Tidak Perlu Label Baru, Bali Terapkan Perda No 2 Tahun 2012

0
1254
Aksi demo damai menolak pariwisata syariah

DENPASAR, test.test.bisniswisata.co.id,– Sampai saat ini pemerintah Provinsi Bali, pelaku industri dan pelaku budaya berketetapan untuk  menjalankan Perda No 2 tahun 2012 hal Kepariwisataan Budaya berbasis budaya Bali yang Hindu. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali, IB Ngurah Wijaya, berkaitan dengan ditetapkannya Bali sebagai destinasi wisata syariah yang mendapat reaksi negatif masyarakat Bali.

Pernyataan tertulis juga telah dilayangkan kepada Kementerian Pariwisata, Gubernur Bali dan SKPD terkait dan kepada Pimpinan Redaksi media cetak, on-line, radio dan televisi di Bali, berkaitan dengan aksi protes komponen masyarakat Bali hal pariwisata syariah.

‘’Bali tidak perlu label tersebut, karena Bali mengembangkan pariwisata budaya,’’ tegas Ketua DPD Gahawisri Bali IB Agung Patra, menanggapi sikap masyarakat Bali. Menurutnya perjalanan wisata adalah pengalaman bagi seluruh penginderaan manusia.  Tidak hanya visual, melainkan juga pendengaran, aroma dan juga rasa. Tanpa penikmatan atas semua itu, wisata menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya, dan hanya menghabiskan uang belaka. Persoalan ada pantangan-pantangan personal, ataupun komunal, sebenarnya semua sudah diakomodir tanpa harus membuat label kepariwisataan baru.
Bali, tegasnya selamanya menjadi destinasi kepariwisataan budaya dimana kemajemukan dan kebebasan menjadi nafas industri ini. ‘’Uang mungkin bisa mempengaruhi, tapi itu tidak akan mengubah prinsip-prinsip dasar yang sudah diterapkan. Bali dan destinasi manapun di belahan dunia ini tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Sebaliknya, tidak semua orang juga harus memaksakan diri untuk datang ke Bali, ujarnya.

Tak kurang pendapat yang disampaikan Ketua BPC PHRI Denpasar, IB Gde Sidharta Putra. “Kami dii Bali sudah cukup toleran terhadap umat agama yang lain dan tidak ada masalah. Jangan dibenturkan lagi dengan istilah- istilah yang tidak perlu,’’ ungkapnya.

Surat pernyataan GIPI Bali
Surat pernyataan GIPI Bali

Seperti diketahui, di Bali tidak sedikit fasilitas pariwisata yang mengakomodir kebutuhan umat non Hindu di Bali. Begitu juga hal bersertifikat halal dari pihak MUI bagi produk makanan dan minuman. Menjadikan Bali sebagai destinasi wisata syariah menurut sejumlah kalangan melukai perasaan pelaku industri dan pelaku budaya di Bali. Aksi menolak label tersebut disuarakan komponen umat yang bergabung dalam institusi Cakrawayu Bali, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, Puskor Hindunesia, KMHDI, Peradah, Suka Duka Buldog, Gases, Eling Nusantara, Bajra Sandi, Bangkit Hindu, Aliansi Peduli Bali  dan lain- lainnya.

Mereka melakukan aksi demo damai di kantor DPRD Bali, meminta wakil mereka menyampaikan penolakan tersebut kepada pihak pemerintah pusat.   Komponen umat Hindu, selain menolak Bali sebagai destinasi wisata syariah, juga menolak kawasan suci masuk dalam KSPN.

 

13 Provinsi

KemenParekraf (saat penetapan—Red) seperti dikutip situs mysharing.co  telah menetapkan 13 provinsi sebagai destinasi wisata syariah. Penetapan destinasi syariah ini penting karena pariwisata syariah bukan hanya berupa daya tarik objek wisata religi atau tempat wisata ziarah semata, tetapi harus ada fasilitas pendukung, seperti hotel, restoran, spa maupun fasilitas lainnya yang memenuhi standar syariah Islam. Penetapan tersebut dinilai dari hasil kajian berdasarkan kesiapan sumber daya manusia (SDM), budaya masyarakat setempat, serta fasilitas wisata yang tersedia, seperti hotel, restoran, objek wisata dan daya tarik wisata lainnya. Daerah tersebut adalah

  1. Aceh, Tanah Serambi Mekkah
  2. Jelajahi Lampung Dari Krakatau Sampai Kerajaan Sekala Brak
  3. Menelusuri Peninggalan Kerajaan Siak di Riau
  4. Mengenal Lebih Dekat Wisata Syariah Minangkabau
  5. Berwisata Religi ke Banten
  6. Menyusuri Wisata Syariah di Kota Jakarta
  7. Menelisik Keragaman Budaya Sunda
  8. Susuri Sejarah Penuh Warna di Jawa Tengah
  9. Wisata Syariah Sarat Budaya di Yogyakarta
  10. Jelajahi Keindahan Alam dan Indahnya Islam di Jawa Timur
  11. Wisata Religi dan Magisnya Alam di Sulawesi Selatan
  12. Harmoni Wisata Syariah di Bali
  13. Menyusuri Jejak Islam dengan Berwisata Syariah di Lombok

 

Wisata syariah di Indonesia bukan sekadar berwisata ziarah kemakam, situs peninggalan kuno. Dalam standar pariwisata syariah yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif  (saat penetapan..Red), mencantumkan adanya ketersediaan Biro Perjalanan Wisata Syariah berperan penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata, karena berbagai aturan dan jenis layanan syariah yang diterapkan oleh agen atau biro wisata maka seorang guide atau tour planner haruslah seorang muslim atau muslimah. Disamping itu,  harus memenuhi syarat berikut: memahami dan melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas. Berahlak, ramah, jujur dan bertanggungjawab. Berpenampilan sopan nilai dan etika Islam dan memiliki kompetensi kerja.

Obyek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syari’ah melalui sertifikat dari Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI).  Atau paling tidak hotel,  penginapan yang tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyama dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Seluruh restoran dan penyedia makanan-minuman di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku dan proses memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran, kafe maupun jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI. Jika ada fasilitas spa dan sejenisnya harus memenuhi kaidah  wisata syariah ini, antara lain: terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi, menggunakan bahan yang halal, tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.

Apakah kaidah tersebut sejalan dengan kaidah kepariwisataan global yang mengedepankan respek terhadap kelokalan, khususnya Bali yang jelas telah memiliki Perda pariwisata Budaya, ujar Ketua Gahawisri Bali bertanya.  (dwi, bisniswisata.co@gmail.com)

 

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.