Indonesia Belum Miliki Strategi Maritim Nasional

0
786

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Sungguh ironis, hingga kini Indonesua belum memiliki strategi maritim nasional, sehingga menyulitkan untuk merumuskan langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan serta yurisdiksi Indonesia.

“Dengan semakin kompleksnya isu keamanan dan keselamatan maritim, jelas semakin memerlukan strategi nasional yang jelas dan kokoh,” tegas Laksamanan Madya TNI (Purn.) Y. Didik Heru Purnomo, Kepala Intitut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonsia (IK2MI) saat Round Table Discussion tentang Penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk Mendukung Keamanan & Kesejahteraan bangsa di Laut, di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Dijelaskan, keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dunia internasional, yang penetapannya diatur dalam United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS) 1982. Dengan adanya keputusan UNCLOS, maka luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta Km2, terdiri atas 3,1 juta Km2 perairan teritorial dan 2,7 juta Km2 periran zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Dengan laut yang sangat luas dan sumber kekayaan yang tekandung di dalamnya yang begitu besar, membuat Indonesia menjadi sasaran utama para pencuri ikan dari negara lain. “Potensi kerugian negara akibat illegal fishing mencapai Rp300 triliun pertahun. Karena itu perlu ada tindakan tegas dari aparat penergak hukum di Indonesia,” lontarnya.

Masalah lain yang dihadapi perairan di Indonesia, maraknya penyelundupan narkoba yang kini melalui jalur laut. Juga ilegal logging yang kini memanfaatkan jalur martim untuk menyelundupkan kayu ke luar negeri.

Karena itu, sambung Didik, pemerintah akhir tahun lalu menerbitkan UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Perpres No. 178 tahun 2014 tentang Bakamla. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakamla berwenang melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi yang berwenang untuk melakukan proses hukum selanjutnya.

“Fungsi Bakamla di sini melakukan penindakan awal. Dan tentunya kita akan berkomunikasi dengan instansi terkait yang berwenang menangani persoalan kelautan,” ujar Didik sambil menambahkan dengan kewenangan itu, Bakamla merupakan badan yang mengurusi keamanan perairan Indonesia dan menjadi salah satu barometer stabilitas keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara.

Karena itu keamanan laut harus bersifat satu pintu dan satu komando yakni Bakamla. Dan ini juga untuk menghindari ego sektoral antar-instansi terkait. “Memang Bakamla terus mencari masukan dari berbagai kalangan agar Bakamla semakin kuat dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi NKRI,” sambungnya. (endy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here