Keputusan Kemeneg BUMN rombak Direksi dan Komisaris PT Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC) Timbulkan Pertanyaan

0
1476
Sapta Nirwandar

Sapta NirwandarJAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id; Kemeneg BUMN melakukan perombakan total Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau disebut PT Pengembang Pariwisata Indonesia (PT PPI). Jajaran direksi dinilai gagal mengelola kawasan wisata di Mandalika, Lombok.

“Sejak awal saya menegaskan bahwa direksi PT ITDC tidak berkinerja dengan baik karena itu puncaknya kira-kira bulan Maret lalu, kami memberikan teguran tertulis bahwa direksi tidak perform,” ujar Sapta. Nirwandar, mantan Komisaris Utama PT PPI,  usai acara serah terima jabatan di Kementrian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (02/11).

Sapta Nirwandar                        Dewan Komisaris, kata Sapta, memberikan peringatan keras agar direksi bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan groundbreaking Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok pada Desember 2015 dan jika hal ini tidak dapat disiapkan hingga waktu tersebut, Dewan Direksi diminta untuk mengundurkan diri.

Anehnya, yang terjadi justru pada pertengahan Oktober 2015 terjadi pergantian Dewan Direksi, dengan menyisakan satu direksi lama yang justru tidak perform. Kemudian di susul dengan pergantian Dewan Komisaris dimana dia harus menyerahkan jabatannya pada Menteri Pariwisata di era Presiden Gus Dur yaitu I Gede Ardika.

“Yang dipersoalkan bukan siapa pengganti saya, tapi proses pergantiannya karena satu direksi lama yang tidak perform tersebut justru tetap dipertahankan. Selain itu laporan Dewan Komisaris bahwa perkembangan ITDC tidak perform, tidak menghasilkan sesuatu yang menggembirakan selama 4 tahun disikapi dengan melakukan perombakan total termasuk Dewan Komisaris,” ungkap Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif era Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini.

Menurut Sapta, sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditugasi pemerintah, dirinya sudah memberikan memberikan nasihat, termasuk teguran namun justru terjadi pergantian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan hanya meninggalkan satu direksi lama sehingga tercium bau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam perombakan itu.

Menyinggung terjadinya perombakan adalah akibat adanya overbudget dengan nilai signifikan pada Laporan Laba-Rugi untuk pos Beban Pengembangan Lombok dan Beban lain-lain yang masing-masing sebesar 349 persen dan 174 persen dari nilai anggaran di RKAP. Monotoring pelaksanaan RKAP dan otorisasi pengeluaran tidak sesuai dengan RKAP yang telah disusun sebelumnya.

Kemudian lanjutnya, Dewan Komisaris menyampaikan ketidakpuasannya atas pembangunan kawasan Mandalika Lombok yang sangat lamban, padahal sudah dilakukan peresmian oleh Presiden sejak Oktober 2011.

Atas dasar hal di atas, Dewan Komisaris kemudian meminta direksi memberikan klarifikasi terkait overbudget dari sisi penyebab maupun akibat yang ditimbulkan. Direksi juga harus bekerjasama dengan komite untuk mengaudit overbudget tersebut dan merumuskan langkah antisipatif agar tidak terulang kejadian serupa.

Kemudian, kata Sapta, pada 13 September 2015 Dewan Komisaris dan Direksi kembali lakukan pembahasan Laporan Keuangan hingga bulan Agustus dan up date persiapan groundbreaking dan pembangunan kawasan Mandalika Lombok.

Namun, dalam rapat tersebut direksi kembali membuat gerah Dewan Komisaris sehingga pihaknya tidak lagi dapat mentolerir keterlambatan pembukaan kantor perwakilan PT ITDC di Jakarta dan memberikan tenggat waktu hingga 23 Oktober 2015.

“Anehnya pada pertengahan Oktober 2015 terjadi pergantian direksi dengan menyisakan satu direksi lama. Sedangkan Dewan Komisaris dilakukan pada 2 November 2015 ini. Pertanyaannya ada apakah di balik proses pergantian ini?” ungkapnya. (hildasabri@yahoo.com)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.