Eksekutif & Legislatif Kota Bekasi Abaikan Larangan Rapat di Hotel

0
907

BEKASI, test.test.bisniswisata.co.id: Larangan pemerintah pusat agar tidak menggelar rapat di hotel mewah sebagai upaya penghematan anggaran (efisien), tidak berlaku bagi pemerintah dan DPRD kota Bekasi. Eksekutif & Legislatif Kota Bekasi benar-benar mengabaikan Larangan Rapat di Hotel.

Anggota DPRD dan eksekutig Kota Bekasi sering lakukan rapat pembahasan RAPBD di hotel luar kota. Bahkan, sejak dilantik 10 Agustus 2014. Bahkan sudah melakukan study banding ke Surabaya, dan Purwokerto serta outbond di Puncak Bogor, papar Direktur Bekasi Parlementary Center (BPC) Didit Susilo dalam siaran persnya, Sabtu (21/11).

Didit mencontohkan, pembahasan RAPBD-Perubahan 2014 dan RAPBD 2015 Badan Anggaran (Banggar) yang sering dilakukan di Bandung dan Purwakarta. Bahkan, dalam APBD Perubahan 2014 pembiyaan untuk belanja pegawai (anggaran aparatur) menghabiskan uang rakyat sebesar Rp. 1, 3 trilyun.

Anggaran sebesar itu untuk biaya gaji pegawai, tunjangan, biaya rutin kedinasan, kegiatan-kegiatan, program dinas/SKPD, perjalanan dinas, diklat, pelatihan dan rapat-rapat. Termasuk anggaran untuk Sekwan sebesar Rp. 28, 6 milyar yang meliputi gaji, tunjangan pegawai sekwan, honor TKK, kegiatan kesekretariatan dewan, honor/gaji anggota DPRD, perjalanan dinas, kegiatan pansus, rapat-rapat dewan dan study banding, urainya.

“Dilihat dari postur anggaran, dan seringnya eksekutif menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas, diklat, pelatihan, seminar dan seringnya legislatif rapat di hotel luar kota dan study banding, merupakan pemborosan anggaran. Jadi biaya aparatur dan DPRD inefisien,” ungkapnya

Menurutnya, setiap tahun BPK Jabar menemukan pemborosan anggaran karena tidak efisien, tidak prioritas dan tepat sasaran. Kurang maksimalnya pengelolaan anggaran pemerintah daerah menyebabkan pemborosan dan kebocoran anggaran.

Namun, hal itu tidak pernah sungguh-sungguh digunakan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi. Buktinya, persoalan klasik seperti besarnya perjalanan dinas, diklat dan kegiatan yang tidak prioritas terus terjadi. Evaluasi pemerintah daerah sejauh ini masih sebatas soal penyerapan anggaran dan belum benar-benar sampai pada ukuran kinerja.

Angka tersebut melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat. Kepentingan dinas pejabat dan birokrat melampaui kepentingan pokok rakyatnya sendiri seperti program KBS, pendidikan gratis, UMKM dan program yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, katanya.

Hal tersebut juga tercermin pada struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi tahun 2015, biaya aparatur (birokrasi) masih menyedot anggaran yang besar. Struktur birokrasi yang gemuk seperti gentong sekitar 11.000 orang terdiri dari PNS, TKK dan honor daerah masih menjadi beban pembiyaan daerah.Pos anggaran pembiayaan apartur masih ada di belanja tidak lansung (BTL) dan biaya langsung (BL) sehingga masih menjadi beban daerah. (redaksibisniswisata@gmail.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.