebih ketat terkait masuknya TKA ilegal tersebut. Pemerintah telah merespons, terutama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang sudah melakukan sidak ke banyak titik untuk melakukan pengecekan atas hal tersebut.

“Saya lihat, Alhamdulillah Menteri Tenaga Kerja sudah melakukan sidak kemana-mana walaupun masih sebagian kecil. Berarti itu ada,” kata dia.

Sementara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sudah mengantongi daftar negara-negara yang akan dievaluasi terkait kebijakan bebas visa. “Tapi tentu terlalu early kalo saya buka. Biar nanti Dirjen Imigrasi dan terkait lakukan evaluasi itu,” kata Luhut, di Istana Bogor, Rabu (4/1/2016).

Luhut mengatakan, evaluasi ini dilakukan karena jumlah turis dari sejumlah negara tersebut yang masuk ke Indonesia sangat kecil. Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi apabila visa tersebut disalahgunakan untuk bekerja di Indonesia. (*/BBS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.