Isu bebas visa picu banjirnya pengunjung ke ajang Garuda Indonesia Travel Fair 2015

0
1643
Isu bebas visa 45 negara memicu kehadiran calon wisatawan yang memadati Assembly Hall JCC di pameran GATF 2015. Biro perjalanan wisata (travel agent) peserta banyak mempromosikan wisata ke Jepang namun ternyata kebijakan bebas visa implementasinya belum terwujud. (foto: Hilda Sabri Sulistyo)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Ramainya pengunjung di ajang Garuda Indonesia Travel Fair (GATF)  2015 selain berburu tiket murah dan mencari variasi paket wisata yang beragam dalam satu atap juga dipicu dengan informasi bebas visa bagi sejumlah negara.

Nina, salah satu pengunjung yang datang bersama keluarga mengatakan pihaknya sudah membaca berita online mengenai adanya kebijakan bebas visa untuk ke Jepang sehingga pihaknya berharap bisa mendapatkan paket wisata yang diinginkan sekaligus kepastian masalah bebas visa yang memudahkan calon wisatawan.

“Biasanya kalau mau berwisata ke Australia, misalnya, kita harus mengurus visa, membuat pernyataan keuangan dari perbankan seperti copy dana yang tersedia di tabungan dan persyaratan lainnya. Mengurus visa agak ribet dan harus memenuhi persyaratan macam-macam. Kalau bebas visa seperti ke Singapura  hal-hal semacam itu tidak diperlukan tinggal beli tiket pesawat dan serahkan paspor beres,” kata Nina hari ini yang merupakan hari kedua pameran.

Dia mengaku kecewa karena booth biro perjalanan wisata (travel agent) yang menjual paket-paket wisata ke Jepang misalnya, mengatakan tetap memerlukan visa untuk berkunjung ke Jepang padahal pihaknya tertarik mengingat Japan National Tourism Organisation sejak November 2014 sudah meluncurkan promosi Muslim ke Jepang.

Dalam promosi di Youtube misalnya,  ditampilkan fasilitas-fasilitas ibadah muslim yang lengkap  di sepanjang empat wilayah besar tujuan wisata Jepang seperti Hokkaido, Chubu, Kansai dan Kyusyu, tambah Nina yang mengharapkan selama berwisata bisa mendapatkan makanan halal dan waktu beribadah terjaga.

Ada juga daftar restoran untuk makanan halal di Tokyo sampai Kyoto, sajadah dan rukuh yang disediakan hotel-hotel (bahkan kamar yang dilengkapi arah kiblat), papan-papan penunjuk arah ke tempat ibadah, dan daftar masjid di Yokohama yang sengaja dibangun dekat dengan akses wisatawan.

Untuk menjaring wisatawan mancanegara, para walikota dan gubernur di seluruh Jepang menggunakan salah satu figur penting dalam sejarah mereka, yaitu ninja. Mereka bahkan membentuk Dewan Ninja dan mengganti pakaian kerja mereka dengan pakaian ninja untuk menandai prakarsa tersebut serta berharap langkah ini membuat wisman tertarik untuk datang ke Jepang.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia ( Asita) DKI Jakarta Hasyiana Ashadi mengatakan pernyataan adanya bebas visa ke Jepang secara sepihak dari pemerintah Indonesia memang cukup merepotkan kalangan industri wisata menghadapi pertanyaan para calon wisatawan Indonesia yang akan berwisata ke Jepang.

Pernyataan resmi Kedubes Jepang dalam websitenya  sejak tanggal 1 Juli tahun lalu  hanya memutuskan untuk memperpanjang masa tinggal sementara bagi warga negara Indonesia yang memiliki visa multiple, dari 15 hari menjadi 30 hari dan kebijakan  ini berkaitan dengan merayakan 40 tahun persahabatan dan kerjasama Jepang dan ASEAN,

“Jadi  warga negara Indonesia tetap memerlukan visa untuk berkunjung ke Jepang. Belakangan disampaikan bahwa bebas visa berlaku bagi WNI pemegang  e-paspor, dengan melakukan registrasi pra keberangkatan, ke Kedubes Jepang dan hal inipun untuk kunjungan 15 hari saja, lewat dari itu pemegang  e-paspor tetap harus mengurus  visa dulu ke Kedubes Jepang,” jelas Hasyiana yang juga Managing Director Marintur Indonesia.

Dia sendiri memanfaatkan Ajang GATF untuk melakukan konfirmasi pada pejabat pariwisata terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya yang menyatakan kebijakan bebas visa akan berlaku total untuk 45 negara. Setelah 15 negara bebas visa terutama negara-negara Asean,  maka untuk menarik kunjungan wisman pemerintah akan memberikan bebas visa bagi 30 negara yang baru diajukan dan implementasinya juga diharapkan dalam waktu dekat.

“Saya juga menanyakan langsung isu kebijakan Menteri Pariwisata Arief Yahya bahwa guide China boleh beroperasi di Bali mengatasi kekurangan guide berbahasa China di destinasi utama itu pada ibu Esthy Reko Astuti, Dirjen Pemasaran Kementrian Pariwisata. Ternyata berita yang dibuat sebuah media itu salah dan guide China belum boleh beroperasi di Indonesia,” kata hasyiana.

Dia memberikan masukan agar kekurangan guide berbahasa China bisa diatasi dengan mendatangkan guide dari luar Bali seperti langsung dari Jakarta,  Medan, Singkawang dan daerah lainnya yang banyak memiliki guide berlisensi bahasa China. Selain itu Kementrian Pariwisata dan Himpunan Pramuwisata Indonesia ( HPI) dapat meningkatkan pelatihan guide berbahasa China agar dapat mengatasi solusi di berbagai daerah juga.

“Di Bali sudah terjadi pengusaha China mendirikan badan usaha biro perjalanan bertameng  pengusaha Indonesia caranya dengan membajak karyawan perusahaan perjalanan di Bali yang didudukkan menjadi direktur sehingga seolah-olah itu perusahaan pribumi padahal akhirnya semua pemasukan dari paket wisata kembali pada pengusaha asing itu. Kita tidak dapat apa-apa karena semua menggunakan fasilitas jaringan mereka sendiri kecuali masuk obyek wisata uangnya bisa masuk kepemerintah daerah,” kata Hasyiana.

Wisatawan China ke Bali memang terus meningkat, begitu pula untuk Jepang tapi negeri Sakura ini juga  tengah gencar berpromosi pada masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Jepang.

Kalangan biro perjalanan usaha yang mengikuti GATF memang gencar menawarkan paket wisata ke Jepang baik untuk group maupun Free Individual Traveller (FIT) ke Tokyo, Hokkaido, Osaka, Shibazakura, Kyushu disamping mempromosikan Japan Rail Pass. (hildasabri@yahoo.com)

 

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.