Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Wisatawan Rugikan Negara Rp 1 Triliun

0
772
Turis Inggris keliling desa di Yogyakarta (foto: sigit kurniawan antara)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: KEBIJAKAN bebas visa kunjungan wisatawan yang baru diberlakukan terhadap sejumlah negara, berdampak pada penurunan pemasukan negara. Diperkirakan, sudah ada Rp1 triliun potensi pemasukan negara yang hilang karena warga asing tak lagi membayar visa ke Indonesia. Sementara wisatawan yang masuk baru 10 ribuan orang.

“Jadi tak setimpal antara pemasukan dan pendapatan dari wisatawan. Kami meminta Pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan itu, apalagi kabarnya akan ada tambahan lagi kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing,” papar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin saat rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR RI dengan jajaran kementerian RI di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (15/2/2016).

Tubagus melanjutkan, salah satu yang sudah mengemuka soal kebijakan bebas visa adalah terdapat penurunan pemasukan negara akibat kebijakan itu. Diperkirakan, sudah ada Rp1 triliun potensi pemasukan negara yang hilang karena warga asing tak lagi membayar visa ke Indonesia. Sementara wisatawan yang masuk baru 10 ribuan orang.

“Makanya ini didiskusikan sekarang ini. Karena ada juga resiko keamanannya bila bebas visa. Kalaupun kita dapat uang dari pariwisata, tapi resiko tinggi, buat apa?” Tegasnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon, yang menilai kebijakan bebas visa lebih banyak mudharat dibanding manfaatnya. “Kalau pertimbangan Pemerintah hanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan devisa, tak setimpal,” kata Effendy.

Effendy menekankan alah satu alasan orang untuk berwisata bukanlah karena negara tujuan itu bebas visa atau tidak. “Misalnya saya, liburan ke luar negeri bukan karena bebas visa,” imbuhnya.

Di sisi lain, menurut Effendy, ada potensi masuknya anggota kelompok radikal ke Indonesia apabila syarat masuk dipermudah. “Saya kira, Indonesia merupakan negara tujuan kelompok radikal. Apakah ada jaminan backpackers itu bawa uang ke Indonesia? Apakah ini cara kita mendapatkan dollar?” Ungkap Effendy.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberian bebas visa. Hal ini karena antara tujuan menggaet wisatawan dan faktor risiko keamanan belum dihitung dengan baik,” jelasnya.

Apalagi, menurut dia, dalam pembahasan kebijakan tersebut pihak pemerintah belum sepakat bulat terkait kebijakan bebas visa tersebut. “Kalau benar bahwa Kemenkumham akan kehilangan PNBP senilai Rp1 triliun, apakah itu sebanding dengan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan,” ujarnya.

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dalam rapat gabungan itu menjelaskan kebijakan bebas visa telah melalui proses panjang dari latar belakang ekonomi dengan asas resiprokal atau manfaat. “Pemerintah menginginkan adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara namun tetap memperhatikan sisi keamanan karena kemungkinan masuknya teroris dari Irak dan Afghanistan. “Kami sangat mewaspadai masalah keamanan, apa yang sudah terjadi sebelum dan sesudah diberlakukan bebas visa,” ujarnya.

Luhut mengatakan ada beberapa negara yang tidak diberi bebas visa karena dari laporan intelijen berpotensi akan membawa masuk teroris dan narkoba ke dalam negeri. (endy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.