Fungsikan Komisi Nasional, Yayasan THK “true Ambassador” GCET

0
680

DENPASAR, test.test.bisniswisata.co.id,-– KOMITMEN Yayasan Tri Hita Karana (THK) untuk menerapkan the Global Code of Ethics for Tourism (GCET), tanpa kehilangan jati diri sebagai pelaku, pelaksana nilai Tri Hita Karana, mendapat apresiasi dari Komite Etik Pariwisata UNWTO.

Dengan ditandatanganinya komitmen tersebut, Yayasan Tri Hita Karana siap melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik seperti menghormati hak-hak azasi manusia dan warisan budaya, melestarikan lingkungan alam dan kelompok yang rentan, mewujudkan peran serta masyarakat secara inklusif, persamaan gender, dan aksessibilitas, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai fundamen masyarakat yang bermartabat dalam abad ke 21 ini.

Demikian dijelaskan anggota Komite Etik Pariwisata UNWTO, I Gede Ardika, semalam di Denpasar. Penandatanganan komitmen tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali dan jajarannya, peserta akreditasi THK, anggota Paguyuban Pelaku, Pemerhati THK, pengurus Yayasan THK, Asesor THK dan undangan lainnya.

Komitmen tersebut juga mewajibkan Yayasan THK mempromosikan Kode Etik, dalam lingkungan kerja, mitra kerja, staff dan relasi agar materi Kode Etik tersebut di mengerti dan dihormati seluas mungkin. Yayasan THK yang juga penyelenggara akreditasi kepariwisataan di Bali ini berkewajiban melaporkan tentang pelaksanaan Kode Etik tersebut kepada The World Committee on Tourism Ethics.

Dengan komitmen tersebut Yayasan Tri Hita Karana, diharapkan mampu menjadi perintis dalam menuju penyelenggaraan kepariwisataan yang lebih beretika dan bermoral. ‘’Dan mampu bertindak sebagai true ambassador bagi the Global Code of Ethics for Tourism. Pemerintah pun segera memfungsikan Komisi Nasional Kode Etik Pariwisata Indonesia ’’, tegasnya lebih lanjut.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, kabinet pemerintahan Presiden Gusdur dan Presiden Megawati ini mengingatkan anggota paguyuban THK, peserta akreditasi THK awards, pemerintah Bali dan masyarakat Bali. Bahwa angka pertumbuhan perjalanan wisata dunia memang sangat menjanjikan. Dalam tahun 2014 wisatawan yang melakukan perjalan lintas negara di dunia telah mencapai 1 miliar, 138 juta wisatawan. Sedangkan wisatawan yang melakukan perjalanan di dalam negerinya sendiri diperkirakan mencapai 6 miliar wisatawan setiap tahunnya. Jumlah wisatawan di dunia tersebut dapat diartikan sebagai satu miliar kesempatan yang memberikan kesejahteraan atau satu miliar kerusakan alam dan sosial budaya.

Peta Jalan Berkekuatan Hukum

Menurut Gede Ardika, meningkatnya pertumbuhan jumlah wisatawan , perlu diimbangi peningkatan tanggungjawab semua pihak untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan menerapkan GCET.
‘’Peta-jalan (roadmap) bagaimana kita, di industri pariwisata, dapat melangkah pada jalur yang tepat dan bertanggung jawab pada aspek sosial, budaya, masyarakat dan lingkungan alam dalam pembangunan kepariwisataan, sehingga menekan sekecil-kecilnya dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan kepariwisataan tersebut,’’ ungkapnya lebih lanjut.

Melalui Wakil Gubernur Bali, Sudikerta yang menghadiri penandatangan komitmen melaksanakan Kode Etik Pariwisata Global tersebut, Ardika juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah Bali dan jajarannya bahwa pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa penetapan GCET tahun 2001, telah dianjurkan kepada semua negara anggota PBB dan semua pemangku kepentingan secara global untuk menerapkan kandungan Kode Etik itu ke dalam kebijakan-kebijakannya.

Penandatangan komitmen kali ini, memberi nilai tambah khusus yaitu: Indonesia sebagai salah satu Negara perintis yang memasukkan GCET ke dalam Undang-undang Kepariwisataan secara nasional. Jika ditingkat dunia Kode Etik ini bersifat sukarela, dalam Undang- undang telah diperkuat secara hukum . “Perihal sangsi hukum seyogyanya dipertegas dalam Peraturan Daerah,’’ paparnya.

Dijelaskan juga pada pertemuan tahun 2011 di Bali, World Committee on Tourism Ethics telah melahirkan The Bali Spirit, yang memberikan penegasan bahwa the Global Code of Ethics for Tourism adalah “peta jalan” untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
*dwi:bisniswisata.co@gmail.com

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.