Travel Online Marak, Okupansi Hotel Melonjak Keuntungan Tergerus

0
28
hotel

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Keberadaan agen travel online atau online travel agent (OTA) menumbuhkan tingkat okupansi hotel di Indonesia. Sebaliknya, keuntungan didapat pemilik hotel kian tergerus karena harus memberikan komisi ke agen-agen tersebut.

“Khususnya karena OTA-OTA asing,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukmandani di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (13/11/2017).

Hariyadi mengatakan, keuntungan dari pemilik hotel kian tergerus karena komisi yang diminta oleh OTA asing dinilainya terlalu tinggi. “Komisinya sendiri bisa sebesar 15-30 persen,” ujar Hariyadi juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Keberadaan OTA asing, lanjut dia, tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia juga menjadikan pemerintah tidak bisa memungut Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) yang menurutnya harus dibayarkan oleh pihak OTA asing. “Kalau Dirjen Pajak melimpahkan PPh 26 kepada kita, ya jelas kita enggak mau (bayar),” ujarnya.

PPh 26, menurutnya, harus dibayarkan oleh pihak OTA asing adalah sebesar 20 persen dari penghasilan usaha. Angka tersebut jauh lebih besar dari PPh 23 yang ditagihkan kepada OTA lokal sebesar 2 persen.

Untuk mengatasi masalah itu, PHRI berusaha menjalin komunikasi dengan OTA-OTA asing terkait. Namun hingga saat ini agen-agen tersebut masih belum memberikan respon apapun. “Kita sudah panggil Agoda, Booking.com, Expedia. Namun yang datang selama ini cuma OTA lokal.” tandasnya.

Untuk itu, Hariyadi meminta pemerintah untuk memanggil perusahaan-perusahaan OTA asing agar dapat memiliki badan usaha tetap di Indonesia. “Jika pemerintah tidak bisa melakukan hal tersebut, pemerintah memblokir akses OTA asing di Indonesia. Toh, OTA lokal masih ada,” ujarnya seperti dilansir laman Tempo.co

Saat ini, PHRI menjalin komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Hariyadi juga mengatakan, komunikasi informal dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk penyelesaian masalah travel online asing juga telah dilakukan. Hariyadi berharap, pertemuan formal antara PHRI dan Kementerian Keuangan untuk membahas masalah tersebut dapat segera dilakukan.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza, mengatakan pemblokiran akses OTA asing di Indonesia tidak perlu dilakukan. Mengingat, keberadaan OTA asing sesungguhnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Disarankan, agar pemerintah dapat memberi prioritas bagi OTA-OTA lokal untuk dapat berkembang. Caranya dengan memberikan insentif pajak bagi OTA-OTA lokal. “Agar nanti OTA lokal dapat memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan OTA asing yang sampai saat ini tidak bayar pajak,” ujarnya. (*/TMP)

LEAVE A REPLY