Transportasi Online Bukan Ilegal

0
560

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: Transportasi berbasis layanan daring atau online, tidak bisa dikategorikan ilegal. Mengingat, selama ini banyak angkutan yang digunakan masyarakat, seperti ojek dan omprengan roda empat memiliki pelat hitam dan tidak menetapkan tarif sesuai aturan.

“Kalau layanan semacam Uber dan Grabcar dianggap ilegal, ada paradoks yang timbul karena selama puluhan tahun layanan ojek dan omprengan roda empat bisa eksis di masyarakat dan tak pernah diributkan. Padahal, bisa dikatakan juga melanggar regulasi,” ujar pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Alviansyah di Jakarta, Rabu (23/3/2016).

Alviansyah meminta pemerintah segera melakukan peninjauan atas regulasi terkait mengenai transportasi publik dengan memperhitungkan kemajuan teknologi. Solusi agar pelayanan dan perlindungan terhadap publik terkait angkutan harus diutamakan dan diatur secara jelas.

Menurutnya, perseteruan antara taksi dan angkutan umum konvensional serta transportasi daring sudah diprediksi sejak lama. Alviansyah melihat, pemerintah belum serius untuk menangani kondisi di mana masyarakat membutuhkan angkutan publik yang baik, seperti secara harga lebih terjangkau dan tentunya aman serta nyaman.

“Bisa dilihat pemerintah belum serius dengan pengertian bukan hanya dari sektor perhubungan, tapi lainnya. Bisa dianalogikan seperti orkes klasik, dalam hal transportasi publik, belum ada dirigen atau konduktor yang mengakomodasi hal ini,” kata pengamat transportasi dari Universitas Indonesia,

Dijelaskan sebelum adanya layanan transportasi berbasis daring, masyarakat merasa kesusahan karena harus menanggung biaya yang cukup besar dari angkutan konvensional. Hal ini karena tarif yang berlaku untuk layanan taksi reguler tersebut relatif lebih mahal.

Lebih memprihatinkan lagi, para pengemudi taksi konvensional tidak bekerja secara profesional. Mereka berjalan lamban demi kenaikan agro yang akhirnya merugikan penumpang. Juga beban masuk tol ditanggung penumpang, apalagi beban parkir di mall atau kantor dibebankan penumpang. “Saya khawatir tarif untuk layanan reguler ini cukup overpriced dan sebaliknya, yang berbasis online underpriced. Jadi, masyarakat sebagai pengguna transportasi merasa lebih diuntungkan,” ungkapnya.

Alviansyah mengatakan situasi yang menimbulkan polemik semacam ini harus segera diatasi pemerintah. Menurut dia, peninjauan kembali terhadap sarana transportasi umum harus dilakukan agar pelayanan angkutan untuk publik dapat maksimal. “Kondisi semacam ini merupakan indikator kegagalan pemerintah menyediakan layanan angkutan publik yang baik dan benar. Sudah lebih dari empat dekade sektor ini ditinggalkan, padahal ini kewajiban,” jelas Alviansyah.

Seharusnya masyarakat bisa mendapatkan layanan angkutan publik yang baik, tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal. Selama puluhan tahun, banyak orang yang harus menanggung berbagai layanan publik dengan harga tidak terjangkau. “Saya mempunyai kesan masyarakat harus membayar overpriced untuk berbagai layanan publik selain transportasi, seperti listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lainnya yang berlangsung selama puluhan tahun,” jelas Alviansyah seperti dikutip laman republika.co.id. (*/R)

LEAVE A REPLY