Transkasi Airbnb di Indonesia Tembus Rp1,15 Triliun

0
145
Aplikasi Airbnb

JAKARTA, Bisniswisata.co.id: Pengoperasionalan Airbnb – bisnis penyewaan kamar nonhotel berbasis aplikasi di Indonesia disorot sekaligus dikritik habis-habisan. Tidak bayar pajak, mengancam bisnis hotel di Indonesia, menggerus okupansi hotel dan sorotan tajam lainnya. Tudingan itu membuat Airbnb angkat bicara.

“Dalam berbisnis Airbnb mengikuti aturan yang berlaku di setiap negara. Termasuk dalam hal pajak. Airbnb membayar pajak berdasarkan dari laba perusahaan. Kami mengikuti peraturan yang berlaku,” klaim Mich Goh, Head of Public Policy, Southeas Asia Airbnb dalam keterangan tertulis yang diterima Bisniswisata.co.id, Kamis (30/11/2017).

Sayangnya, Mich Goh tidak menjelaskan secara rinci apakah Airbnb membayar pajak ke pemerintah Indonesia atau belum, jika sudah berapa besar pajak yang dibayar. “Kehadiran Airbnb memberi manfaat bagi para mitra di Indonesia,” sambungnya.

Tercatat saat ini ada sebanyak 43.700 akomodasi lokal yang terdaftar di Airbnb. Tahun 2016, total transaksi di Airbnb Indonesia mencapai US$ 84,6 juta atau setara Rp 1,15 triliun. Artinya, rata-rata tuan rumah Airbnb Indonesia mendapat uang US$ 2.000 per tahun.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukmandani meminta pemerintah membekukan bisnis penyewaan kamar nonhotel berbasis aplikasi seperti Airbnb. Pasalnya, praktik bisnis seperti ini turut mengancam industri hotel di Indonesia. “Itu menggerus okupansi hotel,” kata Hariyadi seperti dilansir laman Tempo.co.

Hariyadi mengatakan dia tidak mempermasalahkan konsep bisnis sharing economy seperti yang diusung oleh Airbnb selama regulasinya adil. Pasalnya, menurut Hariyadi, selama ini perusahaan aplikasi sharing economy seperti Airbnb tidak pernah mendapatkan regulasi yang jelas dari pemerintah.

“Hotel waktu berdiri saja harus membikin amdal. Mengikuti aturan regulasi dari pemda, pemerintah pusat, dan sebagainya. Kita juga harus membayar pajak baik bagi pusat atau daerah. Terus tiba-tiba ada yang tadinya enggak jualan sama sekali tahu-tahu ikut jualan. Kan itu tidak fair,” kata dia.

Hariyadi menambahkan, dengan adanya model bisnis sharing economy seperti Airbnb, permintaan dan penawaran antara kamar hotel dan wisatawan tidak dapat diprediksi. “Kalau yang hotel berbintang kan jelas 290 ribu kamar, yang nonbintang menurut data BPS 285 ribu kamar. Nah, kalau yang dari sharing economy kan kita tidak pernah tahu,” kata dia.

Menurut dia, hal tersebut dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di industri perhotelan. Untuk mengatasi hal tersebut, Hariyadi meminta kepada pemerintah membuat regulasi tentang praktik sharing economy seperti yang dilakukan Airbnb.

Hariyadi mengaku, pesimistis hal itu bisa terwujud karena mayoritas penyedia aplikasi sharing economy didominasi pemain asing seperti Airbnb. “Kalau asing gimana mau diajak bicara,” kata dia.

Hariyadi menambahkan, hingga saat ini PHRI belum membuka pembicaraan tentang pengendalian model bisnis sharing economy kepada pemerintah. Alasannya, PHRI kini tengah berfokus untuk mengadukan praktik agen travel online (online travel agent/OTA) asing kepada Kementerian Keuangan, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang pelimpahan tanggung jawab PPh 26 yang menurut Hariyadi harus dibayarkan oleh OTA asing.

Namun untuk ke depannya, Hariyadi memastikan permasalahan tentang model bisnis sharing economy akan diadukan ke pemerintah. “Pasti akan ke sana,” katanya.

Sementara Anton Thedy, pendiri TX Travel Anton Thedy menyesalkan keberadaan Airbnb atau booking system yang marak belakangan ini di Indonesia. Menurutnya, hotel sudah tidak buka lagi, tetapi mendadak ada ribuan kamar yang tersedia, yang membuat legal menjadi tidak legal seperti pembayaran pajak.

“Pengguna berusia di atas 45 tahun sebenarnya kurang nyaman dengan penggunaan booking system, mengingat informasi yang tersedia terkadang tidak jelas, dan merugikan konsumen,” papar Anton dalam diskusi Travel Online yang digelar PASFM di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Selain itu, kata Anton, perusahaan penyedia aplikasi tersebut tidak memiliki perwakilan di Indonesia yang berarti tidak membayar pajak. Sementara travel agent masih bisa bertahan terhadap kehadiran booking online. “Untuk pemesanan hotel, travel agent memang sudah kalah terhadap kehadiran booking online, namun masih dapat bertahan untuk pemesanan airlines dan tour,” ungkapnya. (redaksibisniswisata@gmail.com)

LEAVE A REPLY