Arief Yahya: Presiden Joko Widodo tetapkan 2016 Tahun Akselarasi Untuk Capai Target Sektoral

0
800

Menpar Arief Yahya (kemeja putih di tengah) meladeni sesi foto bersama peserta Rakornas dari Provinsi Lampung.(foto: Hilda Sabri Sulistyo)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Presiden Joko Widodo  menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan di masing-masing sektor. Untuk itu Kementerian Pariwisata (Kemenpar)  menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) guna mewujudkan tercapainya  target   2016  hingga  2019.

“Percepatan akselerasi sektor pariwisata harus dilakukan mengingat target lima tahun ke depan (2019) besarannya dua kali lipat atau 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10 juta wisman,” kata Menpar Arief Yahya dalam sambutannya pada pembukaan Rakornas hari ini.

Sektor pariwisata tahun 2019 harus dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun,  menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata  sebanyak 13 juta orang, target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 20 juta wisman dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Target pariwisata tahun 2016  ditetapkan bahwa jumlah kunjungan wisman  sebesar 12 juta dengan devisa yang dihasilkan diproyeksikan sebesar Rp 172 triliun;  jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)   sebanyak 260 juta perjalan dengan uang yang dibelanjakan  sebesar Rp 223,6 triliun;  kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional  akan meningkat menjadi 5%;  dan jumlah lapangann kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja.

Jadi, ungkapnya, target pertumbuhan pariwisata tahun ini sebesar 20% berarti empat kali lipat dari pertumbuhan perekonomian nasional sehingga percepatan akselerasi harus dilakukan dengan pendekatan great spirit, grand strategi   yakni bagaimana mendapatkan  hasil yang luar biasa dengan cara yang tidak biasa.

“Kita harus bangun spirit bahwa pariwisata Indonesia bisa mengalahkan pariwisata Malaysia dan Thailand. Pariwisata harus menjadi penghasil devisa utama bagi bangsa Indonesia,” tandasnya.

Selama lima tahun terakhir ini Indonesia belum mampu mengejar tiga negara pesaing yakni; Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia 7,6 juta, sedangkan Malaysia  meraih 24,7 juta wisman, Thailand 19,2 juta wisman, dan Singapura 13,1 juta wisman. Tahun 2015, wisman ke Indonesia  baru 10 juta, sedangkan ke Malaysia 29,2 juta, Thailand 29,7 juta, dan Singapura 16,1 juta.

Arief Yahya menjelaskan, potensi pariwisata Indonesia jauh lebih besar, namun pada kenyataannya tidak bisa mengejar Malaysia yang menjadi common enemy.  Sebagai perbandingan (benchmarking)  untuk daya tarik destinasi pulau (island) Indonesia mempunyai  Pulau Bintan, Kepulauan Riau, yang memiliki hightlights attraction, amenitas, dan event yang jauh lebih menarik dibandingkan Phuket (Thailand) dan Pulau Langkawi (Malaysia).

Dalam memperoleh wisman Pulau Bintan hanya dikunjungi 500 ribu wisman, sedangkan Phuket 4 juta wisman dan  Langkawi  3,5 juta wisman.  Begitu pula destinasi heritage Kota Tua Jakarta (UNESCO nominee) hanya dikunjungi 116 ribu wisman, sedangkan Sukhothai Old City (UNESCO heritage site) mampu menarik 1 juta wisman dan Kota Malaka (UNESCO heritage site)  dikunjungi 3,9 juta wisman.

Data capaian pariwisata  2015 mengungkapkan  jumlah kunjungan wisman sebanyak 10 juta;  jumlah perjalanan wisnus 255 juta; kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional sebesar 4%;  devisa yang dihasilkan sekitar Rp 155 triliun,  dan lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,3 juta ; angka indek  daya saing naik signifikan 20 poin menjadi ranking 50 dari 141 negara.

Trobosan Regulasi

Salah satu langkah percepatan akselerasi bidang pariwisata adalah dalam pengembangan 10 destinasi wisata prioritas  dengan mengggunakan pendekatan konsep single destination single management, jelas Menpar Arief Yahya

“Dalam waktu dekat ini akan lahir Badan Otorita Toba, kemudian diikuti Badan Otorita Borobudur bisa mencakup Sangiran, Karimun Jawa, Dieng dan Joglo Semar. Dalam struktur badan tersebut sebagai  Dewan Pengarah Menko Maritim, Ketua Harian Menpar  dengan anggota menteri-menteri terkait termasuk Menpan, “ kata Arief Yahya.

Pembentukan Badan Otoritas tersebut sebagai trobosan regulasi dalam  mempercepat kenaikan kunjungan wisman, karena dari pengalaman selama ini sistem pengelolaan single destination dengan multy management  menjadi penghambat  terhadap peningkatan wisman ke obyek wisata.

Menteri memberi contoh perbandingan (benchmarking)   Kamboja memiliki destinasi culture Angkor Wat (world heritage sites) dikunjungi 1,7 juta, sementara Indonesia memiliki dan detinasi Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (world heritage sites)  dikunjungi sebanyak 471 ribu wisman dan 5 juta wisnus. Rendahnya tingkat kunjungan wisman ke Borobudur karena  destinasi tersebut dikelelola oleh banyak otoritas (single destination dengan multy management).

Pembangungan 10 destinasi wisata prioritas (Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang) merupakan trobosan dalam mengembangkan destinasi yang memiliki daya saing global tinggi.

“Pembangunan 10 destinasi prioritas Ini merupakan percepatan akselerasi dalam mencapai target 20 juta tahun 2019, karena dari 10 destinasi prioritas ini kita akan diperoleh 8,5 juta wisman,” kata  Arief Yahya.

Terobosan lainnya adalah memberlakukan regulasi yang dilakukan dengan  memperbanyak pemberian Bebas  Visa Kunjungan (BVS) yang saat ini sebanyak 90 negara (Perpres No.104 Tahun 2015)  tahun ini direncanakan akan ditambah menjadi 174 negara.  Dengan kebijakan BVK ini  diproyeksikan   tahun ini akan meningkatkan 1 juta  wisman dengan devisa sebesar US$ 1 milyar.

Deregulasi pariwisata dengan menghapus Clearance Approval for Indonesia Teritory (CAIT/Perpres 105 Tahun 2015)  akan meningkatkan jumlah kunjungan perahu pesiar (yacht) ke Indonesia. Diproyeksikan dalam lima tahun ke depan jumlah kunjungan yacht akan mencapai 5.000 perahu pesiar dengan perolehan  devisa sebesar US$  500 juta.

Sementara itu  deregulasi terhadap asas cabotage untuk cruise atau kapal pesiar  asing, dengan membolehkan penumpangg naik turun di lima pelabuhan di Indonesia  yaitu; Belawan, (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Benoa (Bali) dan Soekarno – Hatta (Makassar), akan mendorong naiknya kunjungan wisman kapal pesiar ke Indonesia. Proyeksinya tahun 2019  jumlah kunjungan cruise asing ke Indonesia mencapai 1.000 kapal pesiar dengan perolehan  devisa mencapai US$ 300 juta.

Rakornas pariwisata yang berlangsung selama dua hari (26-27 Januari 2016) menghadirkan sejumlah narasumber  di antaranya pakar marketing thinker antara lain Hermawan Kartajaya  dari Mark Plus, Sarah Matthew (Trip Advisor), dan Marianne (Ogilvy).

Dalam acara rakornas tersebut dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MOU) antara Kemenpar dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan sektor pariwisata. (hildasabri@yahoo.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.