Asal Efisiensi, Pemda Diizinkan Rapat di Hotel

0
732

DENPASAR, test.test.bisniswisata.co.id: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengizinkan seminar, simposium, dan sosialisasi yang diselenggarakan instansi pemerintahan di hotel dengan melibatkan pihak ketiga. Apalagi jika sosialisasi itu berkaitan dengan tema investasi dan yang mendatangkan para investor.

“Boleh dilaksanakan di tempat-tempat lain (di luar kantor pemerintah) dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan tidak boleh boros,” pesanya dalam kunjugan kerja ke kantor Gubernur Bali di Denpasar, Senin (23/3).

Dicontohkan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat melaksanakan simposium tentang kepariwisataan dengan dihadiri kalangan agen perjalanan wisata, komunitas perhotelan, dan masyarakat pariwisata. Pihaknya tidak mempermasalahkan acara tersebut digelar di hotel karena pemerintah mengeluarkan biaya paling minimum.

“Mau tiga hari, tiga minggu di hotel itu sesuatu yang bagus, silahkan kan bisa mendorong industri MICE berkembang. Itu sesuatu yang positif, namun jangan menggunakan uang pemerintah secara berlebihan. Artinya, prinsip-prinsip efisiensi harus terus ditegakkan,” ujarnya.

Meski demikian, Yuddy menegaskan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan Rapat di Luar Kantor masih tetap berlaku. “Seluruh kegiatan rapat-rapat pemerintah wajib dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas-fasilitas pemerintah. Intinya, tidak boleh ada rapat di luar kantor pemerintah,” ucapnya.

Yuddy menambahkan dengan pembatasan kegiatan rapat di luar gedung pemerintah itu telah berhasil menghemat anggaran
pemerintah sangat signifikan, yakni mencapai Rp 5,122 triliun berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan periode November dan Desember 2014.

“Jadi penghematannya sangat signifikan. Penghematan ini bukan tidak memiliki manfaat. Penghematan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pemerintah yang lebih menghasilkan nilai guna,” tegasnya seperti diunduh laman Republika.co.id, Selasa (24/3/2015).

Larangan tentang rapat di hotel itu khusus diberlakukan untuk kegiatan rapat-rapat pemerintahan yang wajib mengoptimalkan penggunaan fasilitas pemerintah yang ada. “Jika ruangan misalnya di pemerintah kota tidak cukup, bisa menggunakan ruangan yang ada di Kantor Kodim atau di Kantor Kajari begitu juga sebaliknya,” katanya.

Menurutnya, lewat penghematan itu dapat dialokasikan untuk menambah distribusi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, membangun saluran irigasi baru bagi program penguatan ketahanan pangan, dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus, perbaikan infrastruktur,dan sebagainya. ****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.