DPD Asita Bali, Mantapkan BBTF Bentuk Unit Sertifikasi

0
753

DENPASAR, test.test.bisniswisata.co.id– DPD Asita Bali yang Kamis, 4 Desember menggelar Rakerda , selain membicarakan program kerja mendukung pencapaian target kunjungan wisata ke Indonesia. Juga membicarakan keberlanjutan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) dan membentuk unit sertifikasi kompetensi usaha bagi anggota Asita dalam menghadapi MEA 2015. Disamping mengevaluasi pelaksanaan program rutin tahunan Asita. Rakerda bertema ‘’Asita Bali menyiapkan diri berperan aktif dan menjadi unggul menghadapi MEA 2015,’’ diikuti 223 anggota, jelas Ketua DPD Asita Bali, Kt Ardana hari ini.

Jika dilihat dari sisi, demografi, geografi, dan diversity, Indonesia sudah selayaknya menjadi leader industri pariwisata ASEAN. Terlebih dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN, kepariwisataan Indonesia memiliki keunggulaan sendiri. ‘’Dengan catatan Negara menyiapkan aksesibilitas dan fasilitas ikutannya, dengan baik,’’ tegas penasehat Asita Bali, Bagus Sudibya.

Pasalnya, kata Bagus Sudibya, ditengah makin ketatnya persaingan bisnis, pemerintah mentargetkan peningkatan kunjungan rata- rata 12,5 persen pertahun dengan capaian peningkatan 20 juta wisatawan mancanegara sampai akhir tahun 2019. Persoalannya, pencapaian tersebut tidak cukup dengan strategi pemasaran, promosi dan mempersiapkan fasilitas pendukung. Pembenahan objek, produk wisata, kualitas sdm juga memiliki dimensi prioritas. Pariwisata, bukan sekedar jumlah angka kunjungan, tetapi kualitas hidup pelaku wisata bersangkutan. Baik sebagai wisatawan, mau pun tuan rumah, tegasnya.

Sebagai upaya pembenahan produk wisata, sekaligus mendukung pencapaian target kunjungan, Asita menyelenggarakan BBTF. Bali, memerlukan dukungan daerah sekitarnya, selain membagi beban, pemerataan ekonomi sekaligus memperkaya produk yang dipasarkan.

Tanpa upaya pembenahan secara terpadu, pemasaran pariwisata justru menjadi bumerang bagi industri. Terlebih dengan diperkuatnya posisi kode etik pariwisata dunia menjadi satu konvensi berstatus hukum, yang menegaskan bahwa setiap dimensi pembangunan, terkait langsung maupun tidak dengan kepariwisataan berpedoman pada etik tersebut. Jika terjadi pelanggaran, sanski hukum sosial diberlakukan dengan mengikuti tahapan- tahapan yang ditetapkan Komite Etik UNWTO dan diumumkan dalam sidang umum PBB.

Sebagai ujung tombak ‘’mendatangkan’’ wisatawan — mancanegara dan domestic – melalui pemasaran paket wisata, Asita segera membentuk unit sertifikasi. Dalam hal ini, imbuh Bagus Sudibya, profesionalisme, keahlian dapat dipelajari. Namun sebagai tuan rumah, masyarakat memiliki spirit, inner power kearifan local, budaya dan peradaban yang tidak dimiliki pekerja dari luar. (bisniswisataco.id@gmail.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here