Kasus Suap, Tersangka Emirsyah Satar Jalani Pemeriksaan Perdana

0
414
Emirsyah Satar mantan President & CEO, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. press con (Foto: MIURA PHOTO)

JAKARTA, bisniswisata.co.id: Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, menjalani pemeriksaan perdana sejak ditetapkan tersangka oleh KPK. Dalam kasus ini , Emirsyah dituduh menerima suap Euro1,2 juta dan AS$180 ribu atau senilai Rp20 miliar, juga barang senilai AS$2 juta di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur asal Inggris, Rolls Royce terkait pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemeriksaan Jumat (17/02/2017), Penyidik KPK mencecar 17 pertanyaan dengan jangka waktu pemeriksaan selama sembilan jam. Emirsyah datang pukul 09.00 WIB pagi dan keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 17.30 WIB. Usai pemeriksaan Emirsyah enggan menjelaskan soal aliran dana yang diterima dari Rolls Royce.

“Begini, saya telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait dengan kasus ini, apa adanya. Kami kooperatif agar prosesnya lebih cepat. Jadi tanya saja sama KPK,” ujar Emirsyah di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (17/2) petang.

Lelaki berkacama ini hanya berharap agar operasional Garuda tidak terganggu akibat kasus yang menjerat. Mengingat kondisi Garuda tengah dalam kondisi baik saat ini. “Kami harapkan kasus ini tidak mengganggu kinjerja Garuda Indonesia sendiri,” lontarnya.

Luhut MP Pangaribuan, kuasa hukum Emirsyah menjelaskan bahwa kliennya sudah memberikan keterangan yang intinya akan bekerja sama dengan KPK dan mengungkapkan apa adanya.

Ditanya terkait dugaan kepemilikan aset di Singapura sebesar AS$2 juta terkait dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada Garuda Indonesia, dibantah Luhut. “Oh tidak, itu tidak betul. Sudah cukup lah sementara, nanti kan masih ada pemeriksaan lagi,” jawabnya.

Luhut juga membantah kliennya mempunyai hubungan dengan Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura terkait pengadaan pesawat. “Tidak ada. Sama sekali tidak ada,” ucap Luhut. sambil menambahkan pengadaan pesawat yang dilakukan saat itu sesuai dengan aturan.

Penetapan tersangka Emirsyah Satar merupakan pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. KPK menduga Emirsyah Satar menerima suap Euro1,2 juta dan AS$180 ribu atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai AS$2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce terkait pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura. Soetikno diketahui merupakan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara.SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri.

Emirsyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. (endy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.