Ketua Asita: Pemprov, Pemkab dan Pemkot di 10 Destinasi Wisata Baru Harus Siap dan Pro-Aktif

0
799

Asnawi Bahar, Ketua Umum DPP Asita minta pemerintah tingkat provinsi, pemerintah  kabupaten maupun pemerintah kota yang menjadi destinasi baru 2016 pro aktif dan menyiapkan diri menyambut kunjungan wisatawan. ([email protected])

JAKARTA, bisniswisaa.co.id: Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita), Asnawi Bahar mengatakan Pemerintah Provinsi, Pemkab maupun Pemkot dari 10 destinasi wisata baru yang ditetapkan pemerintah tahun 2016 harus mampu melakukan percepatan akses infrastruktur dan promosi wisata daerahnya masing-masing.

Seperti diketahui sejak November tahun lalu Menteri Pariwisata Arief Yahya sudah menyebutkan rencana  pembangungan 10 destinasi wisata prioritas di tahun ini yaitu masing-masing Borobudur,  Jateng, Mandalika, NTB,  Labuhan Bajo, NTT Bromo-Tengger-Semeru,  Jatim, Kepulauan Seribu,DKI Jakarta,  Toba, Sumut, Wakatobi, Sultra, Tanjung Lesung,Banten,  Morotai, Malut;dan Tanjung Kelayang,Bangka Belitung.

“Percepatan pengembangan 10 destinasi wisata prioritas  itu dengan mengggunakan pendekatan konsep single destination single management, Jadi semua daerah yang telah ditunjuk harus bejerja keras, bersinergi dan branding. Kalau sudah branding maka pelayanan harus sesuai janji,”.

Menurut Asnawi Bahar, pemerintah dari 10 destinasi wisata baru itu harus menyadari dan menyikapi apresiasi yang diterima oleh daerahnya sebagai tujuan wisata baru di luar Bali karena itu harus fokus dan bersungguh-sungguh dalam menyiapkan infrastuktur terutama aksesibilitas untuk mencapai kesana maupun kesiapan sumber daya manusianya (SDM).

“Kalau Menpar Arief Yahya sudah mengumumkan dan Presiden menyetujui maka pastinya sudah melalui pertimbangan yang matang. Jadi soal Morotai masuk dalam 10 destinasi baru tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal yang penting adalah Pemprov, Pemkab dan Pemkot pro aktif dan melakukan percepatan,” tegas Asnawi.

Pemerintah telah menggodok lahirnya  lahir Badan Otorita Toba, kemudian diikuti Badan Otorita Borobudur bisa mencakup Sangiran, Karimun Jawa, Dieng dan Joglo Semar. Dalam struktur badan tersebut sebagai  Dewan Pengarah Menko Maritim, Ketua Harian Menpar  dengan anggota menteri-menteri terkait termasuk Menpan.

Pembentukan Badan Otoritas tersebut sebagai trobosan regulasi dalam  mempercepat kenaikan kunjungan wisman, karena dari pengalaman selama ini sistem pengelolaan single destination dengan multy management  menjadi penghambat  terhadap peningkatan wisman ke Indonesia

Menurut Asnawi Bahar, pemerintah dari 10 destinasi wisata baru harus pro aktif dan menganggarkan dana untuk mempromosikan daerahnya dan menyiapkan kebutuhan wisatawan yang sudah tiba di sana “Jangan sampai wisatawan yang datang jadi kecewa karena ekspektasinya tidak sesuai dengan janji promosinya,” ujarnya

Oleh karena itu sosialisasikan dulu secara mudah dan murah melalui media sosial dan pers nasional maupun internasional bagaimana mencapai kesana, apa yang bisa dilakukan dan yang utama adalah mempersiapkan masyarakat setempat untuk menjadi tuan rumah yang baik.

Asnawi menegaskan bahwa kesiapan 10 destinasi wisata baru ini bukan wacana lagi dan harus siap sehingga prioritas anggaran, sinergi dan akselerasi di berbagai program harus segera diwujudkan. Pemerintah di tingkat provinsi, pemerintah daerah dan kota harus berkejaran dengan waktu karena pariwisata adalah bagian dari Nawacita program Presiden Jokowi. ([email protected])

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.