Kabinet Kerja Setuju Naik Pesawat Ekonomi & Tak Rapat di Hotel

0
736

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Langkah penghematan anggaran negara benar-benar diterapkan oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK. Penghematan itu agar seluruh aparatur negara hendaknya menumpang pesawat kelas ekonomi serta tidak mengadakan rapat di hotel-hotel. Kedua komponen ini memang dirasakan sangat mahal, pemborosan dan tidak sejalan dengan revolusi mental.

Menteri BUMN Rini Mariani Sumarno setuju dengan langkah itu, dan berencana mengeluarkan kebijakan pelarangan bagi perusahaan-perusahaan milik negara untuk menggunakan jasa pesawat kelas bisnis dalam kepentingan kerjanya. Namun hal itu dinilai bukan suatu langkah solutif untuk memecahkan perihal permasalahan tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengaku setuju dengan ide penghematan anggaran. Namun, kata dia, untuk acara yang sudah menyewa dan sudah terlanjur memberikan uang muka ada pengecualian. “Kalau yang sudah pesan langsung dibatalin. Tapi kalau sudah kasih duit panjer, lanjutkan,” kata Yasonna di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/11).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago menegaskan, pihaknya setuju tidak ada rapat kementerian di hotel. “Bagus, hilangkan rapat di hotel,” ungkap Andrinof.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gusti Ngurah Puspayoga juga senada dengan kedua koleganya. Dia juga ogah menggunakan penerbangan kelas bisnis untuk perjalanan dinas. “Saya sudah biasa di kelas ekonomi,” ucap Puspayoga.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Ismet Hasan Putro setuju dengan keputusan itu, namun hendaknya jangan dipatok harus selalu ekonomi. Karena kadang kalau untuk kepentingan bisnis butuh cepat, dan kadang tiket ekonomi juga sudah habis. “Maka terpaksa harus naik yang bisnis. Harus ada toleransi. Jangan terlampau kaku nanti jadi peluang bisnis hilang,” ujarnya.

Menurut Ismet, hal yang terpenting dalam penerapan kebijakan ini harus diikuti dengan sistem yang fleksibel. Tidak terpaku dengan satu arahan. Pasalnya, mobilitas kerja perusahaan bersifat bisnis yang terkadang membutuhkan waktu cepat. “Jangan diberikan punishment. Kecuali kalau nggak mendesak dan mendadak, nggak harus pakai bisnis,” jelas Ismet.

Sebenarnya dalam melakukan misi efisiensi dana anggaran bukan berasal dari biaya perjalanan dinas. Melainkan hal-hal yang bersifat kecil tetapi dapat memakan ongkos yang besar. “Seharusnya itu dilakukan seperti acara rapat di hotel, sering kali seperti itu kan. Itu merupakan inefisiensi yang luar biasa. Kenapa harus di hotel mewah. Juga iklan, itu lebih boros lagi. Kalau tidak penting-penting amat sebaiknya nggak usah,” tutur Ismet.

Selain itu, untuk operasional kendaraan. Jika perusahaannya tidak besar labanya kenapa harus menggunakan mobil Mercy. “Kalau hanya laba Rp 1 T kenapa harus sama denga perusahaan dengan pendapatan laba Rp 15 T.” tambahnya.

Ismet mengimbau kepada pemerintah agar dapat mengkaji lebih dalam terkait kebijakan penghematan biaya anggaran. Diakuinya, selama ini memang terjadi banyak hal yang banyak menelan biaya besar. “Jangan hanya satu titik melihatnya. Untuk melakukan efisiensi pasti kami semua akan dukung karena bagian dari komitmen perusahaan kepada negara,” kata Ismet.

PT Garuda Indonesia (Persero) sendiri sebagai regulator mengeluhkan terkait rencana kebijakan tersebut. Pasalnya, apabila aturan resmi dijalankan, layanan kelas bisnis Garuda Indonesia bisa menurun.

“Kalau dikatakan rugi, ya pasti ada. Namun kita belum hitung seberapa besar dampak kerugian itu. Yang jelas jangan sampai kelas bisnis kita mati, ya kita lihat nanti,” ujar Direktur Marketing dan Niaga Garuda Indonesia Erik Meijer.

Selama ini layanan kelas bisnis selalu terisi oleh para pejabat negara dan pegawai negeri. Sedangkan sisanya diisi kalangan swasta. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap mengikuti peraturan tersebut apabila dikeluarkan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyayangkan rencana kebijakan pemerintah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) rapat di hotel mengingat pemasukan terbesar di hotel dari acara-acara pemerintahan.

“Hotel memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Negara, dan dibeberapa daerah memberikan PAD yang sangat besar untuk daerah seperti Bali dan Jakarta,” ujar Ketua PHRI Yanti Sukamdani di Jakarta, Jumat (7/11/14).

Menurut Yanti, acara PNS di hotel menyumbang pemasukan 40 hingga 50 persen untuk pendapatan hotel. Karena itu, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel. “Sebenarnya kami mendukung pemerintah untuk melalukan efisiensi terkait kinerja PNS, namun jangan lupa kalau hotel itu bagian dari pembangunan. Pada 2012 saja, hotel memberikan kontribusi Rp50 Triliun kepada negara,” tegasnya.

Pada prinsipnya PHRI sangat mendukung pemerintah dalam upaya menaikkan pendapatan Negara.“Namun begitu, saya berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan yang merugikan perkembangan hotel,” ungkapnya. (redaksibisniswisata@gmail.com)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.