Bandara Lebak Ditolak, Menhub Disomasi

0
813

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Usulan membangun Bandara Lebak, Banten resmi ditolak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Alasannya tidak memenuhi persyaratan, yakni kelaikan lokasi bandar udara. Penolakan usulan Bandara Lebak tertuang dalam surat A0102/3/15/DRJU.DPU.2015, yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo, tertanggal Jumat, 13 November 2015.

“Izin pembangunan bandara tidak bisa diberikan, karena tidak menenuhi syarat kelaikan udara. Syarat kelaikan lokasi bandar udara merupakan syarat mendasar yang harus disetujui Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, baru kemudian mengajukan penetapan lokasi kepada Menteri Perhubungan.,” kata Direktur Bandar Udara Kemhub Agus Santoso di Jakarta, Senin kemarin.

Dijelaskan, dalam tujuh aspek syarat kelaikan, syarat yang paling tidak memenuhi adalah aspek operasional. Enam aspek lain, di antaranya aspek sosial, angkutan udara, lingkungan, pengembangan wilayah, ekonomi dan finansial serta teknik.

Direktur Navigasi Kemenhub Novie Riyanto menambahkan keputusan itu sudah final karena telah dilakukan diskusi serta rekomendasi sejak 24 Juni 2015 hingga 12 November 2015. “Prinsipnya, proposal konsultan tidak bisa meyakinkan kami bahwa keselamatan penerbangan terjamin, ya kami tolak,” tegasnya.

Novie telah merekomendasikan terhadap konsultan dan pengembang Bandara Lebak PT Maja Raya Indah Semesta (MRIS), terkait ruang udara yang berbenturan dengan Bandara Budiarto yang dipakai untuk latihan pilot Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan Curug Tangerang.

Direktur Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI/Airnav Indonesia) Wisnu Darjono menjelaskan jika Bandara Lebak dibangun, otomatis Bandar Budiarto sulit beroperasi karena memotong jalur segitiga latihan penerbangan atau “cross country triangle” atau WIR2. “Kalau jadi Bandara Lebak, pasti ‘triangle’ ini tidak bisa dipakai karena mengambil wilayah ini,” ungkapnya.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan bandara tersebut, 2.000 hektare dengan 1.700 hektare sudah dibebaskan. Bahkan kebutuhan investasi bandara Rp17 triliun dengan perputaran uang jika bandara tersebut sudah beroperasi mencapai Rp500 triliun per tahun.

Ditempat terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus pemilik Lion Group Rusdi Kirana mensomasi Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan atas dugaan pencemaran nama baik terkait usulan pembangunan Bandara Lebak. Somasi dilayangkan pada Senin (16/11/2015).

“Kami minta Pak Jonan meralat perkataannya yang mencemarkan nama baik kami sejak Sabtu lalu, namun sampai hari ini tidak menemukan jawaban, karena itu kami somasi Menteri Perhubungan,” katanya.

Rusdi mengaku pihaknya tidak pernah mengusulkan untuk menutup Bandara Budiarto yang dipakai untul latihan terbang pilot di Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan. “Kami tidak pernah mengusulkan untuk menutup sekolah itu karena sangat tidak etis, yang kami minta hanya pemanfaatan lahan,” ucapnya.

Dia menambahkan pihaknya tidak pernah mempermasalahkan penolakan usulan Bandara Lebak, namun pihaknya keberatan ketika muncul dugaan pencemaran nama baik tersebut. “Semua pihak mempertanyakan kepada saya, saya tidak pernah mempermasalahkan kalau ditolak, saya juga tidak pernah ingin jadi Menhub,” ujarnya seperti diunduh laman Antara, Selasa (17/1/2015).

Sebelumnya, Menhub Ignasius Jonan mengatakan pihaknya menolak usulan Bandara Lebak saat menghadiri pertemuan Asosiasi Maskapai Asia Pasifik (AAPA) ke-59 di Bali, Jumat (13/11). Jonan enggan disebut sebagai menhub yang pernah menutup sekolah penerbangan demi terwujudnya bandara baru. “Kalau Pak Rusdi Kirana menggantikan saya, silakan menutup Bandara Curug. Saya tidak mau suatu hari dianggap sebagai Menteri Perhubungan yang menutup sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STIP),” kata Menhub Jonan. (*/end)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.