Karyawan Hotel di Jatim Terancam PHK

0
897

SURABAYA, test.test.bisniswisata.co.id: Kalangan pengusaha perhotelan di Jawa Timur (Jatim memprediksi sektor usaha hotel ke depan berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja alias PHK (Putusan Hubungan Kerja) akibat tingginya biaya operasional mulai dari upah karyawan hingga perkembangan teknologi.

“Bukan hanya soal upah karyawan yang naik, tetapi keberadaan teknologi menjadi tantangan lain. Contohnya sekarang ini parkir sudah menggunakan alat sehingga sudah tidak butuh lagi tenaga yang menjaga pintu masuk parkir,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, M. Soleh di Surabaya, Kamis (10/12/2015).

Contoh lainnya, hotel-hotel mulai menggunakan jasa outsourcing, di mana produk layanan hotel berupa makanan dan minuman dibeli dari restoran lain. Misalnya, Fave Hotel menggunakan produk F and B dari Dragon Restaurant, Holyday Inn Express menggunakan Bima Restaurant, Hotel Amaris di Jakarta yang di gedung bagian bawah menggunakan jasa restoran Padang.

“Sebetulnya bukan semata-mata karena UMK, tapi pengurangan tenaga kerja juga karena dampak perkembangan IT. Teknologi menjadi tantangan karena pekerjaan manusia akan digantikan oleh teknologi,” sambungnya.

Selama ini biaya kitchen cukup tinggim mulai bahan pokok F and B hingga gaji para koki. Juga, biaya operasional lainnya seperti biaya listrik yang dalam setahun naik sebanyak empat kali serta biaya gas industri yang naik tiga kali.”Ancaman terberat untuk perhotelan ini ya listrik dan gas. Kalau ditotal biaya BBM, gas dan listrik itu mencapai 30%,” jelasnya.

Catatan PHRI Jatim, dunia perhotelan tahun ini sempat mengurangi tenaga kerja hingga 50.000 orang akibat adanya larangan PNS menggelar rapat di hotel sehingga perhotelan kehilangan pasar utamanya. Setelah larangan tersebut dicabut, hingga saat ini baru 30% pekerja hotel yang dirumahkan tersebut dapat kembali bekerja. “Jadi masih ada sekitar 20.000 tenaga kerja yang belum dipanggil lagi untuk kembali bekerja,” sebut Soleh seperti dilansir laman bisnis.com.

Terkait upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur, menurut Soleh, pengusaha hotel menaati penetapan UMK agar tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan di kemudian hari. “Kami sudah menghimbau kepada anggota PHRI, bagi yang mampu silahkan ikuti ketentuan, dan bagi yang merasa belum mampu ada fasilitas berupa penangguhan,” jelasnya.

Meski begitu, melalui berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan tahun depan usaha diberbagai sektor dapat bertumbuh agar menggairahkan perekonomian , tambahnya. (*/e)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.