Travel Agent ingin kelonggaran waktu soal pelaksanaan UU Mata Uang

0
656

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Anggota Asita DKI Jakarta dan Astindo sepakat agar Bank Indonesia tidak menjadikan perusahaan perjalanan ( travel agent) sebagai pesakitan dan minta kelonggaran waktu  untuk mentaati Undang-Undang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam transasksi  di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) termasuk dalam pembayaran tiket penerbangan internasional.

“Permasalahannya bukan pada kami, pihak penerbangan (airlines) yang selama ini menetapkan harga tiket dalam US$, jadi kalau para pelaku industri pariwisata terutama travel agent harus mentaati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  khususnya Pasal 21 ayat 1 kami siap dukung. Tapi justru airlines di bawah IATA yang pertama harus punya goodwill melaksanakannya,” kata Anton, salah satu pengusaha travel agent.

Bersama sekitar 300 rekan lainnya dalam industri ini, Anton berharap pihak Bank Indonesia yang memberlakukan pelaksanaan peraturan pemerintah itu efektif per 1 Juli 2015 dapat memberikan kelonggoran waktu hingga Desember 2015, misalnya, agar pihak airlines di bawah IATA siap melakukan transaksi rupiah terutama  secara system dalam pelaksanaannya.

“Biro perjalanan (travel agent0 bukan pesakitan atau terdakwa, kita justru menyalurkan tiket perusahaan penerbangan mereka. Sudah pasti kami setuju saja dan akan mentaati pembelian tiket internasional dalam rupiah meskipun fluktuasi rupiah terhadap dollar tidak menentu dan membahayakan usaha kami,” tambahnya.

Berbicara pada pertemuan anggota dengan Agustinus Fajar Setiawan, Asisten Direktur dari Departemen Pengelolaan Uang serta Tumpak Silalahi, Asisten Direktur  Kebijakan dan Sistem pembayaran Bank Indonesia di Hotel Millenium Sirih, Rabu (24/6/2015), Anton mengatakan dampak psikologis terutama pada konsumen akan terjadi.

“Konsumen biasa melihat harga tiket pesawat di berbagai media dengan angka kecil,  US$ 70 misalnya untuk tiket ke Singapura. Nanti mereka akan melihat harga dalam rupiah dianggap mahal karena jumlah tertera angka nol yang banyak. Jadi dampak psikologisnya di situ, padahal dalam hal pengeluaran besarnya uang sama saja” tambahnya.

Agustinus Fajar Setiawan dalam kesempatan itu mengatakan tren transaksi yang mengarah pada dollarisasi meningkat bahkan mencapai 96,4% menggunakan US$ yang dalam perbulan mencapai Rp 70 triliun dimana 70% terdiri dari transaksi barang dan sisanya transaksi jasa.

“Akibat permintaan terhadap Valas yang tinggi terutama dollar AS maka dampaknya akan kemana-mana. Oleh karena itu guna menuju rupiah yang berdaulat di NKRI maka apapun transaksinya harus menggunakan rupiah,” kata Agustinus Fajar Setiawan.

Dia berjanji, para anggota Astindo maupun Asita DKI Jakarta yang memiliki kesulitan dalam penyesuaian transaksi ini boleh mengajukan masa transisi namun Bank Indonesia pada prinsipnya ingin mengoptimalkan peraturan apalagi undang-undang yang ada sud.

Sementara Tumpak Silalahi mengingatkan bahwa kewajiban penggunaan rupiah menganut asas territorial sehingga semua airlines yang beroperasi di Indonesia wajib hukumnya menggunakan transaksi dalam rupiah.

“Garuda Indonesia sudah menetapkan transaksi tiket dalam rupiah dan saya sendiri beberapa waktu lalu saat akan membeli tiket ke kantor Garuda sudah diinformasikan oleh petugas penjualan tiket bahwa pembelian semua tiket dalam bentuk rupiah. Nantinya di iklan-iklan di  Koran maupun media lainnya harus tercantum harga dalam rupiah,” kata Tumpak Silalahi.

Dia mengingatkan kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan pemerintah Malaysia, salah satu penyebabnya adalah mata uang ringgit yang berlaku dalam transaksi di sana. Oleh karena itu, industri pariwisata seperti hotel, restoran, travel agent di Batam dan daerah perbatasan lainnya harus menjadikan rupiah berdaulat di wilayah NKRI.

Acara yang dipandu oleh Ketua Asita DKI Jakarta, Hasyiana Ashadi juga menampilkan Shirley Leiwakabessy, Country Manager IATA. Dalam kesempatan itu, Shirley mengakui bahwa GDS System airlines hanya bisa menampung 11 karakter alphanumeric  termasuk tiga karakter untuk jenis mata uang. Dengan demikian, untuk pembayaran tiket first class Jakarta-Eropa yang mencapai US$7.520 maka system tidak bisa memproses tiket itu.

“Untuk merubah GDS System seperti Abacus dan lain-lain tidak mudah karena membutuhkan investasi dan sumber daya manusia serta waktu pula untuk melaksanakan peraturan itu,”  kata Shieley.

Ketua Umum Astindo, Elly Hutabarat maupun mantan Ketua Umum Astindo Herna Danuningrat mengatakan sejak 1998 pihaknya sudah mengingatkan agar penjualan tiket internasional dalam rupiah sehingga pemerintah  tidak terbeban dengan suplai US$, namun Bank Indonesia belum merespons.

Barulah pada 14 November 2014, bertempat di Ruang Serba Guna Bank Indonesia, bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) diketuai Yanti Sukamdani dilakukan nota kesepahaman mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI dalam setiap transaksi yang terkait dengan bidang usaha kedua asosiasi tersebut.

“Para travel agent selama ini juga terpaksa harus membeli mata uang US$ untuk membayar billing penjualan tiket internasionalnya, apabila pelanggannya tidak membayar dengan US$ yang berarti tambahan pekerjaan dan resiko bagi para pengusaha travel agent,” kata Elly. Dalam sebulan, transaksi tiket internasional dari kalangan travel agent saja sudah mencapai US$2,5 juta jadi semua pihak harus memikirkan dampak negatif kecendrungan dollarisasi.

“Di Negara lain kita harus menggunakan mata uang local untuk bertransasksi termasuk membeli ticket international. Karena mata uangnya menjadi alat bayar yang wajib dipergunakan untuk semua transaksi, sehingga dapat dijadikan dasar penetapan harga untuk transaksi internationalnya, dan bukan menggunakan mata uang US Dollar, seperti di Indonesia.” Jelas Elly Hutabarat. (hildasabri@yahoo.com).

LEAVE A REPLY