Australia Tunda Pajak Tinggi bagi Turis Backpacker

0
643
Turis Backpackers di Australia (Foto: http://memolition.com)

CANBERRA, test.test.bisniswisata.co.id: Kunjungan wisatawan backpacker ke Australia mengalami grafik peningkatan yang luar biasa. Apalagi Backpacker selain berlibur juga bekerja sehingga pemerintah Australia berencana meningkatkan pembayaran pajak hingga 32,5 persen dari semua jenis pendapatan yang diraih backpacker. Saat ini, mereka yang bekerja dengan visa working holiday, hanya membayar pajak jika memiliki penghasilan di atas $18.200 atau sekitar Rp 182 juta.

Namun rencana itu tiba-tiba ditunda selama enam bulan ke depan. Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce akan mengumumkan kepastian penundaan ini dalam waktu dua minggu. Demikian laporan hasil pantauan ABC, Selasa (17/05/2016).

Salah satu anggota parlemen dari Partai Liberal mengatakan pemberlakuan pajak ini akan ditunda selama setahun, sehingga akan lebih efektif. Industri pertanian dan pariwisata, termasuk para backpacker menyatakan keprihatinannya soal pajak yang lebih tinggi. Mereka meramalkan para backpacker, lari ke negara-negara lain, seperti Selandia Baru atau Kanada.

Sejumlah pengiat industri pertanian dan pariwisata setuju jika backpacker harus membayar pajak, tetapi jumlah pajak hingga 32,5 persen membuat industri terkait tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dengan penundaan ini bisa memberikan waktu bagi pemerintah untuk mempertimbangkan sebelum memperkenalkan visa jenis baru, khusus bagi backpacker yang bekerja.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull, pemimpin Partai Liberal mempertimbangkan penerapan pajak lebih tinggi bagi backpacker. “Kami telah mendengarkan sangat hati-hati soal masalah perubahan masalah ini di kalangan masyarakat di daerah… dan kita akan berbicara lebih banyak nanti,” ujar Turnbull.

Tetapi pemimpin oposisi, Bill Shorten dari Partai Buruh mengatakan hal ini malah ‘membinggungkan’. Sementara pemimpin Partai Hijau, Richard Di Natale mengatakan langkah yang diambil Partai Liberal adalah upaya agar tidak mengundang kritikan di masa kampanye.

“Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi harus segera mengesampingkan pajak backpacker karena itu buruk bagi pertanian, buruk bagi pariwisata dan buruk bagi perekonomian,” kata Di Natale.

Di berbagai daerah, para petani Australia sudah mengatakan bahwa panenan mereka akan terlantar bila para backpacker ini tidak lagi mau mengunjungi Australia karena mereka harus membayar pajak yang tinggi. Setiap tahunnya, Australia mengeluarkan lebih dari 200 ribu working holiday visa. Visa ini dikeluarkan pertama kalinya di tahun 1975 untuk warga yang berusia antara 18-30 tahun di tiga negara, Inggris, Kanada, dan Irlandia. Setelah itu diperluas untuk negara lain, termasuk Indonesia, yang mendapat ‘jatah’ 1000 visa setiap tahunnya.
(END)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here