100 Museum di Indonesia Tak Punya Daya Tarik Wisata

0
825
Turis asing kunjungi museum di Jakarta (Foto: Metrotvnews.com)

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Museum-museum di Indonesia ternyata belum memenuhi standar kelayakan untuk menampung koleksi bersejarah. Bahkan tidak mampu menjadi daya tarik wisata. Dari sekitar 416 museum, 100 di antaranya belum sesuai standar.

Sumber daya manusia dan pendanaan yang minim menjadi alasan keterbatasan pembangunan dan pembenahan museum. Belum lagi kondisi bangunan museum yang terlihat tua dan tak terawat.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harry Widianto mengatakan, terdapat tiga tipe museum yang ada di Indonesia, yakni tipe A, B, dan C. Untuk museum milik pemerintah, umumnya ada di tipe paling rendah, yakni C.

“Tipe C ini fasilitasnya minimal. Sudah punya gedung, koleksi, SDM, tapi minim dana dan belum bisa mengembangkan jejaring digital,” ujar Harry di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

Sebuah museum di Sulawesi misalnya belum bisa merevitalisasi bangunannya lantaran terbentur pendanaan. Kondisi ini jauh berbeda dengan museum yang dikelola oleh swasta.

Museum milik swasta kebanyakan bertipe A atau B karena memiliki fasilitas mumpuni. Contohnya Museum Angkut di Malang, Jawa Timur. Museum itu selain memiliki koleksi cukup banyak, juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti mesin informasi.

Meski biaya masuk ke museum tersebut lebih mahal, masyarakat lebih tertarik karena fasilitas dan pelayanannya lebih baik ketimbang museum yang dikelola pemerintah daerah.

Pemerintah pusat sebenarnya telah mengucurkan anggaran Rp400 miliar untuk merevitalisasi 103 museum dan membangun 29 museum baru sejak 2010 hingga 2016. Namun karena banyaknya permintaan, tak semua museum bisa langsung direvitalisasi.

“Semua tanggung jawab tetap dibebankan ke kepala museum, baik fisik, koleksi, maupun SDM-nya,” ucap Harry.

Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Rudana menuturkan, anggaran perbaikan sampai sekarang memang masih menjadi permasalahan utama pengelolaan museum di Indonesia. Apabila persoalan anggaran ini bisa diselesaikan, pengelola baru bisa beralih ke permasalahan lain seperti revitalisasi, SDM, hingga manajemen pemasaran museum.

“Anggaran terbesar itu sebenarnya kan dari APBN. Harus ada peran dari pemerintah daerah supaya anggaran pengelolaan museum ini bisa disuarakan ke legislatif,” ujar Putu.

Kumpul di Bali

Untuk membahas permasalahan pengelolaan museum ini, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kemendikbud akan menggelar Pertemuan Nasional Museum yang diikuti 200 kepala museum se-Indonesia pada 30 Mei hingga 2 Juni mendatang di Bali.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas persoalan masing-masing museum di tiap daerah, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan museum.

Hilmar menekankan pentingnya fungsi layanan museum bagi pengunjung, sebab saat ini orang lebih rela membayar hingga Rp80 ribu untuk masuk ke museum swasta dengan fasilitas lengkap, daripada museum milik pemerintah yang hanya menarik biaya Rp3 ribu per orang namun minim fasilitas.

“Museum itu harus membawa kesenangan. Seperti Museum Angkut itu, banyak yang bisa dikembangkan. Tidak cuma bangunan bersejarah, tapi juga fasilitas yang sifatnya menghibur,” kata Hilmar seperti dikutip laman CnnIndonesia.com, Rabu (25/05/2016).

Meski demikian, museum milik swasta pun tak semuanya dikelola dengan baik. Seperti Museum Radya Pustaka di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa tutup lantaran tak mampu membayar gaji karyawannya.

Hilmar menyayangkan yayasan pengelola yang terkesan membiarkan penutupan museum. “Kalau tidak mampu mengelola, mestinya serahkan saja pengelolaan museum ke pemerintah daerah. Sebab kami juga tidak bisa begitu saja ambil alih museum kecuali ada permintaan dari pemerintah pusat,” ujar Hilmar. (*/CO)

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.