Investasi 10 Destinasi Prioritas 20,8 Miliar Dolar AS

0
582
elephant expedition di Bali (foto: http://balilives.com)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Target kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan Presiden Joko Widodo mencapai 20 juta orang pada tahun 2019, tidak bakal tercapai jika mulai kini tidak melakukan langkah terobosan dan strategis yang bisa menggaet pelancacong asing untuk datang ke Indonesia.

Terobosan awal yang dilakukan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2015 yang mengatur mengenai fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) bagi turis asing ke Indonesia. Melalui aturan yang ditekennya pada 18 September 2015, presiden membebaskan visa bagi turis asal 45 negara.

Pada Oktober 2015, Pemerintah kembali menambah negara penerima fasilitas bebas visa dari yang sebelumnya 45 negara menjadi 92 negara. Sebelumnya 90 negara, sekarang 84 berarti totalnya sudah 174 negara. Dari kebijakan bebas visa kepada 47 negara sebelumnya, pertumbuhan turis mencapai 19%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari yang biasanya hanya 6-8%. Penambahan negara bebas visa, diharapkan meningkatkan grafik jumlah kunjungan turis ke Indonesia.

“Tahunm 2016, Indonesia akan menambah lagi jumlah negara yang bakal mendapat fasilitas bebas visa kunjungan. Karena semakin banyak BVK yang dikeluarkan, semakin banyak wisatawan datang,” papar Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Pariwisata, di Jakarta, Rabu.

Terobosa lainnya, kata menteri, dengan mengembangkan 10 destinasi prioritas, dengan membutuhkan investasi totalnya sekitar US$ 20,8 miliar (Rp 286,93 triliun). Dana sebesar itu, digunakan untuk membangun berbagai sarana prasarana serta infrastruktur dasar dan penunjang di 10 kawasan wisata prioritas.

Sepuluh destinasi prioritas, antara lain Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tengara Barat/NTB), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur/NTT), Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Kelayang (Bangka Belitung).

Mantan CEO Telkom melanjutkan, setiap destinasi dibutuhkan nilai investasinya berbeda-beda. Untuk pengembangan destinasi Borobudur diperkirakan butuhkan US$ 1,52 miliar hingga tahun 2019. Kebutuhan investasi Mandalika lebih besar lagi, mencapai US$ 3,6 miliar.

Juga Labuan Bajo, investasi yang diperlukan sekitar US$ 1,2 miliar. Bromo Tengger Semeru butuh US$ 1,2 miliar, Kepulauan Seribu US$ 1,02 miliar, Toba US$ 1 miliar, Wakatobi US$ 1,4 miliar, Tanjung Lesung US$ 5,6 miliar, Morotai US$ 3,6 miliar, dan Tanjung Kelayang US$ 1,66 miliar.

“Dengan investasi itu, diharapkan dapat melipatgandakan kunjungan wisatawan, terutama turis asing hingga menjadi 8,5 juta orang pada 2019, dibanding realisasi kunjungan 2013 hanya 473.247 orang. Juga mendongkrak perolehan devisa wisata dari hanya US$ 273,24 juta pada 2013 menjadi US$ 8,5 miliar pada tahun 2019,” Urai menteri.

Terobosan selain itu, kebijakan membuka akses Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT) untuk yacht dan CABOTAGE untuk cruise (kapal pesiar). Bagi yachter, tidak perlu lagi repot sebagaimana sebelumnya diperlakukan seperti impor barang barang mewah, dengan bilangan pajak impor yang tidak kecil. Begitu pun Cabotage bagi kapal-kapal pesiar.

“Jadi tidak harus kapal yang berbendera Indonesia yang boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di pelabuhan di Indonesia.
Kapal asing juga boleh. Dengan begitu, tour operator asing mulai bisa menjual paket wisata bahari di Indonesia. Tentu, ini pengaruhnya tidak langsung sekarang, tetapi ke depan memberi peluang yang besar bagi hadirnya wisman dengan cruise,” lontarnya.

Karenannya, melalui Perpres No. 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia, pemerintah menghapuskan ketentuan mengenai CAIT (Clearance Approval for Indonesia Territory) dan impor sementara.

“Perpres ini memudahkan yacht asing memasuki wilayah perairan Indonesia dalam pengurusan dokumen CIQP (Custom, Immigration, Quarantine, Port) di 18 pelabuhan. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan jumlah kunjungan yacht ke Indonesia hingga 6.000 yacht pada tahun 2019 sehingga menghasilkan devisa US$ 600 juta,” ungkap menteri Arief.

Promosi wisata bahari juga mendapat tambahan dukungan dengan keluarnya Permen Perhubungan No. PM 121 tahun 2015 tentang pemberian kemudahan bagi wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar (cruise) berbendera asing. Dengan peraturan ini, asas Cabotage untuk cruise asing dicabut sehingga kapal asing bisa mengangkut dan menurunkan penumpang di lima pelabuhan di Indonesia.

Asas Cabotage adalah prinsip yang memberikan hak beroperasi secara komersial di dalam satu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif. Artinya, cruise boleh mengangkut dan menurunkan penumpang di Indonesia hanya yang berbendera Indonesia.

“Dengan dicabutnya asas itu, cruise asing sekarang dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata di lima pelabuhan, yaitu pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Belawan, pelabuhan Makassar, dan pelabuhan Benoa Bali, tambah Menteri. (endy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.