Tarif Batas Bawah Penerbangan Turun, Tarif Batas Atas Naik

0
981

JAKARTA, test.test.bisniswisata.co.id: PEMERINTAH melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurunkan tarif batas bawah maskapai penerbangan menjadi 30% dari sebelumnya 40%. Sementara tarif batas atas dinaikkan sebesar 10%. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 126 Tahun 2015 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

“Permenhub No 126 mulai berlaku setelah 1 bulan terhitung sejak diundangkan pada 26 Agustus 2015,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo di Kantor Kemenhub Jakarta, Kamis (03/09/2015).

Permenhub No 126 Tahun 2015 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri akan menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Penurunan tarif batas bawah mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menurutnya bila Kemenhub tetap mempertahankan tarif batas bawah sebesar 40% maka ada kekhawatiran tingkat keterisian (load factor). Sehingga regulator menurunkan menjadi 30%.

Kendati tarif batas bawah turun, Kemenhub menjamin maskapai penerbangan memenuhi persyaratan peraturan keselamatan melalui fungsi pengawasan. Selain kontrol pada laporan keuangan airline.

Berbeda dengan tarif batas bawah yang turun, tarif batas atas maskapai penerbangan naik 10%. Mengingat perubahan terhadap nilai tukar dan harga komponen lainnya yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10% dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut. Alhasil tarif batas akan disesuaikan.

Disisi lain, sebanyak delapan maskapai penerbangan terancam dilarang beroperasi. Pasalnya kedelapan airline itu belum memenuhi persyaratan jumlah kepemilikan dan penguasaan pesawat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Sesuai UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, maskapai nasional harus memiliki minimal 10 pesawat terdiri atas 5 pesawat milik sendiri dan 5 pesawat dioperasikan atau sewa untuk maskapai berjadwal. Sedangkan persyaratan minimal jumlah pesawat maskapai carter terdiri dari satu pesawat milik sendiri dan dua pesawat sewa.

Suprasetyo mengatakan kedelapan airline itu, yakni PT Indonesia Air Asia Extra (5 pesawat dikuasai), PT Transnusa Aviation (5 dimiliki dan 4 dikuasai), PT MyIndo Airline (1 dimiliki dan 1 dikuasai), PT Jayawijaya Dirgantara (2 dimiliki), PT Aviastar Mandiri (9 dimiliki dan 1 dikuasai), PT Tri MG Intra Asia (2 dimiliki dan 3 dikuasai). Serta PT Asian One Air (1 dimiliki dan 1 dikuasai) dan PT Matthew Air Nusantara (1 dimiliki dan 1 dikuasai). “Sampai dengan 31 Agustus 2015, delapan airlines belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pemenuhan kepemilikan pesawt dan penguasaan pesawat,” ujarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub akan membekukan surat izin angkutan udara niaga baik berjadwal dan tidak berjadwal pada periode 1 Oktober sampai 31 Oktober 2015. Apabila pembekuan surat izin sebagaimana dimaksud airline masih belum memenuhi ketentuan persyaratan kepemilikan berdasarkan batas waktu maka surat izin angkutan udara dinyatakan tidak berlaku. (*)

LEAVE A REPLY